Wednesday, May 15, 2013

Solusi Masalah Pencairan Tunjangan Guru

Advertisement

Pada bulan Mei 2013 ini, tugas Bapak/Ibu Guru mengawal pelaksanaan ujian nasional (UN) telah hampir usai. Namun kegiatan para guru tampaknya terus berlanjut, sekitar tanggal 27 Mei akan dimulai Uji Kompetensi (Awal) untuk memastikan profesionalisme guru. Namun di tengah persiapan kegiatan tersebut, banyak guru di berbagai daerah di Tanah Air yang masih menguruskan masalah pencairan tunjangan guru (PNS) yang masih belum kelar.

Kendala pencairan uang tunjangan profesi pendidik (TPP) guru tidak hanya dialami oleh guru non PNS yang pembayarannya diambil alih kementerian pendidikan dan kebudayaan. Dana TPP guru PNS yang dibayarkan pemerintah daerah juga diberitakan kurang lancar. Masalah pemberian sertifikasi bagi guru, janganlah terlalu dipersoalkan. Karena kebijakan Pemerintah tersebut, penting artinya bukan hanya bagi guru namun juga bagi pendidikan pada umumnya termasuk siswa. Bahkan baru-baru ini Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru sangatlah penting dan berguna. Adanya sertifikasi ini menandakan bila guru sudah memiliki kompetensi. Dengan sertifikasi timbul keyakinan bahwa para guru di Negara kita sudah memiliki kompetensi. Selain itu, guru harus membuat anak didiknya lebih pintar, serta berahklak mulia.

Terkait Masalah Pencairan Tunjangan Guru kami pernah menyampaikan bahwa ada banyak permasalahan yang menyebabkan tunjangan tidak sesuai dengan harapan para guru. Ada sekitar 5 masalah yang kami rekap berdasarkan analisa Fsgi diantaranya : pertama yang dikeluhkan oleh guru adalah dana TPP ini kerap terlambat turun. Kedua adalah pembayaran TPP yang tidak sesuai jumlahnya. Sesuai dengan jadwal yang ditentukan, para guru berhak atas TPP selama sembilan bulan kerja. Masalah ketiga adalah pungutan liar yang ditujukan pada para guru yang belum mendapatkan TPP. Untuk kasus pungutan liar ini, umumnya menimpa para guru yang berada dalam naungan Kementerian Agama. Jumlah pungutannya sendiri bervariasi yaitu antara Rp 150.000 sampai dengan Rp 300.000 per penerimaan.

Masalah keempat adalah adanya intimidasi dari birokrasi pendidikan terhadap para guru yang menanyakan keterlambatan pembayaran TPP. Hal ini terjadi di Payakumbuh Sumatera Barat. Lantaran hal ini, guru-guru tersebut dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan. Masalah terakhir yang masih menghantui penyaluran TPP ini adalah tidak ada kejelasan jumlah yang semestinya diterima oleh para guru didasarkan pada gaji pokok masing-masing guru. Ia memberi contoh pada seorang guru dengan gaji pokok Rp 3.000.000, tidak ada jumlah pasti tunjangan yang diterimanya.

Solusi terhadap permasalah tersebut telah diambil oleh Pemerintah. Sebagai contoh upaya Pemerintah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Mohammad Nuh telah menugaskan Inspektorat Jenderal Kemdikbud untuk meneliti permasalahan yang mengakibatkan dana transfer daerah yang mengendap sehingga penyaluran tunjangan pada guru menjadi terhambat.

Penelusuran ini, menurut Menteri, memang bertujuan untuk mencari duduk perkara, tapi bukan berarti mencari siapa yang salah. Namun, sumber kesalahan ini perlu diketahui. Hal ini dilakukan untuk menentukan solusi yang diambil agar tunjangan profesi ini dapat tersalurkan dengan lancar.

Permasalahan lain, sebagaimana disampaikan Ketua PGRI Sulistyo bahwa seretnya pencairan TPP di antaranya disebabkan pembuatan surat keputusan (SK) pencairan TPP di Kemdikbud belum tuntas. Menurutnya Kemdikbud baru menuntaskan pembuatan SK untuk 60 persen guru. Padahal jumlah keseluruhan guru penerima TPP sekitar 1,2 juta jiwa. Perlu dipahami bahwa yang berhak menerima pencairan TPP tahun ini adalah guru yang lulus sertifikasi hingga 2012.

Salah satu solusi dari permsalahan ini adalah pihak PGRI meminta Kemdikbud serius mengawal pencairan TPP. Di antaranya mempercepat pengurusan SK pencairan TPP.

Penyebab lain sehingga pencairan TPP seret adalah pencatatan data pokok pendidikan (Dapodik) yang terkesan tidak lancar. Pihak Kemdikbud mengklaim dapodik sudah menyasar 96,1 persen guru di seluruh Indonesia. Namun menurut PGRI jumlah tadi tidak benar dengan hasil pengecekan PGRI di lapangan. Menurut Ketua PGRI Sulistyo untuk pengurusan Dapodik di Provinsi DKI Jakarta saja belum beres. Belia mencontohkan Jakarta Ibukota Negara yang dekat dengan Kemdikbud. Hal tersebut untuk menggambarkan bagaimana dengan di daerah-daerah lainnya (yang jauh dari Jakarta.

Tentunya kita berharap pencairan TPP tidaklah sulit atau dipersulit, penggunaan dapodik sebagai syarat pencairan TPP apakah mungkin perlu ditinjau ulang. Sulistyo mengatakan penggunaan dapodik hanya untuk guru pendidikan dasar (SD dan SMP). Sedangkan guru di pendidikan menengah (SMA) dan PAUD sudah tidak menggunakan syarat dapodik lagi. Pihak Kemdikbud belum memberikan kepastian resmi penuntasan TPP triwulan I 2013. Di depan rombongan PGRI, Menteri Nuh bakal menugaskan tim khusus untuk memperlancar pencairan TPP. Sedangkan untuk penghapusan dapodik sebagai syarat pencairan TPP akan dikaji oleh pihaknya.

Demikian kami sampaikan beberapa pendapat terkait Masalah Pencairan Tunjangan Guru tahun anggaran 2012/2013, semoga bisa dijadikan bahan yang bermanfaat minimal untuk kita renungkan bersama-sama. Amin Ya Rabbal Alamin!


Oleh Team Sertifikasi-guru.com
Editor : Drs. Asep Ihsan, SH


Related Articles:

2 comments:

  1. Di Kab. Merangin Tunjangan u/ 2012 saja belum dibayar

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bapak/Ibu Siarbessi, kami simak memang pencairan dana sertifikasi Kab. Merangin selama empat bulan untuk tahun 2012 yang sudah diberikan Pemerintah Pusat sebesar Rp40 miliar, belum lancar. Semoga saja pihak Pemda setempat segera mencarikan solusinya. Dialog kalangan guru dengan DPRD Merangin, Disdik dan DPKAD merupakan upaya yang sangat baik karena bisa sama-sama mencarikan solusinya. Kami yakin guru di Merangin tidak ingin mogok ngajar, semoga saja pencairannya berjalan lancar agar para siswa di sana bisa belajar lagi dengan normal. Terima kasih!

      Delete