Thursday, December 20, 2012

Tunjangan Profesi di Jabar Belum Tuntas

Persoalan tunjangan profesi di Jawa Barat (Jabar) dinilai oleh sementara pihak belumlah tuntas. Hal ini terutama terkait dengan tidak utuhnya tunjangan sertifikasi hingga masalah kesejahteraan guru honorer yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Hal itu mengemuka dalam Kontemplasi Guru Indonesia yang diselenggarakan Komunitas Guru Jawa Barat dalam memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Jln. Perintis Kemerdekaan, Minggu tanggal 25 Nov. 2012.

Salah satu perwakilan guru yang menyampaikan kontemplasi, Leli mengatakan perlu ada perhatian dari pejabat mengenai nasib para guru. Peran guru sangat besar membuat negara maju. Guru bukanlah budak yang terus ditindas. "Kami hanya mengharapkan setetes embun.Guru yang bisa buat negara ini sejahtera tapi kenapa guru ditelantarkan," kata guru SMPN 9 Bandung itu. (PR/9/11/2012)

Sebelumnya dikabarkan bahwa Komunitas Guru Jawa Barat yang merupakan gabungan guru dari beberapa organisasi guru melaporkan bupati, wali kota, dan kepala Dinas Pendidikan se- Jawa Barat ke Ombudsman Perwakilan Jabar, Kamis (8/11/2012). Laporan terkait dugaan penyalahgunaan administrasi yang mengakibatkan tidak utuhnya pembayaran tunjangan profesi guru di Jawa Barat. Menurut Koordinator Komunitas Guru Jawa Barat, Iwan Hermawan, seharusnya pada triwulan ini tunjangan profesi guru (TPG) sudah dibayarkan sembilan bulan. Tapi pada kenyataannya, rata-rata baru dibayarkan tujuh bulan.

Seperti yang dilaporkan guru-guru dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Subang, Sumedang, Cimahi, Bogor, Purwakarta, Karawang dan kota/kabupaten lainnya di Jawa Barat. Di daerah-daerah tersebut, pada triwulan dua dan triwulan tiga hanya dibayarkan dua bulan. "Bahkan di beberapa daerah masih ada nunggak anggaran pada tahun 2011," katanya di Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Jalan PPH Mustofa, Kamis (8/11/2012).

Menurutnya, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 34/pmk.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, penyaluran TPG dilaksanakan setiap triwulan ke kas daerah triwulan pertama pada minggu akhir bulan Maret 2012, triwulan kedua minggu akhir bulan Juni 2012, triwulan metiga pada minggu terakhir bulan September 2012 dan triwulan keempat pada minggu akhir bulan November 2012.

"Adanya tunggakan ini, bisa saja karena sengaja diendapkan di kas daerah kota atau kabupaten. Atau bisa juga karena adanya ketidakcocokan data jumlah guru yang sudah bersertifikasi di daerah dengan di pusat khususnya di Kementerian Keuangan sehingga uang yang satu bulan digeser ke guru yang tidak mendapatkan TPG dari Kementrian Keuangan," katanya.

Bisa terjadinya tunggakan tersebut, ujarnya, juga karena tidak seriusnya pengelolaan data-data guru di daerah. Data-data tersebut, menurutnya, jarang di-update ke pusat sehingga jumlah gaji pokok yang terdata di daerah dengan di Kementrian Keuangan tidak sama, padahal perubahan gaji karena kenaikan pangkat, kenaikan berkala dan kenaikan gaji PNS dalam satu tahun selalu berubah. Hal ini, kata Iwan, mungkin karena tidak adanya insentif khusus untuk para petugas yang mengurus sertifikasi guru di Dinas Pendidikan di kota atau kabupaten.

Sumber : Tribun Jabar

Read More...

Tuesday, December 18, 2012

Sertifikasi Guru Belum Tingkatkan Prestasi Guru

Program sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah guna meningkatkan kualitas guru dimana guru yang lulus sertifikasi dan mendapatkan sertifikat pendidik harus dapat memenuhi standar kompetensi guru yang telah ditentukan sebagai guru profesional. Menurut telaah Bank Dunia terhadap pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2009, 2011, dan 2012 bahwa sertifikasi guru oleh pemerintah belum meningkatkan prestasi guru dan siswa secara signifikan. Sertifikasi guru hanya efektif meningkatkan minat kaum muda memilih pendidikan sebagai calon guru. Hal ini dipaparkan oleh Mae Chu Chang, Head of Human Development Sector Indonesia, pada pertemuan organisasi guru ASEAN di Denpasar Bali. Penelitian di 240 SD dan 120 SMP meliputi 3.000 guru dan 90.000 siswa.

Mae Chu Chang menjelaskan, penelitian dengan melihat pencapaian tahun 2009 saat proses sertifikasi tahap awal, tahun 2011 (tahap pertengahan), dan tahun 2012 di tahap akhir. Bank Dunia juga mendesain penelitian melalui video situasi pembelajaran di kelas. Sertifikasi guru yang semestinya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru agar terjadi peningkatan kualitas pendidikan di kelas dan sekolah ternyata tak berjalan seperti yang diharapkan. Prestasi siswa tak meningkat signifikan, demikian dipaparkan Mae Chu Chang.

Menanggapi kajian Bank Dunia, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo di Jakarta, Minggu (16/12), menjelaskan, sertifikasi baru langkah awal untuk pengakuan guru profesional. Menurutnya jika tanpa diiringi sistem peningkatan profesionalisme guru yang berkesinambungan, tentu saja sertifikasi guru tak berdampak apa-apa. Sayangnya, pemerintah dan pemerintah daerah belum mampu membangun sistem peningkatan profesionalisme yang berkelanjutan bagi tiap guru.

Menurut Mae, sertifikasi tak mengubah praktik mengajar dan tingkah laku guru. Perubahan yang dilakukan pemerintah untuk membayar lebih guru tak diterjemahkan dalam hasil belajar yang bagus.

Dampak utama justru lebih banyak calon mahasiswa pendidikan guru. Kemampuan mereka juga lebih baik.

Secara terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, sudah menerima dan mempelajari laporan Bank Dunia. Pemerintah telah memiliki program profesionalisasi guru dengan berbagai cara.

Sumber : Kompas cetak

Read More...

Wednesday, December 5, 2012

Mekanisme Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Pnsd

Pemerintah Indonesia mulai tahun 2012 mengambil kebijakan, bahwa anggaran tunjangan profesi bagi seluruh guru PNS Daerah dianggarkan pada dana APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana transfer pusat ke Daerah. Untuk kelancaran pembayaran tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perlu disusun Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru PNS DAERAH Melalui Dana Transfer Daerah. Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan mutu guru PNS DAERAH sebagai penghargaan atas profesionalitas serta mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Penyaluran tunjangan profesi dilakukan melalui nomor rekening yang telah ditetapkan oleh Direktorat P2TK terkait yang tertera pada Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi dalam rangka mempercepat dan memudahkan pengendalian penyaluran dana tersebut, terkait dengan adanya akses informasi ke rekening yang telah ditetapkan Direktorat P2TK terkait. Berikut kami sampaikan Mekanisme Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Pnsd :

Mekanisme Pembayaran

Pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS DAERAH dilakukan melalui cara sebagai berikut:

  1. Direktur Jenderal terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan daftar dan rekapitulasi jumlah guru PNS DAERAH yang berhak mendapatkan tunjangan profesi perkabupaten/kota, dan Provinsi DKI Jakarta paling lambat bulan Oktober tahun berjalan untuk pembayaran tahun berikutnya. Selanjutnya data tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
  2. Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Alokasi Dana Tunjangan Profesi bagi Guru PNS DAERAH untuk masing-masing Daerah kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan data yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan.
  3. Pemerintah Daerah mengalokasikan tunjangan profesi bagi guru PNS DAERAH pada APBD dan APBD Perubahan sesuai alokasi dana dalam Peraturan Menteri Keuangan.
  4. Dinas pendidikan kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta, berkewajiban untuk menyusun daftar guru penerima tunjangan profesi setiap bulan dengan mengacu kepada surat keputusan kepegawaian tentang gaji pokok.
  5. Dinas pendidikan kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta, setiap bulan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dilampiri daftar penerima tunjangan.
  6. Bendahara Umum Daerah dinas pendidikan kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta menyalurkan tunjangan profesi guru ke Bendahara Pengeluaran dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta.
  7. Bendahara Pengeluaran dinas pendidikan kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta membayarkan tunjangan profesi kepada guru PNS DAERAH melalui rekening bank masing-masing guru.
  8. Penyaluran ke kas Daerah dilakukan setiap triwulan (tiga bulanan) sesuai dengan PMK Tentang Alokasi Tunjangan Profesi per Daerah.
  9. Dinas pendidikan kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta wajib membayarkan tunjangan profesi Guru PNS DAERAH secara Triwulan (tiga bulanan) sesuai dengan PMK Tentang Alokasi Tunjangan Profesi per Daerah.
  10. Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dana yang dialokasikan dibandingkan dengan realisasinya, maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. Tunjangan profesi bagi guru PNS DAERAH dibayarkan oleh dinas kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta sesuai lokasi terbitnya SK tunjangan profesi pada tahun anggaran berjalan.
  12. Apabila terjadi perubahan tempat tugas atau status kepegawaian guru antar satuan pendidikan, antar jenis pendidikan dalam satu kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta, antar kabupaten/kota, antar provinsi, dan antar kementerian, baik atas kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah, maka tunjangan profesi bagi guru PNS DAERAH dibayarkan oleh dinas kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta sesuai lokasi terbitnya SK tunjangan profesi pada tahun anggaran berjalan dan statusnya akan disesuaikan pada SK tunjangan profesi tahun berikutnya.
  13. Apabila terjadi mutasi guru PNS DAERAH menjadi pejabat struktural, fungsional lainnya, meninggal dunia atau karena pensiun dini, maka pembayaran tunjangan profesi guru PNS DAERAH harus dihentikan bulan berikutnya.
  14. Apabila masih terdapat sisa pembayaran tunjangan profesi bagi Guru PNS DAERAH setelah realisasi pembayaran Triwulan Pertama, maka sisa dana tersebut menjadi penambah pagu pendanaan Triwulan kedua, sisa dana pada Triwulan Kedua menjadi penambah pagu pendanaan Triwulan Ketiga, dan sisa dana pada Triwulan Ketiga menjadi penambah pagu pendanaan Triwulan Keempat.

Tunjangan profesi bagi guru PNS DAERAH adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok sesuai peraturan perundang-undangan bagi guru PNS DAERAH yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan petunjuk teknis ini, dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tunjangan Profesi bersifat tetap selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru atau guru yang mendapat tugas tambahan sebagai pengawas satuan pendidikan dengan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber : Kemdikbud RI

Read More...

Tunjangan Sertifikasi Guru Solo Cair Medio Desember

Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Solo (Surakarta) menyatakan tunjangan sertifikasi guru triwulan IV periode Oktober-Desember akan cair medio bulan ini, demi kelancaran prosesnya para guru diharapkan menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPj) secepatnya.

Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Disdikpora Solo, Sulardi, menjelaskan pencairan itu bisa dilakukan jika semua sekolah telah mengumpulkan LPj tanpa revisi ke Disdikpora. Pihaknya menyatakan tidak ada tenggat waktu pengumpulan LPj, karena konsekuensinya akan kembali pada guru. “Pencairan tunjangan sertifikasi guru akan cepat kalau pengumpulan LPj cepat, kalau lambat pencairan juga lambat,” jelasnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (3/12).Sulardi mengimbau kepada sekolah untuk memperhatikan setiap detail LPj agar tidak perlu dikembalikan untuk direvisi. Dirinya mencontohkan masih banyak kekeliruan yang ditemukan dalam pangkat dan golongan.

“Sebelum dikumpulkan dicek nama, pangkat, golongan, jumlah dana, jumlah PPh dan jumlah dana yang diterima tiap orang,” tegasnya. Selain itu dia menegaskan agar sekolah tidak mengubah format LPj yang telah ditentukan dari Disdikpora, karena hal itu akan mengganggu dalam proses rekap data. “Kali ini sudah ada dua sekolah yang mengubah format, terpaksa kami kembalikan untuk diperbaiki,” imbuhnya.

Meski demikian Sulardi tetap berusaha agar dana senilai lebih dari Rp32 miliar untuk 3.766 guru PNS di kas daerah itu bisa segera dicairkan bulan ini. Sementara itu, tunjangan sertifikasi untuk triwulan III periode Juli-September telah cair akhir bulan lalu. Para guru diminta untuk mengecek ke rekening masing-masing sebelum menandatangani LPj.

Sementara itu, Sulardi menambahkan, tunjangan sertifikasi untuk guru tetap yayasan (GTY) hingga saat ini masih menunggu informasi dari provinsi. Pasalnya surat keterangan penetapan penerima (SKPP) tunjangan dalam proses dekosentrasi di provinsi. “Untuk para GTY tunggu info selanjutnya,” ujarnya.

Sementara itu diberitakan bahwa dana tunjangan sertifikasi yang diterima Kabupaten Bantul tak mencukupi untuk membayar kebutuhan dana tunjangan sertifikasi yang ada. Kekurangan dana mencapai Rp4,642 miliar. Wakil Ketua Komisi D DPRD Bantul, Jupriyanto, mengatakan berdasarkan hasil pertemuan dengan Dinas Pendidikan, Selasa (4/12/2012), diketahui dana tunjangan sertifikasi untuk pembayaran akhir tahun mengalami kekurangan. Dari sekitar Rp16 miliar yang dibutuhkan, saat ini dana yang tersisa hanya sekitar Rp12 miliar.

Kekurangan dana tersebut terjadi karena anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat berbeda dengan anggaran dari Dinas Pendidikan. Untuk 2012 ini, Bantul mendapatkan kucuran dana Rp201,5 miliar yang dicairkan dalam empat triwulan. Sementara kebutuhan dana adalah Rp206,1 miliar atau kurang Rp4,6 miliar dari dana yang ada. Ketidakcocokan dana tersebut disinyalir terjadi karena adanya perbedaan data antara pemerintah pusat dengan dinas pendidikan Bantul baik dasar maupun menengah.

Sebagaai info bahwa mulai tahun anggaran 2012, penyaluran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS dan guru binaan provinsi dibayarkan melalui dana dekonsentrasi, baik untuk guru lulusan sertifikasi tahun 2011 maupun lulusan tahun sebelumnya.

Sumber : Solopos

Read More...

Tuesday, December 4, 2012

Cara Uji publik kurikulum 2013

Draft kurikulum 2013 yang akan digunakan tahun 2013 sebagai pengganti Kurikulum KTSP terus dimatangkan oleh Pemerintah. Raancangan kurikulum tersebut dibahas secara internal yang dilaksanakan tiap pekan. Setelah disusun berbagai alternatif struktur kurikulum, hasil tersebut dipaparkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Boediono. Fase selanjutnya adalah uji publik guna mengetahui pendapat publik / masyarakat. Uji publik bisa dikatakan untuk melakukan semi-sosialisasi dari (draft) standar yang sedang dikembangkan sehingga publik dapat mengetahui lebih dini atas standar kurikulum yang akan diterbitkan. Di samping itu, uji publik dilakukan untuk menjaring komitmen dari berbagai pihak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa uji publik ini bukan untuk membatalkan draft. Namun untuk memberi sran / kritik sisi mana harus diperbaiki. Masukan dari masyarakat akan membantu untuk penerapan kurikulum 2013 yang sempurna. Nantinya hasil uji publik ini akan disusun dalam sebuah rekomendasi yang kemudian akan digunakan untuk menyempurnakan struktur kurikulum baru pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang selama ini berlaku di Indonesia.

Pemerintah telah menjadwalkan uji publik kurikulum mulai Kamis tanggal 29 November 2012. Proses uji publik kurikulum 2013 ini ditargetkan berlangsung selama tiga minggu. Masyarakat diminta memberi masukan dan pendapat saat uji publik berlangsung. Setiap orang bebas berpendapat dalam uji publik ini. Bagian mana yang tidak setuju bisa diungkapkan. Dalam uji publik kurikulum 2013 ini, masyarakat berhak untuk memberikan saran maupun kritikan terhadap perombakan kurikulum ini. Karena, perubahan kurikulum ini berkaitan dengan kualitas pendidikan di Indonesia yang butuh dukungan dari masyarakat.

Cara Uji Publik Kurikulum 2013

Online

Uji publik pengembangan kurikulum 2013 untuk berbagai kalangan juga dibuka secara online melalui laman http://kurikulum2013.kemendikbud.go.id. Pemerintah berharap menjaring masukan banyak pihak untuk penyempurnaan kurikulum 2013 melalui uji publik. Kemdikbud siap menerima perubahan uji kurikulum 2013. Namun bukan pembatalan, melainkan penyempurnaan.

Roadshow

Selain digelar secara online uji publik kurikulum 2013 juga dilaksanakan secara offline dengan roadshow. Uji publik dilakukan dengan roadshow ini melibatkan berbagai kalangan seperti sekolah, guru, pengamat pendidikan, praktisi pendidikan, anggota DPR, PGRI, persatuan guru lapisan masyarakat lainnya. Tentu saja Kepala Dinas dan Kepala Bidang dari Dinas dan kesatuan yang berkaitan pun berhak memberikan saran atau kritikan yang bersifa konstruktif.

Roadshow akan dimulai di 5 (lima) kota besar yaitu Ibukota Negara : Jakarta, Medan, Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar Sulsel. Pemilihan kelima kota ini didasarkan pada jumlah penduduk, kepadatannya dan jumlah peserta didiknya. Selain lima kota tersebut, terdapat 33 kota dan kabupaten yang juga dipilih sebagai tempat uji publik. Teknis uji publik yang digelar dengan roadshow tersebut akan berisi paparan, pembahasan, diskusi, tukar pikiran, dan penyusunan kompetensi seperti untuk standar kelulusan. Berbagai masukan yang berhasil dihimpun akan diterima dan dievaluasi oleh Kemendikbud untuk menyempurnakan kurikulum yang akan berlaku pada Juni 2013.

Sistem

Sistem yang akan digunakan dalam uji kurikulum adalah sistem pasif dan sistem aktif akan dijalankan pada uji publik kurikulum 2013 yang akan menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Cara pertama seperti dengan roadshow di kota-kota dan cara kedua adalah secara pasif, yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan melalui website serta pengiriman dokumen ke instansi terkait. Uji publik secara aktif akan dilakukan dengan mengadakan roadshow ke sekolah-sekolah serta melakukan pertemuan dengan para guru, sekolah, dan pengamat pendidikan, serta para pengambil kebijakan.

Sementara untuk cara pasif, kementerian akan meng-upload draft perubahan kurikulum melalui laman resmi Kemdikbud sehingga dapat diakses masyarakat luas untuk diberi saran dan masukan. Tak hanya itu, dokumen draf kurikulum akan dikirimkan langsung ke seluruh sekolah dan perguruan tinggi.

Sebagai info bahwa pengembangan Kurikulum 2013 dilakukan dalam (4) empat tahap. Tahap pertama berupa penyusunan kurikulum di lingkungan internal Kemdikbud dengan melibatkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu dan praktisi pendidikan. Tahap kedua adalah pendeskripsian desain Kurikulum 2013 di depan Wapres selaku Ketua Komite Pendidikan. Tahap ketiga, pelaksanaan uji publik guna mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Dan, tahap keempat, kegiatan penyempurnaan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Kurikulum 2013.

Demikian info Uji Publik Kurikulum 2013 kami sampaikan dengan harapan dapat memberikan setitik sumbangan bagi penyempurnaan Uji Publik Kurikulum 2013. Amin Ya Rabbal Alamin!

Dibuat dengan bersumber pada bahan-bahan resmi Kemdikbud dan sumber lainnya.

Copyright@2012 sertifikasi-guru.com

Read More...