Tuesday, February 26, 2013

Pembayaran Tunjangan Guru di Kotabaru Terlambat

Lebih kurang 1.000 guru di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, belum mendapatkan tunjangan sertifikasi periode Oktober 2012-Januari 2013 senilai Rp8,4 Miliar. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan (Kalsel) Ngadimun di Banjarmasin, Rabu (20/2) bahwa pihaknya telah menerima laporan tentang keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi 998 orang tenaga didik di Kotabaru dan telah meminta Dinas Pendidikan setempat segera menyelesaikan masalah itu.

Keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi dikhawatirkan akan berpengaruh pada kinerja guru di wilayah yang masuk kategori daerah terpencil tersebut. "Jangan sampai tunjangan sertifikasi yang terlambat berpengaruh pada kinerja guru di sana," ujarnya.

Berdasarkan informasi, Dinas Pendidikan Kotabaru terlambat membayar tunjangan sertifikasi sebesar Rp8,4 miliar akibat adanya masalah administrasi dalam pencairan dana, perubahan nomor rekening guru bersangkutan, dan lambannya proses kliring giro.

Ngadimun mengatakan, kasus keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi sudah beberapa kali terjadi di sejumlah daerah di Kalsel. "Masalahnya ada pada administrasi di tingkat pusat, sehingga pembayaran terhambat," ucapnya.

Sumber : metrotvnews.com
Read More...

Sekitar 50% Guru di Pandeglang Belum Bersertifikat

Menurut keterangan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nurhasan bahwa di pandeglang sekitar 50 persen dari jumlah guru di daerah ini atau sebanyak 9.600 orang belum besertifikat. Ia berharap pemerintah terus melaksanakan ujian sertifikasi sehingga seluruh pengajar mulai taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA) memiliki sertifikat dan mendapat tunjangan.

Nurhasan juga mengatakan, saat ini sedang melakukan pendataan guru yang belum mengikuti sertifikasi untuk diajukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna diikutsertakan dalam uji kompetensi.

"Semua guru yang bersertifikat akan kita ajukan, sepanjang memenuhi syarat, untuk mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujarnya.

Menurut dia, bagi yang lulus uji komptensi bisa diikutsertakan dalam ujian sertifikasi, jadi yang menentukan sepenuhnya panitia di kementerian.
Nurhasan menyatakan pihaknya telah menyampaikan imbauan kepada para guru agar mempersiapkan persyaratan untuk mengikuti uji komptensi tersebut.

Dari data Kemdikbud untuk sertifikasi guru tahun 2013 terlist 2.270 peserta Guru di Kab. Pandeglang yang belum bersertifikat pendidik, contohnya :

NoNUPTKNamaTempat TugasPend.UsiaMKGol.
11540719623200003KOMARSMKS PGRI LABUANS171_0016_05NON PNS
21047730652300003UYAENAHSDN SURAKARTA 01D260_0509_06II/B
33040732635200003SUMARSD N CITEUREUP 5SMA58_0539_11IV/A
42636734635300012KARTINISDN PASIR PANJANG 01D256_0929_04IV/A
58655737639300022HJ. JARNI JARNAHSDN SUKASABA 03D256_0929_07IV/A
62954756657300002MUNAWAROHSDN NEMBOL 2D255_0605_11II/B
72439736637200002TB. DENI HIBARNASSMPS YPP LABUANSMA54_1117_02NON PNS
81658736638300002SUMARNISD NEGERI PANACARAN 1D254_0934_09IV/A
97137736639200003MUHAMAD TABRONISD N PAGERBATU 1D254_0425_09IV/A
103443736638200003JAJA SUDRAJATSDN BANJARNEGARA 01S154_0133_00IV/A
115847737640200002ANDA SDN GOMBONG 7D253_0730_08IV/A
126936737639300002SABIAHSDN KERTAJAYA 02S153_0628_00IV/A
133162737639200003ASDIJANSDN RAWASARISMA53_0433_00IV/A
145237737641200013SA'ISD N JAYA MEKAR 02D253_0333_00IV/A
153547737638300003SUDARSIHSDN SUKASARI 01D353_0034_06NON PNS
167535738642200002AKMIYSD N KARYA BUANA 03SMA52_1009_06II/C
172738738641200002JAPRISDN MEKARSARI 01D252_0825_09III/C
184741738641200002ABU HUSNISD N BUNGURCOPONG 1D252_0829_07IV/A
193934738641200002AMIRUDINSDN PALEMBANG 01SMA52_0707_01NON PNS
205838738640200002SARNATASDN CURUGLANGLANG 01S152_0728_00IV/A
211852738641200012KASDAWIRYASDN SIKULAN 2D252_0722_11IV/A
222038738642200003NURDISDN KERTAMUKTI 01D252_0523_08IV/A
231550738640300013HJ. NURMALAHAYATISD N PANIMBANG JAYA 6S152_0030_08IV/A
243641739642300002U ZUBAEDAHSDN PASIR PANJANG 02D251_0929_04IV/A
251742739640210072UMAYAHSDN TURUS 04D251_0830_06IV/A
262753739642200002SURYANASDN CITEUREUP 04D251_0829_07IV/A
271843739639200002JARKASIHSD N KOTA DUKUH 1D251_0728_00IV/A
283938739642200002ENTUS BAYANILLAHSD N LABUAN 06SMA51_0630_08IV/A
290938739641300012ROHMAHSDN CILILITAN 02S151_0628_00IV/A
309941739641300032LISBETH REGINA RGGSD N LABUAN 07D251_0604_10IV/A
318042739639300003ENONG ASIAHSD N LABUAN 07D251_0531_11IV/A
323138739642200003TATANG SUDRAJATSD N CIMANIS 03D251_0429_07IV/A
337239739642200013EDI EFENDISD N CIODENG 2D251_0320_10III/D
343251739642200003SARMEDISDN PANACARAN 3D251_0329_07IV/A
352253739643200003ACENG SUKARDISDN PANDAT 01D251_0318_09III/C
364362739642110013ADING SUPARDISDN KARYABUANA 02S151_0229_07IV/A
378540740641200032MUKSINSD N SAKETI 2D250_1025_07III/D
385542740642300062BAYI RUKIAHSD N CARINGIN 01S150_1029_07IV/A
396548740642300002ENI SUHAENITK PERTIWIS150_1014_05II/B
405636740642200052URIPSD N CARINGIN 03D250_0904_05III/D


Selanjutnya anda bisa mengeceknya disini

"Kita berharap banyak yang lulus dalam uji kompetensi nanti sehingga mereka dapat mengikuti ujian sertifikasi dan bersertifkat," ujarnya.

Sertifikasi guru, kata dia, merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Sertifkasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui dua cara yakni uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, dalam bentuk penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

Sumber: Kemdikbud dan sumber lainnya
Read More...

Sunday, February 17, 2013

Penyaluran Tunjangan Guru Tahun 2013


Dana tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah adalah salah satu program Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Direktorat P2TK Dikmen). Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah bertugas menyalurkan dana tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah. Berkaitan dengan hal tersebut kami akan jelaskan beberapa pengertian yang harus kita fahami bersma-sama, diantaranya :


1. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diperuntukkan bagi guru PNS, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dan Guru Bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta; dan sudah memiliki sertifikat pendidik.

2. Subsidi Tunjangan Fungsional adalah tunjangan yang diperuntukkan bagi Guru Bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat; dan belum mempunyai sertifikat pendidik.

3. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diperuntukkan bagi guru PNS dan Bukan PNS yang bertugas di daerah khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat; baik yang sudah memiliki sertifikat pendidik maupun yang belum mempunyai sertifikat pendidik.


Untuk mewujudkan pelaksanaan penyaluran dana tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah pada tahun 2013 supaya tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna, maka diperlukan data penerima tunjangan yang akurat.

Demikian info Persiapan Penyaluran Tunjangan Guru Tahun 2013 kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat! Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!


Sumber : Direktorat P2TK Dikmen
Read More...

Pemerintah Salurkan Tunjangan Guru 2013

Mulai tahun 2013 sebanyak Rp 7,6 triliun tunjangan guru sepenuhnya disalurkan melalui pemerintah pusat. Tunjangan itu meliputi tunjangan fungsional non pns, tunjangan profesi, tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil dan tertinggal, dan tunjangan kualifikasi bagi guru yang melanjutkan ke DIV atau S1. Sebelumnya, pada tahun lalu, sebanyak Rp 5,7 triliun tunjangan guru disalurkan melalui dekonsentrasi. Kebijakan ini dilakukan karena penyaluran dana lewat pemerintah kota/kabupaten sering kali dananya terlambat diterima guru.

Perlu dijelaskan disini bahwa yang dimaksud Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diperuntukkan bagi guru PNS, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dan Guru Bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta; dan sudah memiliki sertifikat pendidik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, pemerintah sangat serius menyelesaikan persoalan tunjangan profesi guru yang sering kali uangnya terlambat diterima guru.

Anggaran tersebut dialokasikan bagi sebanyak 629.044 guru. Jumlahnya meningkat dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 610.685 guru. Dari anggaran tersebut, sebagian anggaran digunakan untuk tunjangan fungsional guru non pns daerah atau guru swasta dan yang belum mendapatkan tunjangan profesi karena belum sertifikasi.

Mendikbud menyebutkan, pada tahun ini sebanyak 321 ribu guru akan menerima tunjangan fungsional tersebut. Jumlah ini berkurang dari tahun lalu sebanyak 339.573 guru. Menurut Mendikbud, penurunan jumlah penerima tunjangan ini karena sebagian guru swasta telah mendapatkan tunjangan sertifikasi. “Tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang belum sertifikasi,” katanya.

Dari total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 337 triliun di tahun 2013, pemerintah mengalokasikan Rp 43 triliun untuk tunjangan profesi guru. Besarnya tunjangan profesi guru satu kali gaji pokok guru.

Banyak potongan

Menanggapi hal ini, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo berharap, tahun 2013 pembayaran tunjangan profesi guru akan lebih baik.

Dalam soal tunjangan profesi guru, kata Sulistiyo, masalah yang muncul antara lain banyaknya guru yang belum mendapat tunjangan profesi walau sudah lolos sertifikasi. Kalaupun menerima, dana itu sering terlambat hingga enam bulan. Selain terlambat, uang yang diterima guru tak utuh karena dipotong dinas pendidikan daerah dengan berbagai alasan. Kalaupun tidak dipotong, saat pencairan tunjangan profesi, guru diharuskan membeli berbagai perlengkapan pendidikan seperti laptop yang harganya lebih mahal dibandingkan harga pasar.

Sulistiyo juga menyoroti sulitnya guru swasta serta guru honorer mendapat tunjangan profesi. Saat ini dari sekitar 2,9 juta guru di berbagai jenjang pendidikan, sekitar 1,7 juta berstatus guru pegawai negeri sipil (PNS) dan sekitar 1,2 juta guru non-PNS, baik guru swasta, guru bantu, guru honorer, maupun status lainnya.

Dari rencana program pemerintah tahun depan, ujar Sulistiyo, tidak terlihat adanya rencana mengatasi kekurangan guru SD, tenaga administrasi, perpustakaan, dan laboratorium di sekolah. Persoalan tenaga kependidikan ini tidak pernah disentuh pemerintah pusat. ”Meski menjadi urusan daerah, tetap harus ada solusinya ketika daerah tidak menjalankan kewajibannya,” kata Sulistiyo.

Sumber : Kemdikbud
Read More...