Thursday, December 20, 2012

Tunjangan Profesi di Jabar Belum Tuntas

Advertisement

Persoalan tunjangan profesi di Jawa Barat (Jabar) dinilai oleh sementara pihak belumlah tuntas. Hal ini terutama terkait dengan tidak utuhnya tunjangan sertifikasi hingga masalah kesejahteraan guru honorer yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Hal itu mengemuka dalam Kontemplasi Guru Indonesia yang diselenggarakan Komunitas Guru Jawa Barat dalam memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Jln. Perintis Kemerdekaan, Minggu tanggal 25 Nov. 2012.

Salah satu perwakilan guru yang menyampaikan kontemplasi, Leli mengatakan perlu ada perhatian dari pejabat mengenai nasib para guru. Peran guru sangat besar membuat negara maju. Guru bukanlah budak yang terus ditindas. "Kami hanya mengharapkan setetes embun.Guru yang bisa buat negara ini sejahtera tapi kenapa guru ditelantarkan," kata guru SMPN 9 Bandung itu. (PR/9/11/2012)

Sebelumnya dikabarkan bahwa Komunitas Guru Jawa Barat yang merupakan gabungan guru dari beberapa organisasi guru melaporkan bupati, wali kota, dan kepala Dinas Pendidikan se- Jawa Barat ke Ombudsman Perwakilan Jabar, Kamis (8/11/2012). Laporan terkait dugaan penyalahgunaan administrasi yang mengakibatkan tidak utuhnya pembayaran tunjangan profesi guru di Jawa Barat. Menurut Koordinator Komunitas Guru Jawa Barat, Iwan Hermawan, seharusnya pada triwulan ini tunjangan profesi guru (TPG) sudah dibayarkan sembilan bulan. Tapi pada kenyataannya, rata-rata baru dibayarkan tujuh bulan.

Seperti yang dilaporkan guru-guru dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Subang, Sumedang, Cimahi, Bogor, Purwakarta, Karawang dan kota/kabupaten lainnya di Jawa Barat. Di daerah-daerah tersebut, pada triwulan dua dan triwulan tiga hanya dibayarkan dua bulan. "Bahkan di beberapa daerah masih ada nunggak anggaran pada tahun 2011," katanya di Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Jalan PPH Mustofa, Kamis (8/11/2012).

Menurutnya, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 34/pmk.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, penyaluran TPG dilaksanakan setiap triwulan ke kas daerah triwulan pertama pada minggu akhir bulan Maret 2012, triwulan kedua minggu akhir bulan Juni 2012, triwulan metiga pada minggu terakhir bulan September 2012 dan triwulan keempat pada minggu akhir bulan November 2012.

"Adanya tunggakan ini, bisa saja karena sengaja diendapkan di kas daerah kota atau kabupaten. Atau bisa juga karena adanya ketidakcocokan data jumlah guru yang sudah bersertifikasi di daerah dengan di pusat khususnya di Kementerian Keuangan sehingga uang yang satu bulan digeser ke guru yang tidak mendapatkan TPG dari Kementrian Keuangan," katanya.

Bisa terjadinya tunggakan tersebut, ujarnya, juga karena tidak seriusnya pengelolaan data-data guru di daerah. Data-data tersebut, menurutnya, jarang di-update ke pusat sehingga jumlah gaji pokok yang terdata di daerah dengan di Kementrian Keuangan tidak sama, padahal perubahan gaji karena kenaikan pangkat, kenaikan berkala dan kenaikan gaji PNS dalam satu tahun selalu berubah. Hal ini, kata Iwan, mungkin karena tidak adanya insentif khusus untuk para petugas yang mengurus sertifikasi guru di Dinas Pendidikan di kota atau kabupaten.

Sumber : Tribun Jabar

Related Articles:

0 comments:

Post a Comment