Thursday, November 22, 2012

Pengumuman PLPG Kemenag Tahun 2012 Rayon 101 Unsyiah

Pengumuman Hasil PLPG Kemenag Tahun 2012 Rayon 101 Unsyiah (Universitas Syiah Kuala) Banda Aceh telah bisa diketahui. Kami sampaikan juga nama-nama peserta yang lulus yang bisa dibaca dalam file yang dilampirkan pada artikel ini. Sehubungan dengan pengumuman hasil PLPG Guru di lingkungan Kementerian Agama di Rayon 101, pihak panitia yang diwakili Sekretaris Rayon 101 Unsyiah Prof. Dr. M. Yusuf Aziz, M.Pd menyampaikan himbauan kepada para Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh c.q. Mapenda di wilayah Provinsi Aceh dimohon kesediaannya untuk menyampaikan Hasil PLPG Kementerian Agama Tahun 2012, kepada peserta PLPG (daftar terlampir) di wilayahnya masing-masing.

Dengan catatan bahwa untuk peserta yang hasilnya belum lulus diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang ke-1 yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Minggu / 25 November 2012 (terlampir)

Pukul : 09.00 Wib s/d 12.20 Wib

Tempat Ujian : Kampus FKIP Unsyiah Darussalam Banda-Aceh

Penginapan dan biaya transportasi ujian ulang PLPG ditanggung oleh peserta masing- masing (tidak disediakan oleh panitia).

Mengingat terbatasnya akses internet oleh peserta PLPG, diminta kesediaannya untuk mengunduh/mendownload serta menyampaikan informasi pemanggilan Ujian ulang PLPG ini kepada yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan sudah berada di Banda Aceh sebelum ujian dilaksanakan untuk melihat lokasi dan ruang ujian (lokasi ujian ulang dikampus FKIP Unsyiah Darussalam Banda-Aceh).

Download files:

1. Surat Hasil PLPG Kemenag 2012 Rayon 101 Unsyiah, download

2. Data Peserta : Lampiran Hasil Ujian Utama PLPG 2012 Unsyiah Kemenag, download

Demikian info Hasil PLPG Kemenag Tahun 2012 Rayon 101 Unsyiah kami sampaikan semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!

Read More...

Tahap Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru 2013

Pedoman Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru 2013 perlu dipahami dengan baik oleh semua unsur yang terkait dalam penyelenggaraan sertifikasi guru, baik di tingkat di pusat maupun di daerah. Unsur pusat yaitu Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Unsur daerah yaitu dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kepala sekolah, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan guru, serta unsur lain yang terkait dalam sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013. Proses rekrutmen dan penetapan calon peserta merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua unsur tersebut. Berikut kami sampaikan tahap-tahap Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru, mulai dari tahap Uji Kompetensi s.d. tahap penerimaan data dan dokumen/Berkas peserta.

1. Pelaksanaan Uji Kompetensi

Seluruh calon peserta sertifikasi guru tahun 2013 s.d. 2015 mengikuti uji kompetensi berlokasi masing-masing kabupaten/kota. Uji kompetensi rencana akan dilakukan secara online bertempat di TUK yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Masing-masing calon peserta akan mendapat Kartu Peserta Uji Kompetensi yang dapat dicetak dari AP2SG. Bidang studi yang akan diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi guru yang telah ditetapkan. Khusus bagi guru SMK bidang produktif, soal uji kompetensi didasarkan atas program studi keahlian bukan berdasarkan kompetensi keahlian, informasi lengkap tentang program studi keahlian dapat dilihat pada Lampiran 7B. Sebelum mengikuti uji kompetensi, guru wajib meneliti nomor peserta dan kode bidang studi yang akan disertifikasi serta soal uji kompetensi yang akan diikuti karena penggantian kode bidang studi tidak dapat dilakukan pada saat uji kompetensi berlangsung.

2. Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013

Badan PSDMPK-PMP menetapkan peserta sertifikasi guru tahun 2013 berdasarkan:

  1. urutan prioritas penetapan peserta;
  2. hasil perangkingan berdasarkan usia, masa kerja, dan pangkat/golongan;
  3. skor uji kompetensi. Hasil penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2013 akan diinformasikan melalui website.

3. Pencetakan Format A0 dan Penyiapan Dokumen/Berkas Sertifikasi Guru

Guru yang telah ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru tahun 2013 mencetak Format A0 dari AP2SG. Format A0 berisi data calon peserta sertifikasi guru hasil perbaikan data yang dilakukan oleh operator dinas pendidikan kabupaten/ kota. Peserta sertifikasi guru tahun 2013 melakukan verifikasi dan koreksi kembali terhadap data yang tercetak tersebut.

Pada tahapan ini guru wajib menetapkan pola sertifikasi guru.

Penetapan pola tersebut mempertimbangkan:

  1. kesiapan diri dari aspek profesional,
  2. kesiapan dan kelengkapan dokumen untuk mengikuti sertifikasi guru sesuai dengan persyaratan sebagaimana dijelaskan pada BAB III. Adapun 3 (tiga) pola sertifikasi guru yaitu:
  3. a. penerbitan sertifikat pendidik secara langsung (PSPL)

    b. portofolio (PF)

    c. pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG)

Format A0 yang telah diverifikasi, dikoreksi, dan diisi pola sertifikasi guru dikumpulkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota bersama-sama dengan pengumpulan dokumen/berkas sertifikasi guru. Jenis dokumen/berkas yang dikumpulkan sesuai pola sertifikasi guru yang dipilih (pola PSPL/ Portofolio/PLPG), sebagai berikut.

Pola PSPL

Untuk guru yang memenuhi persyaratan memiliki kualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b, mengumpulkan dokumen sebagai berikut:

  1. Format A1 yang telah ditandatangani oleh LPMP.
  2. Fotokopi ijazah S-1/D-IV, fotokopi ijazah dan transkrip nilai S-2 dan/atau S-3 yang telah dilegalisasi (kecuali Ijazah S-3 by research). Ijazah dari perguruan tinggi negeri dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, untuk ijazah dari perguruan tinggi swasta dilegalisasi oleh kopertis wilayah perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah, dan untuk ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
  3. Fotokopi tugas belajar/izin belajar atau surat keterangan tugas belajar dari pejabat berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
  4. Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir (minimal IV/b) yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
  5. Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
  6. Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang dilegalisasi oleh atasan langsung.
  7. Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru PLB.
  8. Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal).

Untuk Guru yang memenuhi persyaratan memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c, mengumpulkan dokumen sebagai berikut :

  1. Format A1 yang telah ditandatangani oleh LPMP.
  2. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi.
  3. Fotokopi ijazah dari perguruan tinggi dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, fotokopi ijazah dari perguruan tinggi swasta yang sudah tidak beroperasi dilegalisasi oleh kopertis, dan fotokopi ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ijazah SLTA dilegalisasi oleh sekolah yang mengeluarkan ijazah.
  4. Fotokopi SK pangkat/golongan IV/c yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
  5. Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
  6. Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang dilegalisasi oleh atasan langsung.
  7. Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas provinsi khusus untuk guru PLB.
  8. Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal).

Pola PF

Peserta pola PF menyusun dan mengumpulkan portofolio sebanyak dua rangkap sesuai urutan sebagai berikut:

  1. Halaman sampul disisipkan Format A1
  2. Daftar isi
  3. Instrumen portofolio, yang meliputi: (a) identitas peserta dan pengesahan, dan (b) komponen portofolio yang telah diisi.
  4. Bukti fisik atau portofolio meliputi komponen sebagai berikut: a) Kualifikasi Akademik b) Pendidikan dan Pelatihan c) Pengalaman Mengajar d) Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran e) Penilaian dari Atasan dan Pengawas f) Prestasi Akademik g) Karya Pengembangan Profesi h) Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah i) Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial j) Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan
  5. Dilengkapi dengan pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal). Penjelasan lengkap tentang portofolio dapat dilihat pada Buku 3.

Pola PLPG

Peserta yang memilih pola PLPG harus menyerahkan berkas sebagai berikut:

  1. Format A1 yang telah ditandatangani oleh LPMP.
  2. Fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan.
  3. Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir yang telah dilegalisasioleh atasan langsung (bagi PNS).
  4. Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
  5. Fotokopi SK pengangkatan sebagai gur
  6. u sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang dilegalisasi oleh atasan langsung.
  7. Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal).
  8. Dokumen/berkas yang dikumpulkan harus dilengkapi dengan format kelengkapan dokumen/berkas sebagaimana Lampiran 5 yang telah diisi. Format verifikasi kelengkapan data ini kemudian diteruskan ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan LPMP untuk diisikan pada kolom yang bersangkutan. Dokumen/berkas diurutkan sesuai urutan pada format kelengkapan. Setiap pergantian jenis dokumen/berkas diberi pembatas kertas berwarna. Pengumpulan berkas dimulai setelah pengumuman penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2013, paling lambat tanggal 15 Maret 2013.

4. Verifikasi Dokumen/Berkas Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memverifikasi dokumen/berkas peserta sertifikasi guru. Verifikasi data mencakup kebenaran dan kesesuaian data antara Format A0 dengan dokumen pendukung, dan kelengkapan jenis dokumen/berkas sertifikasi guru. Verifikasi dokumen/berkas menggunakan format verifikasi kelengkapan (Lampiran 5) yang telah diisi oleh guru. Dokumen/berkas yang sudah sesuai, valid, dan lengkap dikirim keLPMP untuk kemudian dikirimkan ke LPTK yang ditetapkan berbasis program studi.

5. Persetujuan (Approval) Format A1 dan Penetapan Nomor Peserta Sertifikasi Guru

LPMP melakukan verifikasi dokumen/berkas sertifikasi guru bagi peserta sertifikasi tahun 2013 yang telah ditetapkan. LPMP melakukan verifikasi kelengkapan dengan cara mengisi format verifikasi kelengkapan data yang sudah diisi oleh guru dan dinas. Kemudian LPMP melakukan persetujuan (approval) terhadap data peserta melalui AP2SG. Setelah persetujuan dilakukan, maka sistem AP2SG akan memberikan nomor peserta. Kemudian Format A1 baru dapat dicetak. Batas waktu pelaksanaan verifikasi dan validasi berkas di LPMP sampai dengan tanggal 31 Maret 2013. Nomor peserta sertifikasi guru tercantum dalam Format A1. Nomor peserta sertifikasi guru adalah nomor identitas yang dimiliki peserta sertifikasi guru dan spesifik untuk masing-masing peserta, oleh karena itu nomor peserta tidak ada yang sama, tidak boleh salah, dan harus diingat. Nomor peserta ini akan digunakan terus oleh peserta mulai pelaksanaan sertifikasi guru sampai dengan penyaluran tunjangan profesi guru. Nomor peserta terdiri dari 14 digit yang masing-masing digit mempunyai arti dengan rumusan kode digit sebagai berikut:

a. Digit 1 dan 2 adalah kode tahun pelaksanaan sertifikasi guru yaitu “13”.

b. Digit 3 dan 4 adalah kode provinsi (Lampiran 6).

c. Digit 5 dan 6 adalah kode kabupaten/kota (Lampiran 6). Khusus untuk SLB diisi nomor kode kabupaten/kota dimana guru tersebut mengajar.

d. Digit 7, 8, dan 9 adalah kode bidang studi yang disertifikasi (Lampiran 7).

e. Digit 10 adalah kode kementerian:

1) Kementerian Pendidikan Nasional, kode “1”

2) Kementerian gama, kode “2”

f. Digit 11 s.d. 14 adalah nomor urut peserta sesuai dengan nomor urut pada SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru.

Nomor urut dimulai dari “0001” dan nomor terakhir sesuai jumlah kuota pada masing-masing kabupaten/kota. Khusus untuk SLB nomor urut peserta sesuai dengan nomor urut SK penetapan peserta dari provinsi.

6. Pencetakan dan Penandatanganan Format A1 dan B1

LPMP mencetak Format A1 sebanyak 2 (dua) rangkap dan memberikan pengesahan dengan menandatangani Format A1. Format A1 ditandatangani oleh kepala LPMP atau pejabat yang ditunjuk kemudian dibubuhi stempel. LPMP mencetak Format B1 berupa daftar peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013 untuk ditandatangani bersama oleh Kepala LPMP dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

7. Distribusi Format A1 ke Guru

LPMP mengirim 1 (satu) lembar Format A1 yang telah ditandatangani ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk didistribusikan kepada peserta sertifikasi guru. LPMP mengirim Format A1 yang telah ditandatangani beserta dokumen/berkas peserta ke LPTK yang ditetapkan sesuai wilayah dan program studi yang ada disertai pengantar berupa Format B1.

8. Penerimaan Format A1

Peserta sertifikasi guru menerima Format A1 asli (bukan foto kopi) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Format A1 wajib dibawa peserta pada saat datang mengikuti PLPG di LPTK.

9. Pengiriman Data Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013 ke KSG

Badan PSDMPK-PMP mengirim seluruh data peserta sertifikasi guru tahun 2013 ke KSG untuk didistribusikan ke LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru. Pendistribusian peserta ke LPTK berbasis program studi yang dimiliki LPTK. Data tersebut dikirim melalui aplikasi sertifikasi guru (ASG).

10.Penerimaan Data dan Dokumen/Berkas Peserta

LPTK menerima data yang dapat diunduh di ASG masing-masing LPTK dan menerima dokumen/berkas dari LPMP sesuai dengan distribusi peserta sertifikasi guru tahun 2013.

Demikian deskripsi Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru 2013 kami sampaikan, semoga bermanfaat! Amin Ya Rabbal Alamin!

Sumber : Kemdikbud

Read More...

Kisi-kisi UN 2013

Kisi-kisi soal UN disusun berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang tercantum pada peraturan Mendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi untuk pendidikan dasar dan menengah. Kisi-kisi soal UN 2013 yang baru disosialisasikan oleh Pemerintah (Kemdikbud / BSNP) dijadikan acuan dalam penyusunan soal ujian nasional pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2012/2013. Begitu juga materi ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi para pendidik dalam memberikan materi pelajaran yang akan di ujian nasional-kan. Dengan tujuan agar persiapan ujian dapat berhasil secara optimal.

Kisi-kisi UN 2013 meliputi dan berlaku untuk satuan pendidikan / jenjang pendidikan, sebagai berikut :

  1. Jenjang Pendidikan Dasar : Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan SDLB (SD Luar Biasa)
  2. Jenjang Pendidikan Menengah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsnawiyah (MTs) dan SMPLB (SMP Luar Biasa)
  3. Jenjang Pendidikan Menengah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
  4. Jenjang Pendidikan Menengah : Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA)

Kabar baik bahwa tanggal 21 November 2013 kisi-kisi UN 2013 telah terbit dan bisa diunduh dari situs sertifikasi guru ini. Kisi-kisi Ujian Nasional 2013 yang meliputi jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, dan SMPLB ini dibuat dan dipublikasikan berdasar pada peraturan BSNP No. 0019/P/BSNP/XI/2012 tentang Kisi-kisi Ujian Nasional untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2012/2013.

Berikut kami sampaikan kisi-kisi UN 2013 Lengkap, silakan untuk diunduh dan dijadikan pedoman oleh para guru / siswa :


  1. Download Kisi-kisi UN SD / MI 2013

  2. Download Kisi-kisi UN SMP / MTs 2013

  3. Download Kisi-kisi UN SMK 2013

  4. Download Kisi-kisi UN SMA / MA 2013

  5. Download SK Bsnp tentang Kisi-kisi

Demikian info kisi-kisi soal UN 2013 kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi para guru di sekolah dalam mempersiapkan anak didiknya untuk sukses dalam ujian nasional tahun 2013 di berbagai jenjang pendidikan, Amin Ya Rabbal Alamin!

Read More...

Wednesday, November 21, 2012

Anggaran Tunjangan Guru TK Turun

Meski pemerintah pusat telah memprioritaskan pembangunan terhadap dunia pendidikan, namun sampai dengan saat ini tingkat kesejahteraan yang diberikan para pendidik masih tergolong belum memadai. Sebagai contoh di Brebes sendiri, kuota alokasi tunjangan terhadap guru Taman Kanak-Kanak (TK) semakin berkurang. Dari hasil laporan yang masuk ke Forum Guru Swasta (Forgusta) Kabupaten Brebes menyebutkan, alokasi tunjangan guru TK di Kecamatan Ketanggungan yang sebelumnya diberikan ke 90 guru TK saat ini berkurang menjadi 60 guru.

Ketua Forgusta Brebes, Zaki Safrudin kepada Radar Tegal mengatakan, saat ini dirinya telah menerima laporan terkait dengan berkurangnya kuota alokasi tunjangan yang diberikan kepada guru TK. Menurutnya, laporan yang masuk dari wilayah Kecamatan Ketanggungan menyebutkan, ada pengurangan kuota sebanyak 30 guru TK yang mendapatkan tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Provinsi. Pengurangan itu membuat sejumlah guru TK di kecamatan setempat merasa keberatan.

"Sejumlah guru TK di Kecamatan Ketanggungan hari ini datang ke Forgusta untuk melaporkan adanya pengurangan kuota tunjangan. Mereka sangat kecewa lantaran adanya kebijakan itu,"ujar Zaki.

Atas laporan itu, lanjut dia, Forgusta sangat prihatin dengan adanya kebijakan pengurangan terhadap kuota jumlah penerima tunjangan yang bersumber dari APBD I dan II tahun anggaran 2012. Kebijakaan itu, lanjutnya, sangat mempengaruhi kinerja bagi sebagian guru TK di Kecamatan Ketanggungan.

Selanjutnya Ketua Forgusta Brebes Zaki menjelaskan, sesuai dengan program pemerintah pusat, seharusnya pemerintah daerah bisa ikut mendukung program itu. Namun pada kenyataannya dukungan itu tidak sepenuhnya dilaksanakan.

Hal ini terbukti masih adanya upaya pengurangan terhadap alokasi pendidikan khususnya kuota alokasi tunjangan yang diberikan kepada guru TK. Idealnya pemerintah daerah menambah alokasi itu, tapi ini malah mengurangi.

Sumber : Jawa Pos

Read More...

Monday, November 19, 2012

Soal Pungli Pada Sertifikasi Guru

Pungutan liar (Pungli) terhadap guru peserta program sertifikasi dilaporkan di berbagai daerah. Pungutan liar oleh birokrat itu terjadi ketika masih proses sertifikasi hingga pembayaran tunjangan profesi guru. Sebagai contoh sejumlah guru Agama di DKI Jakarta yang masuk daftar Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta melaporkan dan menyerahkan bukti pungutan liar, Kamis (25/10). Sejumlah guru memiliki kuitansi tanda bukti. Pungutan liar memanfaatkan surat Pembina Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pungutan tersebut mengacu pungutan biaya pelatihan penelitian tindakan kelas (PTK) Rp 165.000 dan biaya transportasi ke lokasi PLPG di Bogor Rp 110.000. Ada 135 guru Agama Kristen di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK se-DKI Jakarta peserta PLPG, 30 Oktober-7 November. Menurut salah seorang guru Agama Kristen salah satu SMPN di Jakarta, katanya guru ditakut-takuti, kalau tak menyiapkan proposal PTK bisa tidak lulus PLPG. Lalu, guru ditawari pelatihan dikoordinasi Pembimas Kristen Kanwil Agama DKI Jakarta dengan biaya dari guru. Kami tentu berharap lulus, maka menurut saja, ketika diminta ikut pelatihan, termasuk menyiapkan biaya transportasi ke lokasi.

Para guru Agama yang merasa aneh dengan ketentuan baru dari Kanwil Agama DKI Jakarta ini mengecek ke pengawas. Sebab, PLPG sebelumnya tak ada ketentuan guru menyiapkan proposal PTK. Keberangkatan guru biasanya di bawah koordinasi STT Jakarta secara gratis. Menurut Renny Tobing, panitia PLPG Guru Agama Kristen STT Jakarta, pelatihan PTK dengan biaya guru DKI Jakarta bukan tanggung jawab STT Jakarta. ”STT Jakarta tak tahu-menahu kegiatan itu,” jelasnya.

Terkait biaya transportasi menuju lokasi PLPG di Bogor, Renny menyebut panitia telah mengumumkan ada transportasi gratis disiapkan di kampus STT Jakarta. Bahkan, guru Agama Kristen dari Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang selama ini ikut PLPG di bawah STT Jakarta berangkat bersama secara gratis dari STT Jakarta. ”Dari DKI Jakarta memang dilaporkan petugas dari Pembimas Agama Kristen kalau guru berangkat dengan bus sendiri. Alasannya, guru DKI Jakarta yang mau. Padahal, kami sudah siapkan bus di STT Jakarta. Selama ini guru DKI Jakarta juga begitu. Baru kali ini ada masalah,” kata Renny.

Pungutan liar pada guru terkait sertifikasi sering dilaporkan kepada pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di berbagai daerah. Sahiri Hermawan, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI, mengatakan, pungutan liar mulai penetapan bakal calon peserta, pelaksanaan sertifikasi, hingga pembayaran tunjangan profesi guru. Menurut Sahiri, ketika pemerintah menetapkan peserta sertifikasi lewat uji kompetensi awal, guru tetap jadi korban pungutan liar, baik dari oknum dinas pendidikan maupun kanwil agama di daerah, hingga organisasi guru. Banyak guru dipaksa ikut orientasi atau bimbingan jika ingin lolos sebagai peserta.

”Pemerintah harus serius mengawasi birokrat pungli selama proses sertifikasi. Guru jangan dikorbankan,” katanya. Pungutan liar juga diungkap pada laporan investigasi Ombudsman RI 2012 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Guru, di antaranya di dinas pendidikan dan Kementerian Agama. Benerkah ada pungutan liar dalam Sergur? Semoga saja tidak demikian, karena sertifikasi guru merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Program sergur sebaiknya didukung oleh berbagai pihak, semoga!

Sumber : Kompas Cetak

Editor : Caroline Damanik

Read More...

Guru SD Harus Berkualifikasi S1

Pembantu Dekan I Bidang Akademik PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Drs Nico Jakarimilena, MSc mengatakan bahwa paling lambat tahun 2015, semua guru jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia wajib berkualifikasi Sarjana Strata Satu (S-1). Menurutnya, kewajiban kualifikasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Karenanya, ia berharap pemerintah di tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Papua memberikan dana dan peluang bagi guru-gurunya yang sampai tahun 2012 ini masih berkualifikasi Diploma II (D-II), D-III ataupun guru yang lulus dari lembaga Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

Menurutnya pelaksanaan amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 hanya tergantung dari Pemda masing-masing untuk mempercepat proses pengangkatan guru yang belum berkualifikasi S-1 di masing-masing wilayahnya. Sebab, kalau sampai tahun 2015 masih ada guru SD yang belum berkualifikasi pendidikan S-1, maka Pemda akan memberhentikan guru yang bersangkutan dari jabatannya sebagai tenaga pendidik.

“Pada tahun 2015 seluruh guru SD harus berkualifikasi S-1, jika belum S-1 maka akan dipensiunkan, karena untuk meningkatkan kualitas anak didik sekarang harus dimulai dari peningkatan kompetensi guru,” papar Nico seperti yang dilansir Radar Timika , Senin (12/11).

Pudek I PGSD Uncen mengatakan khusus untuk kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan beberapa kabupaten di Papua Barat, perguruan tinggi yang dipercaya Dirjen Pendidikan Tinggi RI untuk menyelenggarakan peningkatan kompetensi guru SD sehingga berkualifikasi S-1 hanya Universitas Negeri Cenderawasih (Uncen) Jayapura.

Sampai tahun 2012, kata Nico, Uncen sudah melaksanakan kegiatan program peningkatan guru berkualifikasi S-1 di beberapa kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Mimika, Waropen, Keerom, Supiori, Merauke, Kaimana, Sorong dan Yahukimo. Beberapa kabupaten dan kota lainnya di Papua dan Papua Barat sementara masih terus mencoba menjalin kerjasama dengan Uncen.

Untuk mendapatkan kualifikasi S-1, terang Nico, guru-guru SD mengikuti perkuliahan dengan sistem ijin belajar mahasiswa. Guru tetap mengajar sebagai guru. “Jika dosen dari Uncen hadir, maka guru-guru tersebut tinggal menyesuaikan diri untuk mengikuti perkuliahan. Cepat atau lambatnya proses selesainya kuliah ini tergantung dari perhitungan pengalaman kerja dan pendidikan yang diikuti oleh guru,” terang Nico. Semakin banyaknya pengalaman kerja, seperti dalam salah satu mata kuliah, yakni kegiatan belajar dan mengajar, kata Nico, sudah tidak perlu lagi diikuti mahasiswa, karena ini adalah kegiatan rutin guru setiap hari.

Sumber : Jawa Pos

Read More...

Monday, November 12, 2012

2 Penyebab Keterlambatan Tunjangan Guru

Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Sumarna Surapranata mengakui bahwa tunjangan profesi guru (TPG) sering terlambat sampai pada guru penerima. Penyebab utamanya menurut Sumarna, dana itu urung dikirim karena banyak guru yang terganjal masalah syarat penerimaan saat verifikasi data dilakukan. "Ada guru yang tidak dibayar karena tidak memenuhi waktu minimal mengajar 24 jam. Kalau tetap dibayar, nanti kena sanksi," kata Pranata, Jumat (17/8/2012), di gedung Kemdikbud, Jakarta.

Dia menambahkan, penyebab lainnya adalah dana yang tersedia di kas umum daerah tidak mencukupi. Kekurangan dana itu terjadi karena banyak guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang naik golongan sehingga berpengaruh pada perubahan gaji pokok guru tersebut. Pasalnya, nominal TPG untuk guru PNS adalah satu kali gaji pokok.

"Akhirnya banyak daerah yang mencari cara untuk menyiasati hal itu," ujarnya. Keterlambatan pembayaran TPG terjadi merata hampir di seluruh daerah. Banyak guru yang mengeluh karena di masa memasuki triwulan ketiga, TPG triwulan pertama dan kedua belum juga diterima.

Pemerintah berdalih, dana tunjangan telah diserahkan semua melalui pemerintah kabupaten/kota. Keterlambatan terjadi karena ada kesalahan di tingkat daerah.

Sumber : Kompas

Read More...

4 Modus Baru Penyaluran TPP Guru

Menyusul belum lancarnya pemberian Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) atau lebih dikenal dengan tunjangan sertifikasi, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menemukan adanya empat (4) modus baru yang terjadi dalam pemberian TPP pada guru-guru di seluruh Indonesia. Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti, mengatakan bahwa munculnya empat modus baru dalam pemberian TPP ini diketahui setelah pihaknya mengolah aduan yang masuk melalui posko pengaduan yang dibuka sejak 2 Oktober hingga 3 November lalu. "Dari pengaduan yang diterima hampir selama sebulan lalu, ada empat modus baru yang muncul dalam masalah penyaluran TPP 2012," kata Retno, saat jumpa pers di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Modus pertama yang muncul adalah bahwa guru tidak mendapatkan TPP triwulan kedua karena tidak memenuhi target mengajar 24 jam dalam seminggu. Bahkan ada ancaman untuk mengembalikan TPP triwulan pertama yang sudah diterima para guru karena target durasi mengajar tersebut tidak tercapai.

Retno mencontohkan di Padang. Dari aduan yang masuk sebanyak 949 guru terancam tidak akan mendapatkan TPP 2012 ini. Tapi itu belum dikembalikan karena tidak ada perintah tertulis dari Dinas Pendidikannya.

Modus kedua adalah TPP untuk guru non PNS bersertifikat dibayar tepat waktu tetapi untuk guru PNS justru terlambat dibayarkan. Hal ini terjadi di Jakarta untuk para guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara untuk para guru baik PNS maupun non PNS yang ada di bawah Kementerian Agama, justru sama sekali belum dapat TPP untuk triwulan ketiga.

Modus ketiga berupa diskriminasi cara penyaluran TPP seperti yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satu aduan yang masuk adalah sebanyak 60 guru dan pengawas tidak mengalami keterlambatan TPP karena langsung menerima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke rekening pribadi guru. Sedangkan, ribuan guru lain yang memang pembayarannya melalui pemda belum menerima TPP.

Modus keempat adalah penerimaan TPP dalam satu provinsi yang waktunya tidak sama. Hal ini terjadi di Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Serdang Bedagai yang mendapat TPP pada bulan kedua untuk triwulan pertama, kemudian dibayarkan pada bulan ketiga untuk triwulan kedua dan untuk triwulan ketiga justru malah belum dibayarkan.

"Ini artinya belum ada kesungguhan pihak Kemdikbud dan Kemenag dalam memperbaiki penyaluran TPP seperti yang dijanjikan," demikian menurut Bu Retno.

Sumber : Kompas

Read More...

6 Masalah Penyaluran TPP Guru

Penyaluran Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) atau lebih dikenal dengan sebutan tunjangan sertifikasi, semenjak 2009 masih belum berjalan dengan baik. Modus-modus lama terkait penyaluran tunjangan terhadap guru ini tetap bermunculan hingga tahun 2012 ini. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, menyatakan bahwa pihaknya telah membuka posko pengaduan TPP ini di 29 daerah di Indonesia dari tanggal 2 Oktober hingga 3 November lalu. Dari hasil yang diperoleh, ada lima hal yang terus dikeluhkan oleh para guru.

Dari hasil kajian pihak FSGI menunjukkan pola dan modus yang sama dalam pendistribusian TPP. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan hasil kajian kami tahun lalu. Demikian seperti disampaikan Retno saat jumpa pers di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Masalah pertama yang dikeluhkan oleh guru adalah dana TPP ini kerap terlambat turun. Semestinya, para guru ini menerima tunjangan ini rutin tiap tiga bulan sekali. Namun pada kenyataannya, banyak guru yang tak kunjung mendapat tunjangan sejak masuk triwulan kedua yang artinya selama enam bulan guru tersebut tak menerima haknya. "Ini terjadi di 14 daerah termasuk Jakarta. Untuk triwulan ketiga, harusnya dibayarkan Oktober lalu tapi kenyataannya banyak yang belum menerima, bahkan ada yang dari triwulan kedua belum juga dibayarkan," jelas Retno.

Masalah kedua adalah pembayaran TPP yang tidak sesuai jumlahnya. Ia memaparkan bahwa sesuai dengan jadwal yang ditentukan, para guru berhak atas TPP selama sembilan bulan kerja. Namun pada praktiknya, sebagian besar guru baru menerima TPP untuk lima sampai dengan tujuh bulan saja.

Masalah ketiga adalah pungutan liar yang ditujukan pada para guru yang belum mendapatkan TPP. Untuk kasus pungutan liar ini, umumnya menimpa para guru yang berada dalam naungan Kementerian Agama. Jumlah pungutannya sendiri bervariasi yaitu antara Rp 150.000 sampai dengan Rp 300.000 per penerimaan.

Masalah keempat adalah adanya intimidasi dari birokrasi pendidikan terhadap para guru yang menanyakan keterlambatan pembayaran TPP. Hal ini terjadi di Payakumbuh Sumatera Barat. Lantaran hal ini, guru-guru tersebut dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Masalah kelima yang masih menghantui penyaluran TPP ini adalah tidak ada kejelasan jumlah yang semestinya diterima oleh para guru didasarkan pada gaji pokok masing-masing guru. Retno memberi contoh pada seorang guru dengan gaji pokok Rp 3.000.000, tidak ada jumlah pasti tunjangan yang diterimanya.

"Jadi jumlahnya berubah-ubah. Ini membingungkan karena kalau dicocokkan dengan gaji pokok kok nggak ketemu. Kejadian seperti ini terjadi di 17 daerah," katanya.

Sumber : Kompas

Read More...

Ketentuan Sertifikasi Guru Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru sebagaimana dosen merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru yang profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai bagian dari pendidik, Guru merupakan salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peran, tugas, dan tanggungjawab guru sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan guru yang profesional.

Sebagai acuan untuk Sertifikasi Guru tahun 2013, kami sampaikan Ketentuan Sertifikasi Guru Tahun 2013 yang kami peroleh dari Sergur Kemdikbud. Ketentuan dimaksud diantaranya :

Prinsip Sertifikasi Guru

  1. Penetapan peserta dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel
  2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan mutu guru dan oleh karenanya guru yang lulus sertifikasi dan mendapatkan sertifikat pendidik harus dapat menjamin (mencerminkan) bahwa guru yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi guru yang telah ditentukan sebagai guru profesional. Sertifikasi guru yang dilaksanakan melalui berbagai pola, yaitu penilaian portofolio, PLPG, dan PSPL, dipersiapkan secara matang dan diimplementasikan sebaik-baiknya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Guru yang lulus sertifikasi dengan proses sebagaimana tersebut di atas akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.
  3. Dilaksanakan secara taat azas Sertifikasi guru dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada buku Pedoman Sertifikasi Guru yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis Pelaksanaan sertifikasi guru didahului dengan pemetaan baik pada aspek jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan fasiltas, dan target waktu yang ditentukan. Dengan pemetaan yang baik, maka diharapkan pelaksanaan sertifikasi guru dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta secara nasional dapat selesai pada waktu yang telah ditetapkan.

Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013

Penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2013 harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan sesuai urutan prioritas. Untuk itu BPSDMPK-PMP Kemdikbud telah mengembangkan AP2SG secara online dan terintegrasi dengan database NUPTK. Aplikasi tersebut telah difasilitasi dengan informasi persyaratan peserta dan prioritas perangkingan. Aplikasi bekerja secara otomatis menampilkan guru-guru yang memenuhi syarat. AP2SG menampilkan SELURUH daftar bakal calon sertifikasi guru tahun 2013-2015 berdasarkan hasil perbaikan data NUPTK yang dikirim oleh operator dinas pendidikan kabupaten/kota. Penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan beberapa instansi terkait yaitu:



1) Badan PSDMK-PMP,

2) LPMP,

3) Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan

4) Guru.

Kegiatan penetapan peserta sertifikasi guru akan terlaksana dengan lancar apabila komponen di bawah ini berlangsung dengan baik, yaitu:



1. informasi mengenai persyaratan calon peserta sertifikasi guru diberikan kepada semua guru sesuai dengan ketentuan;

2. kebenaran data peserta dalam Format A1; dan

3. ketepatan jadwal setiap tahap pelaksanaan sertifikasi guru.

Proses penetapan peserta sertifikasi guru melalui beberapa tahapan :

A. Tahap Persiapan dan Verifikasi Data Calon Peserta

1. Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru

Sebelum semua aktifitas kegiatan terkait penetapan peserta sertifikasi guru dilakukan, yang pertama harus dilakukan adalah pembentukan Panitia Sertitikasi Guru (PSG) di tingkat LPMP, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota. PSG bertanggungjawab terhadap suksesnya penyelenggaraan penetapan peserta sertifikasi guru di tingkat LPMP, provinsi, dan kabupaten/kota. PSG ditetapkan setiap tahun dan harus melibatkan operator NUPTK sebagai salah satu anggota PSG. PSG di tingkat LPMP, provinsi, dan kabupaten/kota juga menjalankan peran lain selain proses penetapan peserta guna membantu pelaksanaan sertifikasi guru secara keseluruhan. Tugas dan tanggungjawab PSG masing-masing unit terkait sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

a. PSG di Tingkat LPMP



1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepadadinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pihak terkait lainnya.

2) Melakukan approval terhadap penghapusan calon peserta pada AP2SG yang dilakukan PSG dinas kabupaten/kota setelah menerima format penghapusan calon peserta.

3) Menetapkan peserta uji kompetensi, lokasi tempat uji kompetensi (TUK), dan distribusi peserta ke TUK.

4) Melaksanakan dan memantau uji kompetensi.

5) Melakukan verifikasi berkas pendukung sebagai dasar persetujuan (approval) Format A1 untuk ditetapkan sebagai peserta final.

6) Mencetak Format A1 sebanyak 2 (dua) rangkap dan memberikan pengesahan pada Format A1 dengan menandatangani dan membubuhi stempel.

7) Mengirim berkas peserta (lengkap dengan format A1) ke LPTK.

8) Mengirim Format A1 ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk didistribusikan kepada peserta sertifikasi guru.

b. PSG di Tingkat Dinas Pendidikan Provinsi



1) Melakukan sosialisasi sertifikasi guru kepada guru sesuai dengan kewenangannya.

2) Memfasilitasi guru dalam mencari informasi tentang sertifikasi guru.

c. PSG di Tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

  1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada guru dan masyarakat.
  2. Mencetak Format Verifikasi dari aplikasi update data dari Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) dan memberikannya kepada calon peserta.
  3. Mengumpulkan berkas verifikasi dan validasi data calon peserta sertifikasi guru.
  4. Melakukan perbaikan data guru pada AP2SG yang akan digunakan sebagai dasar penetapan peserta.
  5. Melakukan penghapusan calon peserta yang ada pada AP2SG dengan mencetak Format Penghapusan Calon Peserta.
  6. Mengumpulkan Format Penghapusan Calon Peserta yang sudah ditandatangani berikut data pendukungnya.
  7. Mengumpulkan semua berkas peserta sertifikasi guru 2013 dan mengirimkan ke LPMP.
  8. Melaksanakan dan memantau uji kompetensi.
  9. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas PSPL, portofolio, dan PLPG peserta sertifikasi guru kemudian mengirimkan ke LPMP.
  10. Mendistribusikan Format A1 yang sudah disahkan LPMP kepada peserta sertifikasi guru.
  11. Mengikuti perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru.

2. Publikasi data guru yang belum bersertifikat pendidik

Data guru yang belum bersertifikat pendidik dipublikasikan melalui website www.sergur.kemdiknas.go.id oleh Badan PSDMPK-PMP. Data guru yang dipublikasi tersebut berdasarkan pemutahiran data guru yang dikumpulkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota per tanggal 30 Agustus 2012.

3. Sosialisasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru

Sosialisasi penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 dilaksanakan dengan melibatkan peserta dari LPMP, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan guru calon peserta sertifikasi. Materi sosialisasi antara lain alur pelaksanaan sertifikasi guru, persyaratan peserta sertifikasi guru, mekanisme penetapan peserta melalui AP2SG, dan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.

a. Sosialisasi oleh BADAN PSDMPK-PMP

Badan PSDMPK-PMP melakukan sosialisasi kepada ketua PSG dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPMP, dan LPTK. Materi sosialisasi antara lain: mekanisme dan pola sertifikasi, persyaratan peserta sertifikasi guru, perbaikan data guru, mekanisme penetapan peserta melalui AP2SG, dan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.

b. Sosialisasi oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota

Dinas pendidikan melakukan sosialisasi kepada calon peserta sertifikasi guru. Materi sosialisasi antara lain: mekanisme dan pola sertifikasi, persyaratan peserta, perbaikan data guru, mekanisme penetapan peserta melalui AP2SG, dan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.

4. Pencetakan Format Verifikasi Data

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mencetak format verifikasi data dari AP2SG. Dalam format ini sudah berisi data guru yang diperlukan untuk proses sertifikasi guru berdasarkan hasil pemutahiran data guru yang telah dilaksanakan oleh operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Format tersebut diberikan kepada peserta untuk diverifikasi dan dikoreksi kebenaran datanya.

5. Verifikasi Data Guru

Data guru yang akan mengikuti sertifikasi guru harus benar dan valid karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan soal uji kompetensi, bidang studi sertifikasi, dan data yang akan dicantumkan dalam sertifikat pendidik. Oleh karena itu, guru harus melakukan verifikasi dan koreksi data yang tercantum pada format verifikasi data. Semua koreksi data didasarkan atas dokumen pendukung, misalnya ijasah S-1 atau D-IV, serta ijazah S-2 dan atau S-3; SK PNS; dan SK tugas mengajar sejak diangkat sampai sekarang. Format verifikasi ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah, kemudian diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen pendukung perbaikan data. Untuk data POS Sertifikasi Guru Tahun 2013 selengkapnya bisa anda download disini:.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar kualitas atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan kualitas guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru sejak tahun 2009 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Tahun 2013 merupakan tahun ketujuh pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.

Mengacu hasil evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru tahun sebelumnya dan didukung dengan adanya beberapa kajian/studi, maka dilakukan beberapa perubahan mendasar pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2013, khususnya proses penetapan dan pendaftaran peserta. Perubahan-perubahan tersebut antara lain perekrutan peserta sertifikasi guru sekaligus dilakukan untuk perangkingan calon peserta tahun 2013-2015 oleh sistem terintegrasi dengan data base NUPTK yang dipublikasikan secara online, penetapan sasaran/kuota per provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan keseimbangan usia dan keadilan proporsional jumlah peserta antar provinsi.

Pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2013 dimulai dengan pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemberian kuota kepada dinas pendidikan kabupaten/kota, dan penetapan peserta. Agar seluruh pihak yang terkait pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013. Demikian info awal Sertifikasi Guru Tahun 2013 kami sampaikan, semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!

Sumber : Kemendikbud

Read More...

Saturday, November 10, 2012

Perlunya Periodisasi dalam Sertifikasi Guru

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh akan mengusulkan periodisasi sertifikasi guru. Hal itu dilakukan guna melihat tingkat kompetensi dan kualitas guru. Sebab, sertifikasi bagi guru itu merupakan bagian dari pengakuan profesi dan sesuai dengan UU Guru dan Dosen. Hanya saja M Nuh yang menjadi pertanyaan adalah masa berlakunya sertifikat bagi guru, apakah melekat sepanjang hayat atau berdasarkan periode saja. Mantan Menkominfo ini memaparkan, jika dilihat dari sisi kelaziman, tentunya perlu ada periodisasi meski hingga saat ini belum ditetapkan.

"Usulan memang sudah ada, tetapi belum saya tetapkan. Taruhlah nanti periodesasinya berjangka lima sampai 10 tahun, setelah itu direview lagi apakah sudah memenuhi kompetensi atau justru terjadi degradasi. Karena hal itu perlu dan ini semacam re-charging. Bahkan sebelum periodisasinya habis, tidak boleh dilepas. Perlu ada penguatan," terang Nuh.

Diakuinya, saat ini belum ada suatu sistem maintenance, evaluasi dan monitor sertifikasi untuk mengetahui kinerja guru. Ia menyebutkan, kinerja yang dimaksud tersebut ada ada tiga jenis. Pertama tentang kehadiran. Kedua tentang bagaimana penyampaian materi yang diserap oleh murid. Ketiga, adalah keterlibatan dalam proses pendidikan karakter.

"Ketiga kinerja itu yang harus diukur. Bagaimana maintenance guru, mengukur kinerja guru, insentif dan disinsetif terhadap sang guru. Sekarang sudah hampir satu juta guru yang disertifikasi, kalau tidak segera dirampungkan, maka akan menjadi beban terus. Jadi, tahun ajaran 2012 mendatang, bukan hanya evaluasi saja, tapi akan ada penilaian menyeluruh," paparnya.

Sumber : Jawa Pos

Read More...

Kemdikbud Perketat Sistem Sergur dan Serdos

Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meningkatkan kualitas guru dan dosen dengan program sertifikasi, mendapat tanggapan miring. Diantara penyebabnya, sebagian guru dan dosen yang lolos program tersebut belum menunjukkan peningkatan kualitas signifikan. Sistem seleksi sertifikasi baru diterapkan mulai Tahun 2013. Kementerian yang baru saja berubah nama dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) itu tidak ingin kualitas tenaga pendidik jebolan sertifikasi terus-terusan memble. Dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi X DPR (24/10), Mendikbud Muhammad Nuh mengatakan bakal memperketat sistem sertifikasi guru dan dosen. Dia tidak ingin anggaran sertifikasi guru dan dosen sebesar Rp 64 triliun menguap begitu saja tanpa dibarengi peningkatan kualtias profesionalisme guru dan dosen.

"Semua anggaran itu (RP 64 triliun) dialokasikan untuk peningkatan kompetensi serta profesionalisme guru dan dosen. Maka perlu kebijakan peningkatan hasil sertifikasi," papar mantan rektor ITS tersebut. Mendikbud menyebutkan, Tahun 2013 bakal dilaksanakan satu tahap saringan lagi guna memperketat proses sertifikasi. Satu tahapan baru tadi adalah, para guru dan dosen wajib mengikuti seleksi akademik dulu sebelum mengikuti seleksi portofolio atau pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). Bentuk teknis ujian akademik ini masih terus digodok.

Namun, papar Nuh, ujian ini murni untuk mengetahui kemampuan akademik guru yang bersangkutan. Jika dalam seleksi awal ini seorang guru atau dosen gagal seleksi akademik, maka dia tidak bisa mendaftar atau mengikuti tahap seleksi portofolio atau PLPG. Namun, yang bersangkutan masih memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi akademin pada periode sertifikasi guru selanjutnya. "Dengan cara ini, guru-guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi dalah guru yang benar-benar mumpuni. Termasuk memiliki kompetensi akademik yang memadai," lanjut Nuh.

Paparan dari Nuh ini mendapatkan sambutan positif dari anggota dewan. Menurut sejumlah anggota Komisi X, pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen kental aroma tipu-tipu dengan memanipulasi berbagai persyaratan. Dengan kondisi ini, tujuan utama sertifikasi untuk peningkatan kualitas guru dan dosen sulit tercapai. Anggota Komisi X dari Fraksi PPP Reni Marlinawati menuturkan, contoh bentuk-bentuk kecurangan dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Diantaranya muncul laporan para guru mengakali ketentuan mengajar sebanyak 24 jam dalam sepekan. "Dalam praktenya yang mengajar itu guru honorer. Tapi laporannya dia (PNS pengusul sertifikasi, red) yang mengajar," papar Reni.

Komisi X berpesan kepada Kemendikbud dan jajarannya hingga ke pemerintah kota dan kabupaten untuk benar-benar mengawasi program sertifikasi guru dan dosen dengan seksama. Apalagi, anggaran untuk program ini sangat besar. Selain mengandalkan upaya pengawasan dari pemerintah pusat hingga daerah, Komisi X berpesan supaya muncul niat dan iktikad baik dari para guru dan dosen calon peserta sertifikasi. Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan kualitas Pendidikan (BPSDM-PMP) Kemendikbud Syawal Gultom menuturkan bakal mempertahankan kuota sertifikasi guru tahun 2012 sebesar 300 ribu orang. Tapi, upaya mempertahankan kuota ini bakal bertentangan dengan usulan DPR yang meminta jatah sertifikasi guru 2012 hanya 250 orang. Pembahasan kuota definitf sendiri masih belum rampung.

Perkembangan terbaru untuk pelaksanaan sertifikasi guru periode 2012 masih up date dan verifikasi kelayakan guru yang dilakukan oleh pemerintah daerah lalu disetor ke Kemendikbud. Di antara kelayakan administrasi yang paten adalah, calon pendaftar sertifikasi guru wajib bertitel sarjana. Syarat kelayakan selanjutnya adalah, bagi guru non PNS, harus memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Sumber : Jawa Pos

Read More...

Mayoritas Anggaran Pendidikan Digunakan Gaji Guru

Pemerintah dan DPR RI sudah mulai membahas postur anggaran pendidikan 2013. Dalam pembahasan ini terungkap jika 60 persen dari seluruh anggaran pendidikan itu tersedot untuk gaji guru. Dalam pembahasan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Komisi X DPR (25/6) disebutkan jika pagu indikatif APBN 2013 berjumlah Rp 1.568,662 triliun. Dari seluruh anggaran tersebut, pagu untuk anggaran pendidikan adalah Rp 316,598 triliun (20,12 perse). Nilai ini naik ketimbang tahun lalu yang dipatok Rp 289,957 triliun.

Mendikbud Muhammad Nuh mengatakan, dari seluruh anggaran pendidikan tersebut, yang dikelola oleh Kemendikbud sebanyak Rp 65,650 triliun. Nilai ini naik dibandingkan tahun lalu yang ditentukan sebesar Rp 64,350 triliun. Sementara itu, anggaran pendidikan 2013 yang ditransfer ke daerah mencapai Rp 210,118 triliun. Angka ini naik dibandingkan tahun 2011 yang sebesar Rp 186,439 triliun. Dana transfer daerah ini beraneka macam bentuknya. Seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan dana otonomi khusus (otsus).

Mendikbud memaparkan, dari pembagian dana tersebut lantas ditemukan jika anggaran untuk gaji guru mendominasi. Tahun 2013 sebanyak 60 persen dari seluruh pagu anggaran pendidikan habis untuk gaji guru. "Anggaran guru yang paling besar dikucurkan melalui transfer daerah," katanya. Artinya anggaran tersebut tidak transit dulu di rekening Kemendikbud. Anggaran gaji guru yang paling besar terdapat dalam pos penganggaran DAU yang mencapai Rp 125,241 triliun. Selanjutnya anggaran gaji guru ini juga tersedot dari penganggaran tunjangan profesi guru (TPG) yang Tahun 2013 ditentukan Rp 43,057 triliun.

Pengeluaran untuk TPG paling banyak dikucurkan di provinsi Jatim yaitu sebesar Rp 6,887 triliun untuk 193.884 guru. Kemudian disusul Jateng Rp 6,195 triliun (174.359 guru) dan Jabar Rp 5,975 triliun (168.156 guru). Selain itu TPG di Bali sebesar Rp 961,5 miliar (27.059 guru) dan DIY sebanyak Rp 974,2 miliar (27.421 orang). "Anggaran untuk TPG 2013 memang naik drastis dibandikan anggaran TPG 2012," papar Nuh. Dia menyatakan, tahun 2012 anggaran TPG dipatok Rp 30,559 triliun. Nuh menegaskan, meskipun Tahun 2013 anggaran TPG naik bukan berarti nominal yang diterima guru bakal ikut naik. Dia menyatakan pengucuran TPG untuk guru PNS tetap sebesar gaji pokok yang mereka terima per bulan. Jika dirata-rata setiap guru PNS akan menerima TPG sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per bulan. Sedangkan untuk guru non PNS menerima TPG sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Mantan rektor ITS itu mengatakan nominal TPG 2013 naik karena jumlah guru bersertifikat juga bertambah sekitar 250 ribu orang. Untuk pengucurannya TPG 2013, Nuh mengatakan bisa menerapkan formula baru. Ini mengingat pengucuran TPG tahun ini banyak dikeluhkan karena terjadi keterlambatan di sejumlah daerah. Penetapan formula baru pengucuran TPG menunggu evaluasi pengucuran 2012. Bisa saja nanti uang ditransfer dari pusat ke pemprov lalu ke guru. Atau juga bisa dari pemerintah pusat langsung ke guru.

Anggaran untuk pendidik kian membengkak karena pemerintah mengalokasikan Rp 2,412 triliun untuk dana tambahan penghasilan guru PNS daerah (PNSD). Pemerintah menetapkan dana tambahan ini sebesar Rp 250 ribu per orang per bulan. Provinsi yang paling banyak menerima dana tambahan penghasilan guru PNSD adalah Jateng dengan 226,9 miliar untuk 75.635 guru. Disusul Jatim sebesar Rp 210,7 miliar (70.219 guru), Jabar Rp 190,8 miliar (63.603 guru), dan Sumatera Utara Rp 173,1 miliar (57.698 orang).

Nuh menuturkan, dominasi anggaran untuk gaji guru ini memang menimbulkan polemik. Apalagi jika dibenturkan dengan kenyataan kualitas guru yang masih belum meningkat secara siginifikan. Untuk itu, dia menegaskan pemerintah pusat akan terus mengevaluasi secara ketat kinerja dan kualitas guru daerah. "Sistem pendidikan kita itu pendidikan nasional. Bukan pendidikan daerah," tegas dia. Dengan demikian meskipun guru adalah PNS yang diangkat daerah pemerintah pusat tetap bisa mengintervensi perbaikan kualitas mereka. Nuh mengatakan, pemda tidak boleh seenaknya saja menerima anggaran untuk gaji guru dari pemerintah pusat, tetapi tidak mau menerima intervensi pemerintah pusat.

Diantara intervensi ini adalah, pemberlakukan ujian kompetensi awal (UKA) bagi guru calon peserta sertifikasi. UKA ini sudah mulai diterapkan untuk calon peserta sertifikasi guru tahun ini. Cara lainnya adalah, pemetaan kualitas guru bersertifikat melalui ujian kompetensi ulangan. Ujian kompentensi ulangan untuk pertamakalinya bakal digelar pekan depan.

Sumber : Jawa Pos

Read More...

Guru Madrasah Banyak Yang Belum Bersertifikasi

Masih banyaknya guru madrasah (dalam berbagai jenjangnya) di Indonesia yang tak memiliki sertifikasi guru bukan tanpa alasan. Dari data yang ada memang guru madrasah masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Agar memenuhi standar dan sertifikasi yang dibutuhkan. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Nur Syam memaparkan, terdapat hambatan teknis internal dari guru madrasah. Yakni, persoalan uji kompetensi awal yang tak dapat dipenuhi semua guru madrasah. Akibatnya jumlah guru madrasah yang bersertifikat pun sangat sedikit.

”Memang tidak mudah mendapatkan sertifikasi itu. Tapi bukan berarti dibiarkan saja. Harus didorong guru madrasah bersertifikasi pendidikan,” ujarnya di kantornya di Jakarta, Kamis (15/3). Menurutnya, standar uji kompetensi awal yang menjadi syarat mendapatkan sertifikasi guru terbilang cukup berat bagi guru madrasah. Apalagi latar belakang guru madrasah pun sangat bervariasi. Dengan pengalaman yang berbeda-beda. Untuk itulah, sambung dia, perlu adanya kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ini agar uji kompetensi awal tersebut bisa lebih disiapkan sejak awal. Tujuannya sebagai bahan pembelajaran guru madrasah. ”Tadi saya sudah bertemu dengan Direktur Perkembangan Akademik Kemendikbud. Saya meminta agar dibuatkan aturan pra uji kompetensi awal. Ini bakal sangat baik,” ujarnya.

Apa bentuk pra uji kompetensi awal itu, kata Nur Syam, merupakan tahapan yang dilewati oleh guru madrasah sebelum mengikuti uji kompetensi awal. Dengan melakukan placement test bagi seluruh guru madrasah. Menurutnya pendekatan placement test tersebut dapat menajdi acuan melihat kondisi guru madrasah. Seberapa banyak jumlah guru madrasah yang secara teknis siap mengikuti uji kompetensi awal. ”Kalau tanpa placement test, bisa jadi guru madrasah tidak lolos. Kan kuotanya pun sangat sedikit. Yang kita harapkan begitu tes, mereka lolos,” ungkap mantan rektor IAIN Sunan Ampel ini.

Melalui program placement test diharapkan dapat mengetahui peta, mana guru-guru yang sudah memiliki pengetahuan yang mendasar dari aspek-aspek yang akan diujikan. Dan nanti itu akan menentukan rangkingnya. Setelah itu, dia menambahkan hasil placment test menjadi pegangan mengantarkan guru mengikuti uji kompetensi. Berbekal placement test sangat berpeluang guru madrasah lolos sertifikasi. ”Kalau sertifikasi didapat, banyak manfaatnya,” imbuh dia. Bagi guru madrasah yang memiliki nilai placement test baik dapat secara cepat mengikuti uji kompetensi. Sedangkan bagi guru madrasah yang nilai placement test-nya masih buruk, perlu segera diperbaiki. Dengan begitu, dari merasa semua guru terpacu mengembangkan dirinya. Ini agar mendapatkan sertifikasi guru.

Bahkan, secara luas dapat memperbaiki kinerja pendidikan di madrasah. ”Kalau sudah bersertifikasi tentu ada yang berbeda. Gurunya menjadi lebih percaya diri dan terkoordiansi baik,” ungkapnya.

Sumber : Jawa Pos

Read More...

Banyak Guru SD di Jambi Belum Bersertifikasi

Di Provinsi Jambi masih terdapat ribuan guru belum disertifikasi. Setiap kabupaten/kota diprovinsi Jambi masing-masing menyisakan hampir seribu-an lebih guru belum disertifikasi. Di Kota Jambi saja misalnya, masih ada 1.000 guru belum disertifikasi. Belum lagi kabupaten lain. Misalnya, kabupaten Muarojambi masih ada 2.719 guru yang belum disertifikasi. Di kabupaten Sarolangun, juga masih ada 2.000-an yang belum disertifikasi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, M Rifai menyatakan, jumlah guru yang sudah bersertifikasi ada sebanyak 3.662 orang. Jumlah itu untuk semua guru, baik guru sekolah negeri maupun sekolah swasta baik SD, SMP, SMA dan SMK.

Di 2012 ini, lanjutnya, jika sudah ada ratusan guru lagi yang dinyatakan lolos uji sertifikasi. Hanya saja, belum diberikan SK. “Jumlahnya saya tidak hafal. Kalau tidak salah ada 800-an orang,” ujarnya. Ditanya soal kendalanya, ia mengatakan, ada beberapa guru yang belum memenuhi kualifikasi untuk menerima sertifikasi. Lalu, apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima sertifikasi" Dijelaskannya, pendidikan guru harus S1.

‘’Guru yang paling banyak belum bersertifikasi adalah guru SD. Kalau masa kerja belum mencukupi, harus capai target dulu baru bisa ikut. Itu harus sesuai aturan,” tandasnya. Dari Kabupaten Muarojambi dilaporkan bahwa hingga kini masih ada sebanyak 2719 guru yang belum tersertifikasi. Total jumlah keseluruhan guru sebanyak 4.219 dan yang sudah tersertifikasi sebanyak 1.500 orang. "Dari 4219 guru baru tersertifikasi sebanyak 1500 sisianya sedang dalam proses sertifikasi oleh Diknas, kami selalu berupaya untuk memaksimalkan jumlah guru yang tersertifikasi namun kini prosesnya semakin komplit seperti adanya UKG dll,"ujar Sekdis Pendidikan Kabupaten Muarojambi Drs. Azwar

Beberapa kendala dalam proses sertifikasi ialah seperti masih kurangnya jam mengajar guru, usia dan persyaratan lainnya seperti Ujian Kompetensi Guru (UKG) yang dinilai cukup rumit. "Jam mengajar belum banyak yang terpenuhi karena masih ada masalah dalam pemerataan guru, adanya kendala di usia dll, namun kedepan kami akan memberikan penjelasan yang lebih mendapam kepada guru yang belum tersertifikasi,"imbuh Azwar. Dari kabupaten Sarolangun dilaporkan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja para pendidik di kabupaten Sarolangun, Dinas Pendidikan Sarolangun mengadakan seleksi guru sertifikasi. Untuk menjadi guru bersertifikasi tersebut, tentunya harus melalui beberapa pertimbangan, seperti usia, lamanya masa bakti dan pangkat atau golongan.

Hal ini diungkapkan sekretaris dinas pendidikan kabupaten sarolangun Drs. Marsudik. Menurut marsudik jumlah guru yang sudah menjadi guru sertifikasi hampir seribu guru, sedangkan yang masih dalam proses berjumlah dua ratus guru. “Dari 3000 guru yang ada di kabupaten Sarolangun ini, sampai sekarang kita sudah memiliki 927 orang guru bersertifikasi. Dan berkisar dua ratus guru masih dalam proses,” ujar Marsudik.

Dari Tebo sendiri dilaporkan, ada 1.163 orang guru yang berada di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tebo belum disertifikasi. Hal ini di karenakan masih banyak persyaratan guru-guru yang belum di sertifikasi tersebut belum lengkap. Hal ini di jelaskan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) Kabbupaten Tebo, Drs Zulkifli melalui Kabid Dikdas Dikbudpora Kabupaten Tebok Triyatna. Dikatakannya, sampai sekarang masih banyak guru-guru yang berada di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tebo ini belum disertifikasi. Belum di sertifikasikannya guru-guru tersebut, karena masih banyak persyaratan yang belum di lengkapi oleh guru-guru tersebut.

“ Masih banyak guru-guru di Kabupaten Tebo ini yang belum disertifikasi. Hal ini di karenakan untuk persyaratan yang di ajukan oleh guru tersebut masih belum lengkap.“ jelasnya.

Sumber : Jawa Pos

Read More...

Banyak Guru SD Tidak Lulus Sertifikasi

Pengurus Besar PGRI sering menerima komplain, dalam sertifikasi guru tahun ini banyak guru SD di Jateng yang tidak lulus. Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi itu mengingat pelaksanaan sertifikasi tahun ini sesungguhnya tidak sejalan dengan PP No 74 Tahun 2008 Pasal 12. Karena itu, PB PGRI menyampaikan protes kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi itu. Penyebab utama ketidaklulusan itu terutama nilai standar nasional yang minimal 42. Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Jateng itu, penentuan nilai standar nasional minimal 42 itu tidak jelas dasarnya karena diambil dari nilai rata-rata uji kompetensi awal (UKA) yang dilaksanakan sebelum guru mengikuti sertifikasi.

Penyelenggaraan UKA, lanjutnya, sebenarnya tidak sesuai dengan Pasal 12 PP tentang Guru. Uji kompetensi dalam sertifikasi sesungguhnya yang dimaksud adalah dengan portofolio serta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

“PGRI sangat mendukung setiap usaha untuk meningkatkan kualitas guru tetapi jangan sampai atas alasan peningkatan kualitas, kebijakan itu melanggar aturan dan menyiksa guru. Sebab, guru saat ini adalah produk lembaga pendidikan guru yang kualitasnya belum baik dan setelah kerja pun pembinaannya sangat jelek,” kata Sulistiyo. UKA juga bisa menghilangkan hak asasi guru yang berusia di atas 50 tahun, masa kerja di atas 20 tahun, atau golongan ruangnya telah mencapai IV/a jika tidak lulus UKA.

Padahal mereka seharusnya bisa langsung mengikuti sertifikasi (sesuai urutan, NUPTK online), walaupun belum S-1.

Menurut Sulistiyo, penentuan standar nasional itu tak jelas dasarnya, baik secara akademis maupun realitas kondisi guru. Akibatnya, banyak yang tidak lulus. Di sisi lain, secara psikologis dan kemampuan akademis, guru-guru usia lanjut tentu berbeda dari guru-guru muda. Pada kondisi itulah sesungguhnya pemerintah dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sebagai penyelenggara sertifikasi bisa melakukan intervensi. “Jangan sampai guru stres karena jika guru stres yang rugi para peserta didik, bukan para pejabat di Senayan, bukan pula para rektor LPTK saat ini,” kata Sulistiyo.

Di sisi lain, dia tetap meminta para guru belajar mengembangkan kompetensi, meningkatkan kinerja, lebih-lebih yang telah menerima tunjangan profesi. “Guru harus malu jika sudah menerima tunjangan profesi kerjanya tidak semakin baik. Kemampuan dan keterampilannya juga tidak meningkat. Sisihkan sebagian tunjangan itu untuk kegiatan peningkaan kualitas diri,” imbau Sulistiyo.

Sumber : Suara Merdeka

Read More...

Kelulusan UN 2012 Meningkat

Prosentase kelulusan Ujian Nasional (UN) siswa SMA mengalami peningkatan dari tahun 2011. Hal itu diketahui setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhammad Nuh, menyampaikan paparannya, Kamis (24/5/2012), di gedung Kemdikbud, Jakarta. Dalam paparannya Prof. Muhammad Nuh, DEA menyampaikan, tahun ini tingkat kelulusan UN siswa SMA mencapai 99,50 persen. Jumlah tersebut 27 persen melebihi tahun lalu yang hanya menyentuh angka 99,22 persen. "Dibanding tahun lalu, ada kenaikan dari sisi kelulusan sekitar 27 persen," kata Nuh.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan data evaluasi UN milik Kemdikbud, siswa yang tidak lulus UN mencapai 7.579 siswa, dari 1.524.704 peserta UN. Angka tersebut didapat dari siswa yang nilai akhir rata-ratanya tidak mencapai 5,5 sebanyak 5.300 siswa (69,4 persen). Juga karena ada satu atau lebih mata pelajaran yang nilainya kurang dari 4 (30,06 persen).

Nilai akhir rata-rata itu adalah jumlah nilai UN murni digabungkan dengan nilai sekolah, dengan masing-masing bobot nilai 60:40. Pengumuman UN sendiri disampaikan secara serentak pada Sabtu, 26 Mei 2012. Sekolah pun diminta mempersiapkan diri, dan berkoordinasi agar pengumuman hasil UN dapat berjalan lancar.

Sumber : Kompas

Read More...

Kompetensi Guru

Sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diberlakukan, kompetensi guru diukur dari seberapa besar loyalitas dan kepatuhannya pada sistem kekuasaan. Inilah loyalitas guru itu. Patuh menyiapkan perangkat mengajar yang harus selalu siap diperiksa pengawas sekolah. Patuh mengikuti penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Taat memastikan setiap siswa juga sudah mengikutinya.

Guru harus pula selalu mengingatkan rekan sejawat dan murid-murid agar berhati-hati menyampaikan pendapat. Jangan mengeluarkan pendapat yang bernada mengkritik pemerintah. Jangan pula memasuki ranah politik karena, dengan itu, guru bisa dianggap menentang pemerintah dan memecah-belah persatuan.

Setiap menjelang pemilu, kepatuhan guru diperlihatkan dengan ikut menggalang massa kampanye, menjadi panitia pemilu di sekolah, menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada murid-murid yang memasuki usia pemilih pemula, dan mengarahkan mereka memilih partai penguasa. Semua itu dibungkus dengan bangunan loyalitas tunggal dalam bertindak, berpikir, berorganisasi, dan menentukan pilihan politiknya.

Setia itu kompeten

UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ikut mengukuhkan kewajiban guru membina loyalitas dirinya dan peserta didik pada kekuasaan negara. Kesetiaan guru merupakan kompetensi guru. Kecerdasan memang penting, tetapi guru cerdas yang tak penurut adalah guru yang tak kompeten. Guru yang kompeten adalah guru yang cerdas tetapi patuh atau bisa saja tidak cerdas tetapi patuh layaknya pegawai bawahan.

Dengan kepatuhan inilah pemerintah bisa bebas lenggang kangkung untuk tak menyejahterakan guru. Pemerintah memberi gaji sebulan yang cukup untuk satu sampai dua minggu saja, membagi beras kurang bermutu, membatasi tunjangan kesehatan, dan meniadakan tunjangan pendidikan bagi anak-anak guru.

Juga membiarkan guru menjual kertas ulangan sebagai peng- ganti uang transpor agar tetap bisa mengajar ke sekolahnya atau sekadar mencari tambahan buat beli susu bagi anak-anaknya. Pemerintah membiarkan pula guru mengajar di sejumlah sekolah lain, mengojek, atau berdagang sehingga guru tidak fokus mendidik murid-muridnya. Pemerintah pun membiarkan sejumlah guru ke daerah-daerah terpencil tanpa perlindungan.

Pada masa sistem kekuasaan yang ditafsir otoriter itu, kompetensi guru dicerminkan dengan kepatuhannya sebagai mesin kekuasaan untuk menjaga stabilitas nasional di bidang pendidikan. Karena itu, meningkatnya jumlah peserta didik yang mau bersekolah adalah bukti keberhasilan guru mengawal pembangunan nasional. Keberhasilan program pemberantasan buta huruf tak bisa dilepaskan dari peranan guru. Semakin banyak murid bersekolah, semakin banyak pula guru direkrut tanpa harus berpendidikan sarjana. Selain karena jumlah sarjana masih sangat terbatas, rasanya sulit mencari sarjana yang berani maju menjadi guru dengan kondisi kerja yang sangat buruk. Dalam konteks ini, negara tidak saja telah berutang budi kepada guru, tetapi juga berutang gaji dan kesejahteraan lain.

Mulai sadar

Setelah memasuki masa reformasi, pemerintah tampaknya menyadari betul kesalahannya telah menelantarkan guru. Itu sebabnya, usul membuat undang- undang khusus bagi guru disambut baik oleh pemerintah. Pemerintah pun kemudian membentuk tim perumus untuk menyusun naskah akademik dan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Guru. Semangat yang berkembang saat perumusan draf itu, antara lain, pertama, kesejahteraan guru harus dipenuhi secara signifikan agar gajinya setara dengan pekerjaannya selama satu bulan. Kedua, guru dalam jabatan harus terus-menerus diberi pelatihan dan dibiayai untuk meningkatkan kualifikasi. Pendidikan profesi disiapkan untuk merekrut guru-guru baru yang berkualitas. Ketiga, guru harus fokus mendidik murid-muridnya di satu sekolah saja dengan sejumlah tugas pokok. Keempat, guru harus mendapat perlindungan dan terbebas dari diskriminasi.

Mengingat peran strategis guru membangun jembatan persatuan antargenerasi yang telah dibuktikan sepanjang perjalanan bangsa ini, semangat memperba- iki kondisi kerja guru janganlah dihambat oleh politisasi guru di daerah ataupun pusat. Ini termasuk oleh pengelola pendidikan yang tak kompeten.

Dalam konteks itu, menjadi sangat ahistoris dan tak kompeten apabila pemerintah membuat kebijakan yang mempersulit posisi guru. Uji kompetensi awal (UKA) yang jelas-jelas tidak relevan dengan peraturan pemerintah dan penerapan beban kerja yang menyimpang dari UU Guru mesti disadari oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kebijakan yang menghambat guru meningkatkan pengabdiannya pada bangsa ini. Keluhan banyak guru terhadap sejumlah kebijakan pemerintah saat ini sepertinya membenarkan hal itu.

Oleh: Suparman, Anggota Tim Perumus Draf RUU Guru

Sumber : Kompas

Read More...

Evaluasi Guru via hasil UN

Hasil ujian nasional (UN) bisa menjadi alat untuk mengetahui kompetensi guru di suatu daerah untuk kemudian dilakukan intervensi perbaikan. Hal tersebut disampaikan Wamendikbud, Prof.Musliar Kasim. "Misalnya saja diketahui di Nusa Tenggara Timur banyak siswa yang tidak lulus mata pelajaran matematika, tapi di daerah lain ternyata yang rendah nilai bahasa Indonesia," katanya seusai meresmikan acara Konferensi Keluarga Cerdas Frisian Flag di Jakarta (1/6).

Ia menambahkan, pelaksaan ujian nasional (UN) sangat penting untuk perbaikan kualitas sekolah ke depannya. "Tanpa UN tidak akan diketahui kondisinya karena tidak mungkin kita melatih 2,9 juta guru di seluruh Indonesia. Dengan hasil UN ini kita ketahui daerah mana yang rendah dan apa intervensinya," katanya.

Saat ini jumlah sekolah di Indonesia sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Kualitas sekolah tersebut hanya bisa diketahui dari hasil UN. "Dari evaluasi kita umumnya kebanyakan guru mengajar tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Selanjutnya, menurut Musliar, Kemdikbud akan mendorong guru-guru mengajar sesuai dengan bidang kompetensinya," tambahnya.

Dia juga menilai angka kelulusan UN tidak terlalu tinggi. "Untuk kelulusan kan tidak dipatok angka 9, tapi 5,5. Masak masih tidak mau," katanya.

Dia juga meminta agar anak-anak yang tidak lulus UN tidak berkecil hati karena masih ada kesempatan mengikuti kejar paket A, B, atau C tergantung jenjang pendidikannya.

Sumber : Kompas

Read More...

Upaya Perbaikan Kompetensi Guru Diprioritaskan

Perbaikan kualitas guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah menjadi prioritas karena saat ini kualitasnya tergolong masih rendah. Upaya perbaikan dilakukan mulai dari pendidikan calon guru, perekrutan, hingga pendidikan dan pelatihan guru-guru yang sudah ada. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Muhammad Nuh mengatakan hal itu dalam seminar pendidikan yang diselenggarakan Kompas bertajuk ”Menggugat Praksis Pendidikan, Bagaimana?” dan peluncuran Yayasan Nusa Membaca, di Jakarta, Senin (23/4).

Tampil sebagai pembicara lain dalam seminar itu adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef, mantan Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Paul Suparno SJ, dan Puspita Zorawar. Mendikbud mengatakan, dari hasil uji kompetensi awal, kualitas pendidik secara umum belum menggembirakan. Dari hasil uji kompetensi awal terhadap 281.016 guru TK hingga SMA/SMK, nilai rata-rata nasionalnya 42,25. Hasil pengawas sekolah justru lebih rendah.

Nuh mengibaratkan, kondisi pendidik saat ini seperti air dalam gelas yang keruh. Agar air menjadi jernih, secara perlahan- lahan gelas diisi air jernih sehingga secara bertahap air dalam gelas tak keruh lagi. Selanjutnya Mendikbud memaparkan, untuk meningkatkan kualitas guru, dilakukan berbagai cara. Selain meningkatkan kesejahteraan guru, pola perekrutan, pendidikan, dan pelatihan guru juga sedang diperbaiki. Mulai tahun 2012, misalnya, mahasiswa baru yang diterima di lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan ditawari untuk ikut tes khusus menjadi calon guru dan biaya pendidikan ditanggung pemerintah. ”Perbaikan kualitas guru harus dimulai dari proses rekrutmen yang benar,” kata Nuh.

Paul Suparno mengatakan, saat ini para guru lebih menekankan kemampuan kognitif atau melihat angka. ”Ini terjadi karena filosofi pendidikan negara ini belum jelas,” katanya. Daoed mengatakan, dalam penyelenggaraan pendidikan, pemerintah mesti punya visi ke depan yang digagas secara proaktif, bukan reaktif. ”Pemerintah perlu mencari paradigma baru pendidikan bangsa. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah mesti bisa berpikir lebih dulu dari zamannya,” ujarnya.

Sumber : Kompas

Read More...

Seleksi Sergur 2012 Diperketat

Pelaksanaan program sertifikasi guru harus benar-benar bisa mewujudkan guru-guru Indonesia yang profesional dan memiliki kompetensi. Untuk itu, seleksi peserta sertifikasi guru mulai tahun 2012 semakin diperketat. Para guru yang ikut sertifikasi bukan hanya harus lolos seleksi administrasi. Di awal tahun 2012, Kementerian Pendidikan Nasional telah menggelar tes tertulis secara massal untuk mencari guru-guru yang layak mengisi kuota sertifikasi guru pada tahun tersebut.

menurut Mendikbud, guru-guru yang lolos syarat administrasi dan tes sertifikasi bakal mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). Kesempatan ini untuk memperkuat empat kompetensi guru yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Adapun guru yang belum lolos harus diberi pengayaan supaya bisa berhasil.

Dengan model ini, menurut Mendikbud, sertifikasi guru juga sekaligus untuk memetakan kompetensi guru di seluruh Indonesia. "Ini juga untuk memperbaiki keluhan soal guru mismatch. Sekarang kita tidak tahu pemetaannya," ujar Nuh.

Syawal Gultom, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan kualitas Kemendiknas, menambahkan bahwa seleksi secara administrasi dilakukan dengan mengikuti nomor unik pendidik tenaga kependidikan (NUPTK) online yang telah dibuat Kemendiknas. Adapun tes tertulis nanti dilaksankan di tiap kabupaten/kota dengan soal-soal yang memenuhi standar nasional.

"Kita ingin guru-guru yang lulus sertifikasi itu yang memang sudah melewati batas kelulusan tertentu. Ketika ikut PLPG nanti, di akhirnya juga tetap ada tes. Kita ingin memastikan guru yang lulus sertifiaksi benar-benar guru yang sudah menguasai empat kompetensi sebagai guru profesional," papar Syawal.

Sumber : Kompas

Read More...

Kendala Peningkatan Profesionalitas Guru

Peningkatan profesionalitas guru di Kabupaten Cianjur, Jabar, terkendala dana dan beratnya proses sertifikasi seiring adanya kebijakan uji kompetensi dan Diklat. Demikian dikatakan Ketua PGRI Cianjur, R Mukarom, Minggu. Dia mengatakan, persoalan tersebut kontraproduktif dengan desakan masyarakat yang menuntut guru berkualitas, disisi lain, alokasi untuk pendidikan dan pelatihan (Diklat), penataran bagi guru terbatas.

Pihaknya menilai, banyak guru mendapat hambatan terutama yang berkaitan dengan anggaran atau pendanaan dari pemerintah.

Selain itu, persoalan-persoalan seperti sertifikasi guru, nasib guru sukwan dan kenaikan pangkat guru golongan IV A, menjadi persoalan klasik yang dialami guru di Cianjur guna meningkatan profesionalitas.

"Untuk itu, kami berharap ada alokasi untuk mengadakan diklat atau penataran bagi guru itu. Sehingga peluang bagi guru untuk meningkatkan profesionalitasnya terbuka lebar dan mudah," kata Mukarom, Minggu (23/9/2012).

Sebelumnya, ungkap Mukarom, proses sertifikasi cukup dilakukan dengan portofolio. Sehingga pihaknya meminta pemerintah agar mengembalikan proses tersebut seperti semula. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah agar pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) dapat disatukan dengan gaji bulanan, serta ada upaya perbaikan terhadap nasib atau kesejahteraan guru sukarelawan (sukwan).

"Kehadiran guru sukwan memberikan kontribusi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sayangnya, imbalan yang mereka terima tidak sebanding dengan pengorbanannya," ucapnya.

Secara pribadi ia meminta agar pemerintah menjadikan guru sukwan, terutama yang telah lama mengabdi, sebagai prioritas dalam proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Sumber : Kompas

Read More...

Sertifikasi Guru dieksekusi Secara Online

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan kualitas Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Syawal Gultom mengatakan, untuk menyempurnakan sistem dan mekanisme rekrutmen peserta sertifikasi guru, pihaknya membangun Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) yang hasilnya dapat diakses secara online. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru dari tahun ke tahun, setidaknya ada beberapa hal yang diperbaiki pada pelaksanaan sertifikasi pada tahun 2012. Selain melalui sistem online, para peserta sertifikasi guru juga harus mengikuti uji kompetensi, perankingan yang disesuaikan melalui usia, masa kerja, dan golongan, serta penjadwalan kegiatan.

"Sebelum mengikuti diklat, semua peserta harus ikut uji kompetensi. Persyaratannya juga berubah, Tahun 2013 usia menjadi syarat utama karena sulit dimanipulasi," kata Syawal, Rabu (26/10/2011), di Gedung Kemdikbud, Jakarta. Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru, katanya adalah proses rekrutmen dan penetapan calon peserta. Untuk menjamin obyektivitas dan berkeadilan, Tahun 2013 daftar nama calon peserta sertifikasi guru akan dipublikasikan sebelum ditetapkan sebagai peserta sertifikasi.

"Ketika kuota sudah ditetapkan, maka sistem akan bekerja sendiri mengurutkan peserta sertifikasi. Berkeadilan karena yang mengeksekusinya bukan orang, melainkan sistem. Maka akan menekan subyektivitas," ujarnya.

AP2SG dapat diakses melalui www.sergur.pusbangprodik.org. Data guru yang ditampilkan dalam laman tersebut merupakan data calon peserta sertifikasi yang diambil dari database Nilai Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang telah diperbaiki per 30 September 2011.

"Apabila ada data yang tidak tepat maka bisa menghubungi dinas pendidikan kabupaten/kota untuk diperbaiki dengan membawa bukti pendukung," demikian saran dari Prof. Syawal.

Sumber : Kompas

Read More...

Tahapan UKG Guru 2012

Pro kontra pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) terus bergulir. Meski demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap menggelar UKG yang dimulai hari Senin (30/7/2012). Pada hari pelaksanaannya, kegagalan terkoneksi dengan server terjadi di sejumlah daerah. UKG pun batal dilaksanakan. Padahal, sebelumnya, Kemdikbud menyatakan tekad akan menggelar UKG dengan baik, aman, dan dijamin kerahasiaannya. Sebenarnya, bagaimana proses pelaksanaan UKG?

Berikut adalah proses UKG yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

1. Dalam proses pelaksanaan ujian, semua soal diprogram dalam data enkripsi sehingga tidak dapat dibaca oleh umum kecuali oleh program komputer.

2. Guru peserta UKG mengerjakan ujian di lokasi UKG yang telah ditentukan dengan menunjukkan identitas KTP asli, fotocopy SK sertifikasi guru, dan foto copy sertifikat peserta sertifikasi guru, serta memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

3. Saat guru peserta sudah memasukkan nomor peserta, semua program komputer tidak berfungsi, kecuali program UKG online. Adapun, tombol yang berfungsi hanya A, B, C, D, dan anak panah atas-bawah (tombol lainnya tidak berfungsi).

4. Soal serta jawaban telah diacak sedemikian rupa oleh sistem komputer, dan jika tiba-tiba ada gangguan listrik padam, jawaban tidak akan hilang. Sementara, peserta dapat mengoreksi jawaban yang salah sepanjang waktunya masih tersedia.

5. Saat ujian berakhir, sistem komputer dirancang untuk meminta konfirmasi sebanyak dua kali, baru kemudian bisa mengakhiri ujian. Setelah tombol selesai, maka jumlah soal yang benar dan salah dapat langsung ditampilkan.

Sistem pemrogram komputer untuk UKG diklaim lebih aman karena dikembangkan mandiri oleh Badan Pengembangan SDM Kemdikbud.

Sumber : Kompas

Read More...

Pemerintah tidak tunda Pencairan TPG

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhammad Nuh, membantah jika Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) tahap I (Januari-Maret) tahun 2012 belum dibayarkan karena belum diedarkannya Surat Keputusan terkait pencairan dana tunjangan tersebut. Dikatakan Mendikbud, SK pencairan tunjangan itu sudah diturunkan sejak jauh hari ke masing-masing daerah. Menurutnya, Kemendikbud merasa berkewajiban untuk menurunkan SK pencairan itu lebih cepat karena tunjangan profesi termasuk dana dekonsentrasi yang penyalurannya menjadi kewenangan masing-masing daerah.

"Percayalah. Kita tidak ada niat untuk menghambat pembayaran tunjangan tersebut. Tidak ada untungnya," kata Nuh, saat ditemui di kediamannya, Kamis (17/5/2012), di Jakarta.

Diungkapkannya, kemungkinan terbesar tunjangan profesi belum diterima oleh para guru adalah karena urusan verifikasi data, misalnya karena pemerintah daerah harus memastikan semua guru penerima tunjangan telah memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 jam dalam sepekan. Hambatan lainnya adalah karena banyak guru yang tidak konsisten dalam menggunakan nomor rekening.

Nuh menuding, banyak guru yang selalu berganti bank dengan alasan tertentu sehingga mengganggu pendataan administrasi. "Saya tak tahu alasannya apa, tapi banyak guru yang tak konsisten dengan nomor rekeningnya. Sekarang bank ini, nanti bisa berganti-ganti," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, FSGI memberikan pernyataan sikap terkait pelaksanaan pemberian tunjangan profesi yang carut marut. Pasalnya, banyak guru di daerah yang sampai saat ini belum menerima tunjangan tersebut. Padahal sesuai jadwal, seharusnya tunjangan tahap I (Januari sampai Maret) sudah harus dicairkan paling lambat pada April lalu.

Sumber : Kompas

Read More...

Dana Tunjangan Guru PNS Naik 65 Persen

Pemerintah berencana menaikkan alokasi dana tunjangan profesi guru PNS daerah sebesar 65 persen pada tahun 2012, dari Rp 12,1 triliun pada APBN-P 2011 menjadi Rp 30,6 triliun pada RAPBN 2012. Dengan adanya peningkatan anggaran, profesionalitas guru PNS daerah diharapkan meningkat. Dengan peningkatan kesejahteraan guru ini, diharapkan para guru dapat memberikan kontribusi peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik. "Dengan peningkatan kesejahteraan guru ini, diharapkan para guru dapat memberikan kontribusi peningkatan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan tanggung jawabnya," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, anggota DPR RI, anggota DPD RI, dan lainnya.

Tak hanya alokasi dana tunjangan profesi guru PNS daerah, pemerintah juga berencana menyediakan anggaran untuk tunjangan tambahan penghasilan guru PNS daerah yang belum memperoleh tunjangan profesi guru, yang keseluruhannya mencapai Rp 2,9 triliun untuk memenuhi kebijakan perbaikan pendapatan guru PNS daerah menjadi minimal Rp 2,0 juta per bulan.

"Selain itu, alokasi dana BOS juga kita rencanakan Rp 23,6 triliun, naik Rp 6,8 triliun atau 40,5 persen dari pagu APBN-P 2011. Dana BOS itu kita tujukan untuk stimulus bagi daerah, bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan BOS Daerah," kata Presiden.

Dengan adanya peningkatan alokasi dana BOS, Presiden mengatakan tak ingin mendengar adanya permasalahan dalam penyaluran dana BOS.

Sumber : Kompas

Read More...

Faktor Penghambat Pencairan Tunjangan Guru

Pembayaran tunjangan profesi pendidik untuk guru yang sudah bersertifikat di daerah-daerah masih terkendala ketentuan jam mengajar. Pemerintah baru akan membayar tunjangan jika guru sudah diverifikasi memenuhi minimal 24 jam mengajar. Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan mengatakan, di Kota Bandung, Jawa Barat, tunjangan profesi pendidik belum juga cair karena dinas pendidikan memilah-milah dulu guru yang sudah 24 jam mengajar dengan yang belum memenuhi.

"Rencananya yang belum memenuhi 24 jam mengajar bakal ditangguhkan tunjangan profesisinya," kata Iwan, Selasa (29/5/2012), di Jakarta.

Menurut Iwan, tidak terpenuhinya jam mengajar guru sebenarnya merupakan kesalahan dinas pendidikan. Pasalnya, dinas pendidikan lamban melakukan pemerataan guru. "Tapi, yang diberi sanksi adalah guru. Padahal, kesalahan bukan pada guru. Seharusnya guru protes keras," tutur Iwan.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009, pemetaan dan pemerataan guru seharusnya sudah selesai pada Juni 2011. Meski demikian, pemerintah daerah belum berhasil sehingga diperpanjang dengan Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011. Pemetaan dan pemerataan guru diperpanjang sampai Desember 2011.

Akan tetapi, menurut Iwan, pemerintah kabupaten/kota lalai. Pemerintah pusat pun akhirnya mengeluarkan surat keputusan bersama lima menteri. "Semestinya pemerintah kabupaten/kota yang dikenai sanksi membayar tunjangan profesi yang belum 24 jam. Bukan guru yang dikenai sanksi. Bukankah yang berwenang melakukan pengadaan dan penempatan guru adalah dinas pendidikan di kota atau kabupaten," demikian menurut Pak Iwan.

Sumber : Kompas

Read More...

Proses Pembayaran TG akan Direvisi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhammad Nuh meng-agendakan upaya merevisi proses pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik (TPP). Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi agar tak terjadi keterlambatan pada pencairan TPP di tahap selanjutnya.

Seperti diberitakan, masih banyak guru, khususnya di daerah yang belum menerima tunjangan profesi tahap I (Januari-Maret) tahun 2012. Padahal sejatinya, para guru berhak menerima tunjangan tersebut paling lambat pada April lalu. "Intinya kita tidak akan tinggal diam, tapi akan mencari solusi terbaik agar pencairan tak lagi terlambat. Revisi ini seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang sudah kami tarik ke pusat," kata Nuh, saat ditemui di kediamannya, di Jakarta, Kamis (17/5/2012).

Ia melanjutkan, mekanisme baru masih terus dijajaki dengan mengidentifikasi kendala yang mungkin akan ditemui jika proses penyalurannya direvisi. Terlebih pada penyaluran tunjangan di tahap III (Juli-September) yang bertepatan dengan masa ajaran baru. "Saya rasa kendala cukup rumit ada di penyalurab tahap ketiga, karena bertepatan dengan ajaran baru. Maka dari itu, verivikasi data harus diselesaikan dari sekarang," ujarnya.

Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melalui Sekretaris Jenderalnya, Retno Listiyarti memberikan pernyataan sikap terkait telatnya penyaluran tunjangan profesi. Dalam kesempatan itu, Retno mendesak agar pemerintah melakukan perbaikan penyaluran tunjangan profesi.

Pasalnya, menurut FSGI, sejak pertama kali tunjangan itu mulai disalurkan, pemerintah belum juga menampakkan kinerja yang optimal. Permasalahan terus saja terjadi, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah.

Sumber : Kompas

Read More...

Kuota Sergur Guru Swasta Masih Belum Optimal

Ketua PGRI Jawa Tengah M. Zen Adv menilai, kuota antara guru swasta dan negeri yang akan diajukan mengikuti proses sertifikasi masih belum proporsional. Menurutnya, masih banyak daerah yang memberi kuota di bawah 15 persen untuk guru swasta. Sebagian besar berasal dari kalangan guru negeri. "Pemerintah daerah harus memberi jatah setidaknya minimal 15 persen untuk guru swasta dalam pengajuan sertifikasi guru. Namun, kenyataannya masih banyak daerah yang tidak melakukan itu," kata Zen, yang juga anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Senin (25/6/2012), dalam diskusi pendidikan di Semarang.

"Seharusnya pemda memberikan kuota bagi guru negeri dan swasta yang akan diajukan sertifikasi secara proporsional, misalnya 60 persen untuk guru negeri dan 40 persen guru swasta," tambah Zen.

Jika guru swasta dipinggirkan, Zen mengatakan, akan mempersulit para guru untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sebab, guru yang tersertifikasi berhak mendapatkan tunjangan profesi. Meski demikian, ia mengakui minimnya guru swasta yang diusulkan mengikuti sertifikasi, salah satunya memang disebabkan banyak guru yang belum menempuh pendidikan sarjana (S-1) yang menjadi syarat ikut sertifikasi.

Ia memaparkan, pihaknya terus mendorong para guru, terutama yang mengajar sekolah dasar (SD) untuk mau meneruskan pendidikan ke jenjang S-1. Saat ini, sekitar 54 persen guru SD di Jateng belum sarjana.

"Pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas untuk mengatasi ini. Misalnya, membantu mengupayakan bantuan beasiswa atau kebijakan lainnya. Ini dulu selesaikan, baru bicara kualitas, akses pendidikan, dan sebagainya," ujar Zen. Selain itu, ia mengingatkan pemerintah untuk memerhatikan para guru yang sudah berusia di atas 50 tahun namun belum tersertifikasi. Salah satu hal yang menghambat adalah jenjang pendidikan yang belum menempuh pendidikan sarjana.

"Kalau mereka yang berusia di atas 50 tahun disuruh kuliah sarjana kan tidak mungkin. Namun, mereka tetap harus diperhatikan kesejahteraannya. Sekolah-yayasan-pemerintah harus memikirkan mereka," menurut Zen.

Sumber : Kompas

Read More...

Perlunya Penataan Penyaluran TPG Guru

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengakui masih adanya kelemahan dalam penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) kepada para guru tersertifikasi. Hal itu diungkapkannya di hadapan beberapa guru peserta uji kompetensi guru, saat melakukan sidak pelaksanaan UKG di SMPN 19, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2012). "Terus terang itu (penyaluran TPG) merupakan bagian yang harus terus kita tata," kata Nuh.

Tahun 2011, menurut Mendikbud, pihaknya mendapatkan sorotan dari berbagai pihak karena penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telat sampai ke sekolah. Alhasil, banyak sekolah yang meminta bantuan kepada pihak ketiga (pinjaman) untuk menutupi kebutuhan operasionalnya.

Ia berharap, hal serupa tak terjadi pada penyaluran tunjangan profesionalitas guru. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak guru bersertifikat yang belum menerima TPG secara penuh. "Tahun 2011 kita disorot karena penyaluran BOS. Tahun 2012 ini saya tidak puas dengan penyaluran TPG," ujarnya.

Sebelumnya, dua orang guru SMP yang mengikuti UKG di SMPN 19 Jakarta Selatan, Agus Diantoro dan Netty Herawati mengungkapkan kegelisahannya karena belum menerima TPG sejak bulan Januari 2012. Padahal, dalam aturannya, TPG disalurkan dalam kurun tiga atau enam bulan sekali disesuaikan dengan kondisi di lokasi guru itu mengabdi.

Menanggapi keluhan kedua guru tersebut, Mendikbud menyatakan, kekurangan itu sebagai pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan.

"Akan saya review PR itu dan digenjot agar dapat diterima sebelum 17 Agustus 2012. Tenang saja, dan anggap itu tabungan," kata Mendikbud.

Sumber : Kompas

Read More...

Guru Senior pun tetap Wajib UK

Kebijakan pemerintah mewajibkan melakukan uji kompetensi bagi guru senior sebagai salah satu syarat proses sertifikasi dipertanyakan. Kalangan guru menilai, uji kompetensi akan memperkecil peluang guru memperoleh sertifikasi dan tunjangan profesi. Jangan paksakan uji kompetensi karena sertifikasi tidak mensyaratkan uji kompetensi. -- Ketua PGRI Sulistiyo

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengemukakan hal itu seusai rapat finalisasi persoalan guru di sejumlah daerah, Selasa (15/11), di Jakarta. ”Guru- guru memaknai ini untuk menghambat agar tidak banyak yang lolos. Kalau terbukti sampai 2012 hanya untuk tujuan itu, sistem tersebut harus diubah,” ujarnya.

Mekanisme proses sertifikasi guru akan berubah pada tahun 2012. Data guru yang dimasukkan secara online akan otomatis mengatur urutan atau rangking dengan urutan mulai dari usia, masa kerja, pangkat golongan, dan uji kompetensi. ”Sudah betul urutannya dari usia. Namun, kalau guru-guru yang sudah tua tidak lulus uji kompetensi, lalu mau apa?” kata Sulistiyo.

Sulistiyo menilai, uji kompetensi itu tidak perlu, terutama bagi guru-guru yang sudah berusia tua. Apabila banyak guru senior atau berusia tua yang tidak lulus, bukan salah guru, melainkan salah pemerintah karena mereka tidak pernah mendapatkan pembinaan melalui pelatihan. ”Jangan paksakan uji kompetensi karena sertifikasi tidak mensyaratkan uji kompetensi,” ujarnya.

Kualitas pendidikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menegaskan, uji kompetensi penting untuk meningkatkan kualitas guru, apalagi karena guru sekarang ini merupakan profesi. Untuk menunjukkan tingkat profesionalitasnya, guru harus diukur kompetensinya dalam hal pedagogi, sosial, akademik, dan manajerial.

”Guru senior justru kaya pengalaman mengajar selama bertahun-tahun. Mereka punya basis keilmuan yang kuat. Tidak perlu terlalu khawatir karena kami akan menghitung kompetensi paling minimal. Tiket masuk sertifikasi ya uji kompetensi itu,” kata Nuh.

Bagi guru-guru senior yang sudah berusia tua dan tidak lulus uji kompetensi, kata Nuh, akan diberikan pelatihan-pelatihan sehingga kualitasnya bisa meningkat. ”Apa rela siswa kita nanti diajar oleh guru-guru yang tidak kompeten? Tidak ada niat sama sekali menghambat sertifikasi guru,” kata Nuh. ”Kompetensi guru itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan,” kata Nuh.

Menurut rencana, pada tahun 2012 ada 300.000 guru yang akan disertifikasi. Sejak dimulai tahun 2007, terdapat 1.101.552 guru yang telah mengikuti sertifikasi. Dari 2.925.676 jumlah total guru pada tahun 2011, sekitar 746.727 guru di antaranya (25,5 persen) telah bersertifikat. Dari guru bersertifikat itu, 731.002 guru (97,9 persen) telah menerima tunjangan profesi.

Sisa guru yang memenuhi syarat mengikuti sertifikasi sebanyak 961.688 orang (32,9 persen). Dari jumlah total guru, terdapat 861.967 guru (29,5 persen) yang belum memenuhi syarat untuk sertifikasi karena belum mencapai jenjang S-1/D-4.

Sumber : Kompas

Read More...