Saturday, March 23, 2013

Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Diperkirakan April

Advertisement

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh mengatakan macetnya pencairan tunjangan profesi guru senilai Rp10 triliun yang dialokasikan untuk Tunjangan Profesi Pendidik (TPP), karena mengendap di rekening pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot).

Mendikbud menyatakan begitu setelah mendapat laporan tentang hal tersebut sehingga terlambatnya pencairan dana sertifikasi guru. Pihaknya telah membentuk tim pengusut. “Tim inilah yang nantinya mengecek masalahnya di mana, kalau diendapkan ya dicairkan,” ujar Muhammad Nuh.



Kedatangan Mendikbud Muhammad Nuh ke Sambas Kalimantan Barat ternyata belum diperoleh kejelasan mengenai diblokirnya anggaran Kemendikbud oleh Menteri Keuangan hingga Rp62,1 triliun.

Lebih dari itu, tersendatnya pembayaran sertifikasi guru dan mengendapnya dana sertifikasi lima kabupaten di Kalbar di Senayan menurut Kadis Dikbud Kalbar, belum ada jawaban.

Menurut Mendikbud ketika menyinggung sertifikasi guru dalam sambutan meresmikan Politeknik Negeri Sambas, Sabtu (9/3), bahwa apabila pendataan tuntas, diperkirakan bulan April 2013 ini tunjangan sertifikasi guru cair.

“Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membentuk tim untuk memproses tunjangan sertifikasi guru. Termasuk jika ada kemacetan pencairan tunjangan sertifikasi,” ungkap Mendikbud di Sambas, kemarin.

Mendikbud mengakui adanya keterlambatan bahkan masih simpang siurnya pelunasan dana sertifikasi guru.

“Sertifikasi guru tetap jalan terus. Saat ini kita bentuk tim terkait pencairan dana tersebut. Saat ini tim sedang melakukan pendataan dan validasi. Jika semua selesai, diperkirakan April ini sudah bisa dibayarkan,” ujar M Nuh.

Menyinggung soal tunjangan khusus guru perbatasan, Mendikbud meminta pembayaran tunjangan guru perbatasan agar dipermudah dan diperlancar. “Tunjangan guru perbatasan itu dibayar setiap triwulan sekali dengan besaran satu bulan gaji pokok,” katanya.

Karena itu ia menekankan agar masalah tunjangan tersebut diperhatikan dinas pendidikan kabupaten/kota wilayah perbatasan. Ia menegaskan, setiap guru yang bertugas di wilayah perbatasan otomatis menerima tunjangan khusus perbatasan.

“Semua guru yang bertugas di wilayah perbatasan diberikan tunjangan khusus guru perbatasan sebagaimana aturan berlaku,” ingatnya.

Untuk permasalahan tunjangan guru bersertifikasi bisa dibaca artikel Problematika Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru, untuk kita sharing pendapat terima kasih!


Sumber: Equator News


Related Articles:

4 comments:

  1. Seperti halnya di propinsi lain, di Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu tunjangan sertifikasi sejak dibayarkan melalui satker daerah tingkat II pencairannya sering terlambat, bahkan tunjangan sertifikasi untuk November dan Desember 2012 belum dicairkan, apalagi yang bulan Januari-Maret 2013 entah kapan dibayar nantinya. Sudah sangat tidak layak lagi pencairan dana tunjangan sertifikasi guru di cairkan melalui daerah, karena sejak diatur oleh Pemkab justru semakin tidak terarah, lambat, dan terjadi penyimpangan di mana-mana, sperti adanya pungli dalam melengkapi berkas di setiap periode. Harusnya pemerintah pusat memiliki keberanian dalam menghentikan kesewenang-wenangan dalam pencairan dana tunjangan sertifikasi guru di daerah, terutama di kabupaten kami, Rejang Lebong. Husaini, M.Pd.Si, Guru SMK Negeri 1 Curup, Rejang Lebong

    ReplyDelete
  2. Kepada Bpk Menteri Pendidikan Nasional M.Nuh, apakah dana pencairan sertivikasi guru tersebut tidak bisa dikeluarkan seiring dengan pembayaran gaji tiap bulan paling tidak satu minggu setelah gajian, maksut saya biar lebih peraktis tidak perlu ke kantor BANK.

    ReplyDelete
  3. Betul ! Jangankan untuk Pencairan Sertifikasi Saya sangat mengharapkan SELIRUH GURU PNS DITARIK KEMBALI KE PUSAT ! daerah sudah BOSAN SAYA MENGOMENTARINYA 1 tidak bisa,jangan dipaksakan Pak Menteri !

    ReplyDelete
  4. Terima kasih pak menteri karena dana bantuan kualifikasi akademik sudah tersalurkan di provinsi sulaweai selatan kab.gowa,terkhususnya kepada saya yg melanjutkan studi S1,tpi yg jadi pertanyaan kenapa dinas kabupaten yang menangani dana bantuan tersebut tidak tahu mengenai informasi tersebut. justru kita sebagai guru yang mencari tahu.

    ReplyDelete