Monday, November 24, 2014

Jadwal Seleksi peserta sertifikasi guru 2015

Untuk tahun anggaran 2014, verifikasi penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2014 sudah berakhir sejak tanggal 31 Mei 2014. Para guru dapat melihat LPTK tempat pelaksanaan sertifikasi guru dilihat melalui informasi detail peserta
Pelaksanaan PLPG. Jadwal pelaksanaan PLPG dapat dilihat melalui situs resmi masing-masing LPTK penyelenggara. Perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya bahwa selama proses sertifikasi pendidik, pada tahap sebelum maupun sesudahnya, tidak dipungut biaya apapun. Demikian Pemerintah terus memberikan arahan / petunjuk agar para guru peserta Sergur 2014 tidak tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.

Pemerintah telah menuntaskan tanggungan sertifikasi 1,3 juta guru yang diangkat sebelum 2005. Tahun depan giliran guru yang diangkat mulai dari 2005 hingga 2015 disertifikasi. Teknis pelaksanaan sertifikasi diubah untuk mendongkrak kualitas guru.

Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan, Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. mengatakan, istilah program sertifikasi untuk guru yang diangkat sebelum 2005 adalah Sertifikasi Guru (Sergur) Dalam Jabatan.

Sedangkan untuk guru-guru yang diangkat mulai 2005 hingga 2015, dipakai istilah Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan. "Intinya sama, yakni mensertifikasi guru-guru yang belum bersertifikat tetapi sudah mengajar," katanya.

Penghitungan awal masa bekerja menggunakan SK NIP bagi guru PNS. Sedangkan bagi guru di sekolah swasta, acuannya adalah SK pengangkatan guru tetap oleh yayasan.

Mantan rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) itu juga menjelaskan, beban atau tanggungan sertifikasi guru jauh lebih sedikit. Ia mengatakan total kuota sertifikasi guru angkatan 2005-2015 adalah 600 ribu orang.

Khusus untuk gelombang sertifikasi tahun pertama (2015), kuotanya hanya 50 ribu guru. Sedangkan tanggungan sertifikasi guru yang diangkat sebelum 2005 adalah 1,3 juta orang.

Terkait pelaksaaan, Jadwal Seleksi peserta sertifikasi guru 2015 akan digelar sekitar Maret tahun 2015. Selanjutnya yang lulus akan mengikuti pendidikan keguruan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) selama dua bulan. Setelah mengikuti pendidikan di LPTK selama dua bulan, guru peserta sertifikasi dikembalikan lagi ke sekolah asal untuk praktek. Praktek setelah mengikuti pendidikan ini sekitar dua bulan juga.

Setelah praktek di sekolah asal itu, guru tadi kembali ke LPTK untuk mengikuti ujian akhir. Apabila dinyatakan lulus, guru bersangkutan akan mendapatkan sertifikat profesi guru. Sertifikat ini adalah salah satu syarat mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).

Pada program sertifikasi sebelumnya tidak ada sesi praktek kembali ke sekolah asal. Padahal praktek ini penting, untuk mengasah hasil pendidikan di LPTK.

Selain itu, beban pendidikan di LPTK antara satu guru dengan guru lainnya juga berbeda. Bagi guru dengan jam terbang mengajar yang tinggi, akan memiliki modal 10 SKS. Sehingga tinggal mengambil kekurangan 26 SKS ketika masa pendidikan di LPTK. Kemdikbud menetapkan total beban pendidikan sertifikasi guru ini sebesar 36 SKS.

Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan, Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud menguraikan tanggungan sertifikasi guru yang diangkat sebelum 2005 mencapai 1,3 juta, diduga karena ada penggelembungan. Di lapangan banyak guru yang aslinya baru mengajar setelah 2005, tetapi mengaku sudah mengajar sebelum 2005.

Praktek yang tidak baik ini sangat memungkinkan dilakukan untuk kelompok guru swasta. Sebab guru mudah sekali kongkalikong dengan pihak yayasan pengelola sekolah untuk membuat SK pengangkatan fiktif. Secara administrasi SK pengangkatan itu resmi karena dikeluarkan oleh yayasan. Tetapi SK itu dibuat dengan tujuan seakan-akan guru bersangkutan sudah mulai mengajar sejak sebelum 2005.

Terhadap permasalahan tersebut pihak Kemdikbud tidak bisa berbuat apa-apa. Karena secara administrasi mereka bisa menunjukkan SK pengangkatan guru dari yayasan sejak sebelum 2005.


Sumber:
- Diolah dari berbagai sumber
Read More...

Saturday, October 25, 2014

Sertifikasi Guru Menurut Kebijakan Pemerintahan Baru

Dalam hal Sertifikasi Guru, Pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk terus memperbaiki pelaksanaan program sertifikasi guru. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memperbaiki regulasi, pelaksanaan, sampai ke tingkat evaluasi program.

Berbagai upaya perbaikan di sektor peraturan program sertifikasi guru direalisasikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, menggantikan peraturan yang berlaku sebelumnya. Esensi dari peraturan baru ii adalah memberi ruang dan mendukung pelaksanaan dan peranan guru demi meningkatkan profesionalismenya. Profesionalisme guru diharapkan berdampak pada peningkatan mutu, kreativitas, dan kinerja guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Perbaikan pelaksanaan sertifikasi guru sekurang-kurangnya diimplementasikan dalam empat hal yaitu :

1) penetapan peserta melalui sistem online;
2) uji kompetensi;
3) perankingan dimulai dari usia, masa kerja, golongan; dan
4) penjadwalan. Perbaikan pelaksanaan tersebut menjadi tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP).

Badan PSDMP dan PMP telah membangun Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) untuk memperbaiki akuntabilitas dan sistem rekrutmen peserta sertifikasi.

Program sertifikasi telah dijalankan selama lima tahun sejak 2007. Sebanyak 1.101.552 orang guru telah mengikuti sertifikasi. Tahun lalu, 747.727 orang guru telah lulus sertifikasi.

Untuk tahun 2014, ribuan guru ini lalu diuji ulang pada tanggal 11-12 Oktober 2014 lalu ditambah 150 guru peserta PLPG yang belum mengikuti ujian sehingga ada 1.538 guru peserta ujian ulang. Hasilnya, ada 766 guru yang lulus sehingga masih menyisakan 772 guru yang tidak lulus.

Ketua PLPG Rayon 114 Unesa Alimufi Arief mengungkapkan, penyebab ketidaklulusan tetap sama seperti ujian tahap pertama lalu. Yakni, para guru ini lemah dalam analisa kasus yang menjadi materi dalam ujian tulis lokal.

Terkait sertifikasi guru 2014, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun juga belum mendapat keputusan. Beliau bahkan tidak mau berandai-andai dalam kebijakan sertifikasi ini karena cukup rawan, menyangkut kesejahteraan guru.

Menurutnya, keputusan sertifikasi ini sangat tergantung dengan Pemerintahan Baru (Presiden baru) dan menteri pendidikannya.

Begitu juga yang disampaikan kepala kabid ketenagaan dinas pendidikan surabaya Yusuf Masruh juga belum bisa berkomentar terkait kebijakan sertifikasi.

Meski demikian Yusuf tetap melakukan pendataan guru untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu diperlukan untuk program sertifikasi ini. Pihaknya menunggu, demikian menurut kabid ketenagaan dinas pendidikan surabaya.



Sumber:
- Kemdikbud
- Koran Tribun
Read More...

Sunday, September 15, 2013

Sertifikasi Guru Tahun 2015 Melalui Program PPG

Pelaksanaan Sertifikasi Guru melalui program PLPG dan portofolio akan berakhir pada 2014 mendatang. Selanjutnya, mulai 2015 sertifikasi guru hanya akan diberikan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilaksanakan selama setahun.

"Inti dari pemberlakuan sertifikasi guru ialah pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru. Memang saat ini ada beberapa program yang dijalankan yakni PLPG, portofolio dan PPG. Namun sudah dipastikan nantinya hanya program PPG yang akan dijalankan pemerintah," ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Kadarmanta Baskara Aji Kamis (22/8/2013).

Dijelaskan Aji, program PLPG dan portofolio saat ini masih dijalankan sebagai program masa transisi menuju 2015 dengan PPG penuh. Dan untuk penyelenggaranya sendiri masih akan dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk.

"Peserta PPG nantinya akan menjalani masa pendidikan selama 2 semester atau 1 tahun. Dengan begitu diharapkan kompetensi dan profesionalisme guru benar-benar lebih terjamin dibandingkan melalui PLPG yang pelaksanaannya tak sampai dua minggu," imbuhnya.

Aji berpendapat, pelaksanaan PPG ke depan haruslah langsung diarahkan bagi alumni Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Layaknya tenaga kerja profesional, PPG dapat dijadikan sebagai pendidikan profesi bagi lulusan LPTK yang benar-benar ingin menjalani profesi sebagai guru. Dengan begitu, pendidikan profesi sudah didapat para guru sejak awal, bukan pada masa bekerja atau bahkan menjelang pensiun.

"PPG sendiri nantinya akan dibagi menjadi dua jalur pembiayaan yakni dibiayai pemerintah dengan sistem seleksi dan biaya pribadi. Namun saya pastikan biayanya tidak akan lebih mahal dari biaya perkuliahan, sehingga dengan biaya sendiri pun para guru masih mampu," imbuhnya.

Diungkapkan Aji, sampai saat ini sudah lebih dari setengah guru di DIY yang dinyatakan profesional. Kebanyakan dari mereka memang mendapatkan sertifikasi melalui PLPG.

Sementara itu, Guru sebuah SMK Kulonprogo Andri menuturkan, sebagai proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas guru, program PPG memang lebih tepat dibanding PLPG. Menurutnya, program PLPG hanya melahirkan guru 'karbitan'. Hal ini dilihat dari masa pelaksanaan program PLPG yang hanya berkisar 9 hari. Menurutnya proses PPG lebih bisa mematangkan proses keilmuwan yang diterima peserta. Tidak seperti PLPG yang dituntut profesional hanya dalam 9 hari.

Sumber: Koran Sindo
Read More...

Kemenag Berjanji Segera Lunasi Tunjangan Sertifikasi Guru Agama Rp 1,8 Triliun

Kementerian Agama (Kemenag) mengakui masih memiliki tunggakan yang cukup besar untuk tunjangan sertifikasi sebagian guru agama di seluruh Indonesia. Jumlah utang tersebut mencapai Rp 1,8 triliun. Jumlah sebesar tersebut terdiri dari beberapa tunjangan profesi guru yang belum sempat terbayarkan pada 2009 lalu. Disamping itu Komisi VIII DPR juga sudah mendesak agar Kemenag melunasi tunjungan profesi guru Madrasah tersebut.

Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengakui, Kemenag memang memiliki utang yang cukup besar pembayaran tunjangan sertifikasi guru agama, yakni sebesar Rp 1,8 triliun.

Suryadharma pun berjanji akan segera melunasi kewajiban kementerian yang dipimpinnya ini paling tidak 2014 tahun depan. "kita berharap selambat-lambatnya 2014 selesai," ujarnya. Pihaknya berjanji anggaran ini akan masuk anggaran Kemenag tahun depan depan. Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan pemerintah segera mencari jalan untuk melunasi tunjangan guru Madrasah sebesar Rp1,8 triliun.

Alasan belum terselesaikannya kewajiban Kemenag melunasi tunjangan sertifikasi guru agama ini, ungkap dia, karena masalah pendataan dan administrasi guru tersertifikasi. Akibatnya, penyediaan anggaran juga belum bisa dilakukan karena tingkat akurasinya rendah.

Menteri Koodinasi Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) telah meminta ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penelaahan pemutakhiran data. Audit BPKP ini agar angkanya besaran hutang ini semakin akurat. Kemudian kemenag akan menganggarkan sesuai data dan jumlah yang akurat tadi.

"Kami melihat angka Rp 1,8 triliun akurasinya belum pas, karena itu perlu audit BPKP agar angkanya akurat. Kemudian kemenag akan menganggarkan besaran yang tepat untuk pembayaranny," ungkap Suryadjarma.

Namun, Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag, Nur Syam mengungkapkan pembayaran hutang tunjangan sertifikasi guru agama ini tidak bisa dibayarkan secara langsung karena jumlahnya yang cukup besar. Rencananya, ujar dia, Kemenag baru bisa membayar 30 persen untuk tahap pertama yang akan dibayarkan tahun depan.

Menurut dia, ada dua kategori guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi guru agama ini. Yakni pada guru-guru agama PNS dan non PNS di Madrasah dari Ibtidaiyah hingga Aliyah. Sebelumnya Kemenag telah berupaya segera melunasi hutang ini, dengan berusaha meminta tambahan anggaran ke DPR.

Namun sayangnya, kata dia, pihak DPR tidak setuju, dan mengusulkan hutang Rp1,8 triliun dimasukkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL). Setelah dikomparisakan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), ternyata anggarannya tidak cukup untuk membayar Rp1,8 triliun yang dianggap terlalu besar.

Sebelumnya Komisi VIII mendesak Kemenag segera melunasi tunggakan hutang kepada guru agama baik PNS dan Non PNS. Bahkan Komisi VIII juga memberikan tenggar paling lambat Kemenag bisa membayar setengah tunggakan tunjangan sertifikasi guru Agama tersebut pada tahun ini, sehingga tahun 2014 permasalahan tersebut sudah selesai.

Sumber: Koran Sindo
Read More...

Friday, August 30, 2013

Dana Sertifikasi Guru PAI dan Guru Kemdikbud Cair September

Kalaulah untuk beberapa daerah pencairan dana tunjangan sergur triwulan 2 cair di bulan Agustus. Ternyata ada juga beberapa daerah lainya yang dijadwalkan baru cair bulan September 2013. Seperti halnya di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Provinsi Lampung. Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) setempat) Tri Kancono, dana tunjangan sertifikasi guru sudah bisa dicairkan pada awal bulan September 2013 mendatang. Tri berdalih, belum disalurkannya seluruh dana tunjangan sertifikasi guru dikarenakan SK dari Dirjen Kementerian Pendidikan terhadap penerima tunjangan sertifikasi belum turun.

"Kemungkinan belum turunnya SK tersebut karena masih adanya kekurangan syarat-syarat dari penerima tunjangan sertifikasi. Alasan dirjen begitu kepada kami, dimana ada sebagian si penerima tunjangan ini yang syarat-syaratnya belum lengkap. Sehingga pendistribusiannya tidak bisa bersamaan," kata Tri Kencono, Selasa (20/8/2013). Dijelaskan, untuk triwulan I tahun 2013 ini dana tunjangan sertifikasi sudah dicairkan kepada 2561 guru dengan anggaran mencapai Rp24,8 Miliar.

"Sedangkan guru yang belum mencairkan dana tunjangan sertifikasi ada 500 orang dengan anggaran yang tersisa sebesar Rp7 Miliar. Saat ini, dana tersebut masih tersimpan di kas daerah Pemkab Lamsel," ujarnya. Selanjutnya, untuk triwulan kedua yang akan menerima dana tunjangan sertifikasi sebanyak 2718 guru, termasuk di dalamnya sekitar 157 guru dari 500 orang yang belum menerima dana sertifikasi pada triwulan pertama.

"Pencairannya awal September 2013 nanti. Sedangkan untuk 157 guru yang belum menerima pada triwulan pertama mereka akan menerima dobel mengingat pada triwulan pertama belum menerima," ungkapnya. Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lamsel ini menghimbau, bagi guru yang ingin mendapatkan informasi lengkap dapat mempertanyakan langsung kepada Disdik Lamsel, sehingga tidak terjadi simpang siur.

Diberitakan sebelumnya, beberapa guru setempat mengungkapkan kekecewaannya dengan pendistribusian tunjangan dana sertifikasi bagi guru sekolah dasar (SD) karena sudah ada yang menerima dan sebagian lagi belum menerimanya. Padahal, guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi sudah melengkapi data dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Disdik Lamsel tetapi hingga kini belum juga menerimanya.

Sertifikasi Guru PAI Cair September

Untuk sekitar sekitar 300 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang sudah bersertifikasi di Kabupaten Dompu, juga ada kabar gembira karena tunjangan sertifikasi triwulan kedua tahun 2013 direncanakan cair September 2013. "Meski relatif telat, Insya Allah, pencarian dana sertifikasi triwulan kedua akan dicairkan September. Anggarannya sudah tersedia,” kata Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Dompu Syamsul Ilyas, M.Si, pada wartawan di halaman Kantor Bupati Dompu. Menurutnya, jumlah guru PAI yang penerima tunjangan sertifikasi tahun ini sekitar 300 orang. Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk tunjangan ini Rp 9 miliar. “Hitungan per orangnya Rp 30 juta,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, pencairan tunjangan sertifikasi untuk triwulan pertama tahun 2013 telah dilakukan Juni lalu.

Enam Bulan Tunggakan 2011-2012 Urusan Pusat Hingga saat ini, pemerintah masih menunggak enam bulan dana tunjangan sertifikasi guru PAI Kabupaten Dompu. Empat bulan tahun 2011 dan dua bulan tahun 2012. Bagaimana dengan tunggakan itu? Ditanya demikian, Syamsul mengaku, bahwa hal itu urusannya pusat (Kemenag Pusat). “Pernah kita sampaikan ke provinsi (Kemenag NTB, red), tapi dijawab itu urusan pusat,” jelasnya. Syamsul menegaskan, pihaknya hanya punya kewenangan mengusulkan dan mengkoordinasikan. “Selanjutnya, kewenangan dan urusan pusat,” jelasnya.

Kabar gembira juga bagi 45 ribu guru yang telah tersertifikasi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bandarlampung. September ini semua dana sertifikasi yang belum dibayar akan dirapel. Kadisdik Kota Bandarlampung Sukarma Wijaya mengatakan, rapel diberikan pada akhir bulan depan. Untuk itu, Jumat pekan ini, pihaknya akan menyosialisasikan dengan memanggil guru-guru yang telah tersertifikasi.

Menurut dia, tidak ada alasan menunda pencairan rapel dana sertifikasi lantaran dana dari pusat Rp71 miliar sudah turun. Dana itu untuk Januari sampai Agustus.

Namun demikian, dana sertifikasi untuk September sebesar Rp1,3 miliar belum diketahui. Pihaknya berharap diberikan juga sehingga tak ada lagi tunggakan,.

Bagaimana dengan guru yang belum tersertifikasi? Sukarma meminta mereka segera mengurusnya lewat Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung dan Universitas Lampung (Unila). Kedua lembaga itu yang selama ini menjadi ujung tombak sertifikasi guru. Dikatakannya bahwa pihaknya hanya menerima hasilnya. Ketika guru dinyatakan lulus sertifikasi dan ada surat keputusan dari Kemendikbud, baru masalah tunjangan mereka diurus oleh Dinas Pendidikan setempat. Semoga pencairan dana tunjangan Sertifikasi Guru di berbagai daerah berjalan lancar sehingga guru dapat konsen dalam melaksanakan tugas-tugasnya.


Semoga bermanfaat, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!


Disusun oleh Team sertifikasi-guru.com

Read More...

Dana Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan II Cair Minggu Ini

Proses pencairan dan sertifikasi guru-guru di berbagai daerah masih berlangsung, dan jika dibandingkan awal 2013 di bulan-bulan ini berlangsung cukup lancar. Team sertifikasi-Guru.com yang berasal dari Ciamis Jawa Barat sempat merekpa bahwa pencairan di beberapa wilayah Kecamatan contohnya di Kecamatan Lumbung dan Kecamatan Kawali berlangsung lancar. Memang sempat telat beberapa bulan, namun tunjangan sertifikasi guru untuk triwulan ke-2 (April, Mei dan Juni) 2013 hampir dipastikan akan beres cair pekan ini.

Bupati Ciamis, H Engkon Komara pun menyampaikan, di hadapan ribuan guru, kepala sekolah, keluarga besar Dinas Pendidikan Ciamis di Gedung Dakwah Islamic Center, Ciamis, belum lama ini. Menurutnya Pemerintah pusat akan mentransfer tunjangan sertifikasi guru ke kas daerah. Kalau uangnya sudah ada di kas daerah, tentu segera dicairkan. Demikian disampaikan Bupati yang yang disambut tepuk tangan para guru.

Masalah telatnya tunjangan sertifikasi guru ini, kata Bupati, tidak hanya dialami para guru di Ciamis, tetapi juga di kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

"Jadi tidak benar kalau ada tudingan seolah-olah dana tunjangan sertifikasi guru tersebut diendapkan di kas daerah," ujar Bupati.

Ketua PGRI Ciamis, H Tatang SAg MPd, kepada wartawan mengakui ada informasi bahwa tunjangan sertifikasi guru dari pemerintah pusat ke kas daerah akan cair pekan ini.

"Bila kenyataannya nanti sampai akhir Agustus ini tidak juga cair, guru-guru di Ciamis akan ramai-ramai ke Jakarta," ujarnya.

Menurut Tatang, jumlah guru yang sudah lolos sertifikasi di Ciamis mencapai 8.000 orang dengan total tunjangan mencapai Rp 8,6 miliar tiap triwulan.

Sementara itu Tunjangan Profesi Guru Bersertifikasi di Kabupaten Bone bakal bertambah hingga Rp 50 miliar, dari Rp 143 miliar sebelumnya, Pemkab Bone menambahnya menjadi Rp 184 miliar. Penambahan itu karena bertambahnya guru sertifikasi di Kabupaten Bone. Hal itu terlampir dalam Format APBD Perubahan Kabupaten Bone tahun 2013. Selain itu, ada tiga jenis pendapatan yang juga ditambah.

"Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang diajukan Pemerintah ke DPRD untuk pembahasan APBD bertambah Rp 63 miliar dari total anggaran sebelumnya dalam APBD pokok," ungkap Kepala Bidang Anggaran DPKAD Bone Andi Hasanuddin, Kamis (29/8/2013) saat ditemui Tribun Timur (Tribunnews.com Network) di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, penambahan itu berasal dari tiga jenis pendapatan yang meliputi, dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 12 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 45 miliar menjadi Rp 58 miliar, tambahan tunjangan profesi guru bersertifikasi sebesar Rp 50 miliar dari Rp 143 miliar sebelumnya menjadi Rp 184 miliar, dan tambahan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan (Yankes) untuk program Jamkesmas dan Jampersal sebesar Rp 821 juta.

Menurutnya, meskipun tambahan anggaran nilainya terbilang besar, tidak terlalu berpengaruh terhadap pengalokasian kegiatan pemerintah ke depan, karena sebagian besar tambahan anggaran tersebut sudah diatur alokasinya dari pusat sehingga pemerintah daerah tidak bisa menggunakan untuk kegiatan lain.

"Dana itu tidak bisa dicaplok untuk kegiatan lain karena dananya sudah dialokasikan dari pusat. Seperti penambahan anggaran Tunjangan Profesi Guru yang peruntukannya harus dialokasikan untuk para guru yang bersertifikasi karena sudah jelas peruntukannya," jelas Hasanuddin.

Ia memaparkan, dana tambahan yang bisa digunakan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan tambahan dalam melaksanakan program selanjutnya hanya berkisar Rp 13 miliar, yaitu pendapatan yang berasal dari bagi hasil PBB dan Retribusi Yankes. Sebagai info, jumlah asumsi pembiayaan yang direncanakan pemerintah dalam APBDP sesuai dengan nilai dalam KUA PPAS sebesar Rp 75 miliar. Hal ini mengacu dari tambahan pendapatan sebesar Rp 63 miliar ditambah silva anggaran sebesar Rp 27 miliar.

Sedangkan untuk ribuan guru sertifikasi pendidikan di Kota Cilegon bisa bernafas lega. Pasalnya, setelah menunggu sekitar satu bulan lamanya, dana sertifikasi untuk tiga bulan terakhir, terhitung bulan April, Mei dan Juni sudah ditransfer ke rekening masing-masing guru. Demikian dinyatakan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik), Muhtar Gozali diruang kerjanya, Selasa (13/8).

Muhtar menjelaskan, sebenarnya anggaran dari pemerintah pusat tersebut sudah berada di rekening Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pendidikan sejak sebelum lebaran. Namun karena waktunya yang sangat sempit karena bertepatan dengan libur panjang, maka pencairannya diundur hingga setelah lebaran.

“Bukan sengaja ditunda, tapi karena waktunya sempit maka pencairannya dilakukan setelah lebaran ini,” kata Muhtar.

Terkait masih belum adanya peningkatan kualitas guru sebelum dan setelah sertifikasi, Muhtar berjanji akan melakukan pemantauan yang intensif kepada seluruh pemegang sertifikasi. Bahkan ia berjanji akan memberikan sanksi yang tegas bagi guru-guru yang masih malas mengajar setelah mendapatkan sertifikasi.

”Kami selalu melakukan pemantauan intensif bagi para guru pemegang sertifikasi. Bagi mereka yang melakukan kecurangan seperti malas dan pelanggaran lainnya untuk bekerja maka kami aka kenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tuturnya.

Saat ini, menurutnya ada beberapa guru yang sedang diproses karena melakukan pelanggaran kinerja. ”Kami sudah melaporkannya ke Kementerian Pendidikan dan saat ini sedang . Keputusannya nanti apakah yang bersangkutan masih mendapatkan sertifikasi atau tidak. Jika terbukti melanggar maka bukan saja hak sertifikasinya yang dicabut tetapi juga statusnya sebagai guru atau PNS,” tegasnya.

Ia kembali menekankan, pihaknya tak akan memberikan toleransi kepada mereka yang melakukan pelanggaran jabatan. Hukuman dan penghargaan akan tetap diberlakukan. Begitu juga kepada mereka yang sudah melakukan pengabdian yang cukup lama, pihaknya tidak akan segan untuk memberikannya penghargaan yang pantas.

“Seperti beberapa orang guru yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun baik disekolah negeri dan swasta sementara suainya sudah diatas 50 tahun dan belum mengambil program sarjana seperti ketentuan sertifikasi. Maka kam itetap akan memberikan yang nilanya sama dengan penerima sertifikasi,” jelasnya.

Hal tersebut, tambahnya, merupakan kekecualian karena saat ini masih ada beberapa guru yang sudah berusia uzur namun masih mengabdikan hidupnya untuk dunia pendidikan. “Sertifikasi itu sebagai bentuk penghargaan kepada mereka di dunia pendidikan menjelang pensiunnya,” katanya.

Sertfikasi sendiri, menurut Muhtar diberikan kepada para guru dengan masa kerja terntentu, telah lulus program sarjana dan cukup waktu mengajarnya yakni 24 jam perminggu serta berbagai persyaratan lainnya. Pemberian sertifikasi tidak terbatas pada PNS karena guru swasta juga berhak menerima sertifikasi setelah melalui proses yang sama dengan guru yang bersatus PNS.

”Saya menekankan kepada seluruh guru agar memberikan pengabdian terbaiknya kepada anak-anak bangsa. Para guru saat ini sudah banyak sekali menerima tunjangan. Ada gaji, tunjangan sertifikasi yang jumlahnya sama dengan gaji, ada juga tunjangan dari pemerintah daerah. Ini diberikan agar guru tidak memikirkan dapurnya saat sedang mengajar,” tandasnya.

Kabar baik juga dari Jambi, di sana dana tunjangan yang dinanti para guru bersertifikat untuk triwulan dua tahun 2013 akan segera cair. Kondisi terakhir semua berkas sudah hampir lengkap, bahkan jika tidak ada kendala akhir bulan Agustus ini semuanya cair ke rekening masing-masing guru sertifikasi.

"Entah apa kendalanya lagi di bagian keuangan. Tetapi bila datanya sudah di bagian keuangan, tak lama lagi akan cair. Mungkin dalam minggu depan bisa cair," kata Kepala Bidang (Kabid) Dikdas Dinas Pendidikan Kota Jambi, Adi Triono, Sabtu (24/8) melalui ponselnya.

Kata Adi, dari 3000 orang lebih guru sertifikasi yang ada di Kota Jambi, semuanya tidak ada kendala dalam persyaratan pencairan. Disdik Kota Jambi hanya mengurusi guru sertifikasi yang PNS saja. Sementara guru sertifikasi yang non PNS langsung ditangani oleh pusat.

"Yang akan dicairkan ini dari April, Mei dan Juni, kalau yang bulan sekarang belum. Dan di sini hanya guru yang PNS saja. Kalau non PNS langsung kepada pusat, itu tidak melalui kita," katanya.

Dari salah satu kabupaten di Sumatera Utara yakni Taput (Tapanuli Utara) dikabarkan juga bahwa sebanyak 1.801 guru PNS yang sudah sertifikasi menerima tunjangan profesi triwulan I (pertama). Tunjangan tersebut dicairkan dan langsung dikirim melalui rekening masing-masing guru.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Taput Rudolf Manalu kepada METRO, Rabu (26/6) mengatakan, tunjangan profesi triwulan I yang dicairkan itu untuk periode Januari hingga Maret 2013 lalu. Seluruh dana yang disalurkan sebesar Rp17.304.661.800.

Sementara untuk triwulan II periode April hingga Juni, menurut Nababan masih dalam proses. “Pembayaran tunjangan ini memang sangat bergantung pada proses penyaluran dana tersebut dari pusat ke daerah.


Semoga bermanfaat, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!


Disusun oleh Team sertifikasi-guru.com

Read More...