Sunday, September 15, 2013

Sertifikasi Guru Tahun 2015 Melalui Program PPG

Pelaksanaan Sertifikasi Guru melalui program PLPG dan portofolio akan berakhir pada 2014 mendatang. Selanjutnya, mulai 2015 sertifikasi guru hanya akan diberikan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilaksanakan selama setahun.

"Inti dari pemberlakuan sertifikasi guru ialah pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru. Memang saat ini ada beberapa program yang dijalankan yakni PLPG, portofolio dan PPG. Namun sudah dipastikan nantinya hanya program PPG yang akan dijalankan pemerintah," ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Kadarmanta Baskara Aji Kamis (22/8/2013).

Dijelaskan Aji, program PLPG dan portofolio saat ini masih dijalankan sebagai program masa transisi menuju 2015 dengan PPG penuh. Dan untuk penyelenggaranya sendiri masih akan dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk.

"Peserta PPG nantinya akan menjalani masa pendidikan selama 2 semester atau 1 tahun. Dengan begitu diharapkan kompetensi dan profesionalisme guru benar-benar lebih terjamin dibandingkan melalui PLPG yang pelaksanaannya tak sampai dua minggu," imbuhnya.

Aji berpendapat, pelaksanaan PPG ke depan haruslah langsung diarahkan bagi alumni Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Layaknya tenaga kerja profesional, PPG dapat dijadikan sebagai pendidikan profesi bagi lulusan LPTK yang benar-benar ingin menjalani profesi sebagai guru. Dengan begitu, pendidikan profesi sudah didapat para guru sejak awal, bukan pada masa bekerja atau bahkan menjelang pensiun.

"PPG sendiri nantinya akan dibagi menjadi dua jalur pembiayaan yakni dibiayai pemerintah dengan sistem seleksi dan biaya pribadi. Namun saya pastikan biayanya tidak akan lebih mahal dari biaya perkuliahan, sehingga dengan biaya sendiri pun para guru masih mampu," imbuhnya.

Diungkapkan Aji, sampai saat ini sudah lebih dari setengah guru di DIY yang dinyatakan profesional. Kebanyakan dari mereka memang mendapatkan sertifikasi melalui PLPG.

Sementara itu, Guru sebuah SMK Kulonprogo Andri menuturkan, sebagai proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas guru, program PPG memang lebih tepat dibanding PLPG. Menurutnya, program PLPG hanya melahirkan guru 'karbitan'. Hal ini dilihat dari masa pelaksanaan program PLPG yang hanya berkisar 9 hari. Menurutnya proses PPG lebih bisa mematangkan proses keilmuwan yang diterima peserta. Tidak seperti PLPG yang dituntut profesional hanya dalam 9 hari.

Sumber: Koran Sindo
Read More...

Kemenag Berjanji Segera Lunasi Tunjangan Sertifikasi Guru Agama Rp 1,8 Triliun

Kementerian Agama (Kemenag) mengakui masih memiliki tunggakan yang cukup besar untuk tunjangan sertifikasi sebagian guru agama di seluruh Indonesia. Jumlah utang tersebut mencapai Rp 1,8 triliun. Jumlah sebesar tersebut terdiri dari beberapa tunjangan profesi guru yang belum sempat terbayarkan pada 2009 lalu. Disamping itu Komisi VIII DPR juga sudah mendesak agar Kemenag melunasi tunjungan profesi guru Madrasah tersebut.

Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengakui, Kemenag memang memiliki utang yang cukup besar pembayaran tunjangan sertifikasi guru agama, yakni sebesar Rp 1,8 triliun.

Suryadharma pun berjanji akan segera melunasi kewajiban kementerian yang dipimpinnya ini paling tidak 2014 tahun depan. "kita berharap selambat-lambatnya 2014 selesai," ujarnya. Pihaknya berjanji anggaran ini akan masuk anggaran Kemenag tahun depan depan. Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan pemerintah segera mencari jalan untuk melunasi tunjangan guru Madrasah sebesar Rp1,8 triliun.

Alasan belum terselesaikannya kewajiban Kemenag melunasi tunjangan sertifikasi guru agama ini, ungkap dia, karena masalah pendataan dan administrasi guru tersertifikasi. Akibatnya, penyediaan anggaran juga belum bisa dilakukan karena tingkat akurasinya rendah.

Menteri Koodinasi Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) telah meminta ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penelaahan pemutakhiran data. Audit BPKP ini agar angkanya besaran hutang ini semakin akurat. Kemudian kemenag akan menganggarkan sesuai data dan jumlah yang akurat tadi.

"Kami melihat angka Rp 1,8 triliun akurasinya belum pas, karena itu perlu audit BPKP agar angkanya akurat. Kemudian kemenag akan menganggarkan besaran yang tepat untuk pembayaranny," ungkap Suryadjarma.

Namun, Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag, Nur Syam mengungkapkan pembayaran hutang tunjangan sertifikasi guru agama ini tidak bisa dibayarkan secara langsung karena jumlahnya yang cukup besar. Rencananya, ujar dia, Kemenag baru bisa membayar 30 persen untuk tahap pertama yang akan dibayarkan tahun depan.

Menurut dia, ada dua kategori guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi guru agama ini. Yakni pada guru-guru agama PNS dan non PNS di Madrasah dari Ibtidaiyah hingga Aliyah. Sebelumnya Kemenag telah berupaya segera melunasi hutang ini, dengan berusaha meminta tambahan anggaran ke DPR.

Namun sayangnya, kata dia, pihak DPR tidak setuju, dan mengusulkan hutang Rp1,8 triliun dimasukkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL). Setelah dikomparisakan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), ternyata anggarannya tidak cukup untuk membayar Rp1,8 triliun yang dianggap terlalu besar.

Sebelumnya Komisi VIII mendesak Kemenag segera melunasi tunggakan hutang kepada guru agama baik PNS dan Non PNS. Bahkan Komisi VIII juga memberikan tenggar paling lambat Kemenag bisa membayar setengah tunggakan tunjangan sertifikasi guru Agama tersebut pada tahun ini, sehingga tahun 2014 permasalahan tersebut sudah selesai.

Sumber: Koran Sindo
Read More...

Friday, August 30, 2013

Dana Sertifikasi Guru PAI dan Guru Kemdikbud Cair September

Kalaulah untuk beberapa daerah pencairan dana tunjangan sergur triwulan 2 cair di bulan Agustus. Ternyata ada juga beberapa daerah lainya yang dijadwalkan baru cair bulan September 2013. Seperti halnya di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Provinsi Lampung. Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) setempat) Tri Kancono, dana tunjangan sertifikasi guru sudah bisa dicairkan pada awal bulan September 2013 mendatang. Tri berdalih, belum disalurkannya seluruh dana tunjangan sertifikasi guru dikarenakan SK dari Dirjen Kementerian Pendidikan terhadap penerima tunjangan sertifikasi belum turun.

"Kemungkinan belum turunnya SK tersebut karena masih adanya kekurangan syarat-syarat dari penerima tunjangan sertifikasi. Alasan dirjen begitu kepada kami, dimana ada sebagian si penerima tunjangan ini yang syarat-syaratnya belum lengkap. Sehingga pendistribusiannya tidak bisa bersamaan," kata Tri Kencono, Selasa (20/8/2013). Dijelaskan, untuk triwulan I tahun 2013 ini dana tunjangan sertifikasi sudah dicairkan kepada 2561 guru dengan anggaran mencapai Rp24,8 Miliar.

"Sedangkan guru yang belum mencairkan dana tunjangan sertifikasi ada 500 orang dengan anggaran yang tersisa sebesar Rp7 Miliar. Saat ini, dana tersebut masih tersimpan di kas daerah Pemkab Lamsel," ujarnya. Selanjutnya, untuk triwulan kedua yang akan menerima dana tunjangan sertifikasi sebanyak 2718 guru, termasuk di dalamnya sekitar 157 guru dari 500 orang yang belum menerima dana sertifikasi pada triwulan pertama.

"Pencairannya awal September 2013 nanti. Sedangkan untuk 157 guru yang belum menerima pada triwulan pertama mereka akan menerima dobel mengingat pada triwulan pertama belum menerima," ungkapnya. Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lamsel ini menghimbau, bagi guru yang ingin mendapatkan informasi lengkap dapat mempertanyakan langsung kepada Disdik Lamsel, sehingga tidak terjadi simpang siur.

Diberitakan sebelumnya, beberapa guru setempat mengungkapkan kekecewaannya dengan pendistribusian tunjangan dana sertifikasi bagi guru sekolah dasar (SD) karena sudah ada yang menerima dan sebagian lagi belum menerimanya. Padahal, guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi sudah melengkapi data dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Disdik Lamsel tetapi hingga kini belum juga menerimanya.

Sertifikasi Guru PAI Cair September

Untuk sekitar sekitar 300 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang sudah bersertifikasi di Kabupaten Dompu, juga ada kabar gembira karena tunjangan sertifikasi triwulan kedua tahun 2013 direncanakan cair September 2013. "Meski relatif telat, Insya Allah, pencarian dana sertifikasi triwulan kedua akan dicairkan September. Anggarannya sudah tersedia,” kata Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Dompu Syamsul Ilyas, M.Si, pada wartawan di halaman Kantor Bupati Dompu. Menurutnya, jumlah guru PAI yang penerima tunjangan sertifikasi tahun ini sekitar 300 orang. Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk tunjangan ini Rp 9 miliar. “Hitungan per orangnya Rp 30 juta,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, pencairan tunjangan sertifikasi untuk triwulan pertama tahun 2013 telah dilakukan Juni lalu.

Enam Bulan Tunggakan 2011-2012 Urusan Pusat Hingga saat ini, pemerintah masih menunggak enam bulan dana tunjangan sertifikasi guru PAI Kabupaten Dompu. Empat bulan tahun 2011 dan dua bulan tahun 2012. Bagaimana dengan tunggakan itu? Ditanya demikian, Syamsul mengaku, bahwa hal itu urusannya pusat (Kemenag Pusat). “Pernah kita sampaikan ke provinsi (Kemenag NTB, red), tapi dijawab itu urusan pusat,” jelasnya. Syamsul menegaskan, pihaknya hanya punya kewenangan mengusulkan dan mengkoordinasikan. “Selanjutnya, kewenangan dan urusan pusat,” jelasnya.

Kabar gembira juga bagi 45 ribu guru yang telah tersertifikasi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bandarlampung. September ini semua dana sertifikasi yang belum dibayar akan dirapel. Kadisdik Kota Bandarlampung Sukarma Wijaya mengatakan, rapel diberikan pada akhir bulan depan. Untuk itu, Jumat pekan ini, pihaknya akan menyosialisasikan dengan memanggil guru-guru yang telah tersertifikasi.

Menurut dia, tidak ada alasan menunda pencairan rapel dana sertifikasi lantaran dana dari pusat Rp71 miliar sudah turun. Dana itu untuk Januari sampai Agustus.

Namun demikian, dana sertifikasi untuk September sebesar Rp1,3 miliar belum diketahui. Pihaknya berharap diberikan juga sehingga tak ada lagi tunggakan,.

Bagaimana dengan guru yang belum tersertifikasi? Sukarma meminta mereka segera mengurusnya lewat Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung dan Universitas Lampung (Unila). Kedua lembaga itu yang selama ini menjadi ujung tombak sertifikasi guru. Dikatakannya bahwa pihaknya hanya menerima hasilnya. Ketika guru dinyatakan lulus sertifikasi dan ada surat keputusan dari Kemendikbud, baru masalah tunjangan mereka diurus oleh Dinas Pendidikan setempat. Semoga pencairan dana tunjangan Sertifikasi Guru di berbagai daerah berjalan lancar sehingga guru dapat konsen dalam melaksanakan tugas-tugasnya.


Semoga bermanfaat, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!


Disusun oleh Team sertifikasi-guru.com

Read More...

Dana Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan II Cair Minggu Ini

Proses pencairan dan sertifikasi guru-guru di berbagai daerah masih berlangsung, dan jika dibandingkan awal 2013 di bulan-bulan ini berlangsung cukup lancar. Team sertifikasi-Guru.com yang berasal dari Ciamis Jawa Barat sempat merekpa bahwa pencairan di beberapa wilayah Kecamatan contohnya di Kecamatan Lumbung dan Kecamatan Kawali berlangsung lancar. Memang sempat telat beberapa bulan, namun tunjangan sertifikasi guru untuk triwulan ke-2 (April, Mei dan Juni) 2013 hampir dipastikan akan beres cair pekan ini.

Bupati Ciamis, H Engkon Komara pun menyampaikan, di hadapan ribuan guru, kepala sekolah, keluarga besar Dinas Pendidikan Ciamis di Gedung Dakwah Islamic Center, Ciamis, belum lama ini. Menurutnya Pemerintah pusat akan mentransfer tunjangan sertifikasi guru ke kas daerah. Kalau uangnya sudah ada di kas daerah, tentu segera dicairkan. Demikian disampaikan Bupati yang yang disambut tepuk tangan para guru.

Masalah telatnya tunjangan sertifikasi guru ini, kata Bupati, tidak hanya dialami para guru di Ciamis, tetapi juga di kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

"Jadi tidak benar kalau ada tudingan seolah-olah dana tunjangan sertifikasi guru tersebut diendapkan di kas daerah," ujar Bupati.

Ketua PGRI Ciamis, H Tatang SAg MPd, kepada wartawan mengakui ada informasi bahwa tunjangan sertifikasi guru dari pemerintah pusat ke kas daerah akan cair pekan ini.

"Bila kenyataannya nanti sampai akhir Agustus ini tidak juga cair, guru-guru di Ciamis akan ramai-ramai ke Jakarta," ujarnya.

Menurut Tatang, jumlah guru yang sudah lolos sertifikasi di Ciamis mencapai 8.000 orang dengan total tunjangan mencapai Rp 8,6 miliar tiap triwulan.

Sementara itu Tunjangan Profesi Guru Bersertifikasi di Kabupaten Bone bakal bertambah hingga Rp 50 miliar, dari Rp 143 miliar sebelumnya, Pemkab Bone menambahnya menjadi Rp 184 miliar. Penambahan itu karena bertambahnya guru sertifikasi di Kabupaten Bone. Hal itu terlampir dalam Format APBD Perubahan Kabupaten Bone tahun 2013. Selain itu, ada tiga jenis pendapatan yang juga ditambah.

"Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang diajukan Pemerintah ke DPRD untuk pembahasan APBD bertambah Rp 63 miliar dari total anggaran sebelumnya dalam APBD pokok," ungkap Kepala Bidang Anggaran DPKAD Bone Andi Hasanuddin, Kamis (29/8/2013) saat ditemui Tribun Timur (Tribunnews.com Network) di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, penambahan itu berasal dari tiga jenis pendapatan yang meliputi, dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 12 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 45 miliar menjadi Rp 58 miliar, tambahan tunjangan profesi guru bersertifikasi sebesar Rp 50 miliar dari Rp 143 miliar sebelumnya menjadi Rp 184 miliar, dan tambahan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan (Yankes) untuk program Jamkesmas dan Jampersal sebesar Rp 821 juta.

Menurutnya, meskipun tambahan anggaran nilainya terbilang besar, tidak terlalu berpengaruh terhadap pengalokasian kegiatan pemerintah ke depan, karena sebagian besar tambahan anggaran tersebut sudah diatur alokasinya dari pusat sehingga pemerintah daerah tidak bisa menggunakan untuk kegiatan lain.

"Dana itu tidak bisa dicaplok untuk kegiatan lain karena dananya sudah dialokasikan dari pusat. Seperti penambahan anggaran Tunjangan Profesi Guru yang peruntukannya harus dialokasikan untuk para guru yang bersertifikasi karena sudah jelas peruntukannya," jelas Hasanuddin.

Ia memaparkan, dana tambahan yang bisa digunakan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan tambahan dalam melaksanakan program selanjutnya hanya berkisar Rp 13 miliar, yaitu pendapatan yang berasal dari bagi hasil PBB dan Retribusi Yankes. Sebagai info, jumlah asumsi pembiayaan yang direncanakan pemerintah dalam APBDP sesuai dengan nilai dalam KUA PPAS sebesar Rp 75 miliar. Hal ini mengacu dari tambahan pendapatan sebesar Rp 63 miliar ditambah silva anggaran sebesar Rp 27 miliar.

Sedangkan untuk ribuan guru sertifikasi pendidikan di Kota Cilegon bisa bernafas lega. Pasalnya, setelah menunggu sekitar satu bulan lamanya, dana sertifikasi untuk tiga bulan terakhir, terhitung bulan April, Mei dan Juni sudah ditransfer ke rekening masing-masing guru. Demikian dinyatakan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik), Muhtar Gozali diruang kerjanya, Selasa (13/8).

Muhtar menjelaskan, sebenarnya anggaran dari pemerintah pusat tersebut sudah berada di rekening Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pendidikan sejak sebelum lebaran. Namun karena waktunya yang sangat sempit karena bertepatan dengan libur panjang, maka pencairannya diundur hingga setelah lebaran.

“Bukan sengaja ditunda, tapi karena waktunya sempit maka pencairannya dilakukan setelah lebaran ini,” kata Muhtar.

Terkait masih belum adanya peningkatan kualitas guru sebelum dan setelah sertifikasi, Muhtar berjanji akan melakukan pemantauan yang intensif kepada seluruh pemegang sertifikasi. Bahkan ia berjanji akan memberikan sanksi yang tegas bagi guru-guru yang masih malas mengajar setelah mendapatkan sertifikasi.

”Kami selalu melakukan pemantauan intensif bagi para guru pemegang sertifikasi. Bagi mereka yang melakukan kecurangan seperti malas dan pelanggaran lainnya untuk bekerja maka kami aka kenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tuturnya.

Saat ini, menurutnya ada beberapa guru yang sedang diproses karena melakukan pelanggaran kinerja. ”Kami sudah melaporkannya ke Kementerian Pendidikan dan saat ini sedang . Keputusannya nanti apakah yang bersangkutan masih mendapatkan sertifikasi atau tidak. Jika terbukti melanggar maka bukan saja hak sertifikasinya yang dicabut tetapi juga statusnya sebagai guru atau PNS,” tegasnya.

Ia kembali menekankan, pihaknya tak akan memberikan toleransi kepada mereka yang melakukan pelanggaran jabatan. Hukuman dan penghargaan akan tetap diberlakukan. Begitu juga kepada mereka yang sudah melakukan pengabdian yang cukup lama, pihaknya tidak akan segan untuk memberikannya penghargaan yang pantas.

“Seperti beberapa orang guru yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun baik disekolah negeri dan swasta sementara suainya sudah diatas 50 tahun dan belum mengambil program sarjana seperti ketentuan sertifikasi. Maka kam itetap akan memberikan yang nilanya sama dengan penerima sertifikasi,” jelasnya.

Hal tersebut, tambahnya, merupakan kekecualian karena saat ini masih ada beberapa guru yang sudah berusia uzur namun masih mengabdikan hidupnya untuk dunia pendidikan. “Sertifikasi itu sebagai bentuk penghargaan kepada mereka di dunia pendidikan menjelang pensiunnya,” katanya.

Sertfikasi sendiri, menurut Muhtar diberikan kepada para guru dengan masa kerja terntentu, telah lulus program sarjana dan cukup waktu mengajarnya yakni 24 jam perminggu serta berbagai persyaratan lainnya. Pemberian sertifikasi tidak terbatas pada PNS karena guru swasta juga berhak menerima sertifikasi setelah melalui proses yang sama dengan guru yang bersatus PNS.

”Saya menekankan kepada seluruh guru agar memberikan pengabdian terbaiknya kepada anak-anak bangsa. Para guru saat ini sudah banyak sekali menerima tunjangan. Ada gaji, tunjangan sertifikasi yang jumlahnya sama dengan gaji, ada juga tunjangan dari pemerintah daerah. Ini diberikan agar guru tidak memikirkan dapurnya saat sedang mengajar,” tandasnya.

Kabar baik juga dari Jambi, di sana dana tunjangan yang dinanti para guru bersertifikat untuk triwulan dua tahun 2013 akan segera cair. Kondisi terakhir semua berkas sudah hampir lengkap, bahkan jika tidak ada kendala akhir bulan Agustus ini semuanya cair ke rekening masing-masing guru sertifikasi.

"Entah apa kendalanya lagi di bagian keuangan. Tetapi bila datanya sudah di bagian keuangan, tak lama lagi akan cair. Mungkin dalam minggu depan bisa cair," kata Kepala Bidang (Kabid) Dikdas Dinas Pendidikan Kota Jambi, Adi Triono, Sabtu (24/8) melalui ponselnya.

Kata Adi, dari 3000 orang lebih guru sertifikasi yang ada di Kota Jambi, semuanya tidak ada kendala dalam persyaratan pencairan. Disdik Kota Jambi hanya mengurusi guru sertifikasi yang PNS saja. Sementara guru sertifikasi yang non PNS langsung ditangani oleh pusat.

"Yang akan dicairkan ini dari April, Mei dan Juni, kalau yang bulan sekarang belum. Dan di sini hanya guru yang PNS saja. Kalau non PNS langsung kepada pusat, itu tidak melalui kita," katanya.

Dari salah satu kabupaten di Sumatera Utara yakni Taput (Tapanuli Utara) dikabarkan juga bahwa sebanyak 1.801 guru PNS yang sudah sertifikasi menerima tunjangan profesi triwulan I (pertama). Tunjangan tersebut dicairkan dan langsung dikirim melalui rekening masing-masing guru.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Taput Rudolf Manalu kepada METRO, Rabu (26/6) mengatakan, tunjangan profesi triwulan I yang dicairkan itu untuk periode Januari hingga Maret 2013 lalu. Seluruh dana yang disalurkan sebesar Rp17.304.661.800.

Sementara untuk triwulan II periode April hingga Juni, menurut Nababan masih dalam proses. “Pembayaran tunjangan ini memang sangat bergantung pada proses penyaluran dana tersebut dari pusat ke daerah.


Semoga bermanfaat, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!


Disusun oleh Team sertifikasi-guru.com

Read More...

Wednesday, August 28, 2013

Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru RA/Madrasah Non-PNS Mapel Umum Tahun 2013

Akhirnya kami sampaikan daftar calon peserta sertifikasi guru RA/Madrasah dalam jabatan untuk daftar guru Non-PNS yang mengampu mata pelajaran Umum Tahun 2013. Data yang kami publikasikan memuat data guru Non-PNS di lingkungan Kemenag seluruh Indonesia.

Longlist calon peserta Sertifikasi 2013 ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Daftar urut prioritas (long list) calon peserta sertifikasi sebagaimana kami sampaikan di dalam artikel ini menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam menetapkan peserta sertifikasi bagi guru RA/Madrasah dalam jabatan untuk mata pelajaran Keagamaan (Qur’an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqh, SKI), Bahasa Arab, guru kelas RA, guru kelas MI, dan guru mata pelajaran umum tahun 2013 secara definitif.

Berikut kami sampaikan file daftar urut prioritas untuk daftar guru Non-PNS Calon Peserta Sertifikasi Guru RA/Madrasah PNS Mapel Umum Tahun 2013. File-file tersebut bisa anda unduh dengan mudah!


Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru RA/Madrasah Non-PNS Mapel Umum Tahun 2013



  1. Guru Non PNS Mapel Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta: | Download File
  2. Guru Non PNS Mapel Umum Banten: | Download File
  3. Guru Non PNS Mapel Umum Jawa Barat: | Download File
  4. Guru Non PNS Mapel Umum Jawa Tengah: | Download File
  5. Guru Non PNS Mapel Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY):| Download File
  6. Guru Non PNS Mapel Umum Jawa Timur: | Download File
  7. Guru Non PNS Mapel Umum Aceh: | Download File
  8. Guru Non PNS Mapel Umum Sumatera Utara: | Download File
  9. Guru Non PNS Mapel Umum Sumatera Barat: | Download File
  10. Guru Non PNS Mapel Umum Riau: | Download File
  11. Guru Non PNS Mapel Umum Kepulauan Riau: | Download File
  12. Guru Non PNS Mapel Umum Jambi: | Download File
  13. Guru Non PNS Mapel Umum Sumatera Selatan: | Download File
  14. Guru Non PNS Mapel Umum Kepulauan Bangka Belitung: | Download File
  15. Guru Non PNS Mapel Umum Bengkulu: | Download File
  16. Guru Non PNS Mapel Umum Lampung: | Download File
  17. Guru Non PNS Mapel Umum Bali: | Download File
  18. Guru Non PNS Mapel Umum Nusa Tenggara Barat: | Download File
  19. Guru Non PNS Mapel Umum Nusa Tenggara Timur: | Download File
  20. Guru Non PNS Mapel Umum Kalimantan Barat: | Download File
  21. Guru Non PNS Mapel Umum Kalimantan Tengah: | Download File
  22. Guru Non PNS Mapel Umum Kalimantan Selatan: | Download File
  23. Guru Non PNS Mapel Umum Kalimantan Timur: | Download File
  24. Guru Non PNS Mapel Umum Sulawesi Utara: | Download File
  25. Guru Non PNS Mapel Umum Gorontalo: | Download File
  26. Guru Non PNS Mapel Umum Sulawesi Tengah: | Download File
  27. Guru Non PNS Mapel Umum Sulawesi Barat: | Download File
  28. Guru Non PNS Mapel Umum Sulawesi Selatan: | Download File
  29. Guru Non PNS Mapel Umum Sulawesi Tenggara: | Download File
  30. Guru Non PNS Mapel Umum Maluku: | Download File
  31. Guru Non PNS Mapel Umum Maluku Utara: | Download File
  32. Guru Non PNS Mapel Umum Papua: | Download File
  33. Guru Non PNS Mapel Umum Papua Barat: | Download File


Sertifikasi guru sangat diminati oleh guru karena selain sebagai upaya peningkatan mutu guru, sertifikasi juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan guru. harapannya dengan sertifikasi dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru yaitu berupa pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku untuk semua guru, baik guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/swasta).

Semoga bermanfaat, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!

Sumber: Kementerian Agama

Disusun oleh Team sertifikasi-guru.com

Read More...

Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru RA/Madrasah PNS Mapel Umum Tahun 2013

Masih seputar calon peserta sertifikasi guru RA/Madrasah dalam jabatan selanjutnya kami sampaikan daftar urut prioritas untuk daftar guru PNS yang mengampu mata pelajaran (mapel) Umum Tahun 2013. Data yang kami publikasikan memuat data guru PNS di lingkungan Kemenag seluruh Indonesia.

Data daftar guru ini sangat penting artinya untuk diketahui guru terkait demi keberlangsungan kegiatan sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk mata pelajaran Umum yang sudah dimulai.

Berikut kami sampaikan file daftar urut prioritas untuk daftar guru PNS Calon Peserta Sertifikasi Guru RA/Madrasah PNS Mapel Umum Tahun 2013. Sebagai info sesuai dengan data yang kami dapatkan dari Kementerian Agama (Kemenag) bahwa untuk Kaltim tidak ada daftar / file pns untuk mapel umum! File-file tersebut bisa anda unduh dengan mudah!


Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru RA/Madrasah PNS Mapel Umum Tahun 2013



  1. Guru PNS Mapel Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta: | Download File
  2. Guru PNS Mapel Umum Banten: | Download File
  3. Guru PNS Mapel Umum Jawa Barat: | Download File
  4. Guru PNS Mapel Umum Jawa Tengah: | Download File
  5. Guru PNS Mapel Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY):| Download File
  6. Guru PNS Mapel Umum Jawa Timur: | Download File
  7. Guru PNS Mapel Umum Aceh: | Download File
  8. Guru PNS Mapel Umum Sumatera Utara: | Download File
  9. Guru PNS Mapel Umum Sumatera Barat: | Download File
  10. Guru PNS Mapel Umum Riau: | Download File
  11. Guru PNS Mapel Umum Kepulauan Riau: | Download File
  12. Guru PNS Mapel Umum Jambi: | Download File
  13. Guru PNS Mapel Umum Sumatera Selatan: | Download File
  14. Guru PNS Mapel Umum Kepulauan Bangka Belitung: | Download File
  15. Guru PNS Mapel Umum Bengkulu: | Download File
  16. Guru PNS Mapel Umum Lampung: | Download File
  17. Guru PNS Mapel Umum Bali: | Download File
  18. Guru PNS Mapel Umum Nusa Tenggara Barat: | Download File
  19. Guru PNS Mapel Umum Nusa Tenggara Timur: | Download File
  20. Guru PNS Mapel Umum Kalimantan Barat: | Download File
  21. Guru PNS Mapel Umum Kalimantan Tengah: | Download File
  22. Guru PNS Mapel Umum Kalimantan Selatan: | Download File
  23. Guru PNS Mapel Umum Sulawesi Utara: | Download File
  24. Guru PNS Mapel Umum Gorontalo: | Download File
  25. Guru PNS Mapel Umum Sulawesi Tengah: | Download File
  26. Guru PNS Mapel Umum Sulawesi Barat: | Download File
  27. Guru PNS Mapel Umum Sulawesi Selatan: | Download File
  28. Guru PNS Mapel Umum Sulawesi Tenggara: | Download File
  29. Guru PNS Mapel Umum Maluku: | Download File
  30. Guru PNS Mapel Umum Maluku Utara: | Download File
  31. Guru PNS Mapel Umum Papua: | Download File
  32. Guru PNS Mapel Umum Papua Barat: | Download File

Sertifikasi guru Madrasah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sertifikasi dilakukan agar guru dapat menjalankan tugas transformasi ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peserta didiknya dengan penuh tanggungjawab dan profesional.

Semoga bermanfaat, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!

Sumber: Kementerian Agama

Disusun oleh Team sertifikasi-guru.com

Read More...