Sunday, March 31, 2013

110 Ribu Guru Jateng Belum Punya NUPTK

Advertisement

Dari sekitar 490 ribu guru di wilayah Jawa Tengah ternyata belum semuanya memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), diberitakan baru 380 ribu guru yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Artinya, masih ada sekitar 110 ribu guru yang belum ber-NUPTK.

Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo mengatakan, saat ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menghentikan penerbitan NUPTK. Menurut Sulistiyo kepada Suara Merdeka, ini namanya ngawur. Karena kalau mereka belum punya NUPTK, belum bisa ikut sertifikasi.

NUPTK merupakan data identitas pendidik atau tenaga kependidikan yang bersifat nasional. Mereka yang telah memilik NUPTK berarti telah diakui oleh Kemdikbud sebagai tenaga pendidikan dan kependidikan terdaftar. Berbagai program peningkatan kesejehtaraan, serta kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah didasarkan pada NUPTK, termasuk sertifikasi.

Sulistiyo berharap pemerintah mau lebih serius dalam melakukan manajemen guru. Sejumlah pengaduan yang diajukan menyatakan bahwa masih banyak guru yang memenuhi syarat, namun sampai dengan saat ini belum memperoleh NUPTK.

Pemerintah, sambung dia, harus memberikan apa yang menjadi hak para guru, seperti apa yang telah diatur dan dijanjikan oleh pemerintah sendiri.

"Jangan sampai lahir sejumlah tuduhan bahwa pemerintah tidak serius atau main-main, misalnya dengan sertifikasi dan tunjangan sertifikasi," ungkap anggota Komite III DPD RI itu.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya menyesalkan penghentian tunjangan kepada para penilik lembaga penyelenggara pendidikan luar sekolah (PLS), seperti PAUD, PKBM dan lembaga kursus. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi preseden buruk untuk
kedepanya. Pemerintah, harap dia, juga dapat memberikan hak-hak yang sesuai kepada mereka.

"Guru yang diangkat menjadi penilik diharapkan juga dapat ikut sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi. Kalau tidak, dkhawatirkan tidak ada guru yang baik yang mau menjadi penilik," harap Sulistiyo.

Sebagai informasi, ada perbedaan tugas antara pengawas sekolah dengan penilik. Pengawas bertugas untuk mengawasi sekolah-sekolah, sedangkan penilik lingkup objeknya pada jalur pendidikan nonformal. Namun, keduanya sama-sama mengemban jabatan fungsional.

"Untuk pengawas sepertinya haknya masih diberikan, tapi penilik (haknya) dihentikan. Alasannya karena dianggap bukan guru. Padahal mereka guru yang diangkat menjadi penilik," ungkapnya.

Sumber: Suara Merdeka


Related Articles:

0 comments:

Post a Comment