Friday, August 30, 2013

Dana Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan II Cair Minggu Ini

Advertisement

Proses pencairan dan sertifikasi guru-guru di berbagai daerah masih berlangsung, dan jika dibandingkan awal 2013 di bulan-bulan ini berlangsung cukup lancar. Team sertifikasi-Guru.com yang berasal dari Ciamis Jawa Barat sempat merekpa bahwa pencairan di beberapa wilayah Kecamatan contohnya di Kecamatan Lumbung dan Kecamatan Kawali berlangsung lancar. Memang sempat telat beberapa bulan, namun tunjangan sertifikasi guru untuk triwulan ke-2 (April, Mei dan Juni) 2013 hampir dipastikan akan beres cair pekan ini.

Bupati Ciamis, H Engkon Komara pun menyampaikan, di hadapan ribuan guru, kepala sekolah, keluarga besar Dinas Pendidikan Ciamis di Gedung Dakwah Islamic Center, Ciamis, belum lama ini. Menurutnya Pemerintah pusat akan mentransfer tunjangan sertifikasi guru ke kas daerah. Kalau uangnya sudah ada di kas daerah, tentu segera dicairkan. Demikian disampaikan Bupati yang yang disambut tepuk tangan para guru.

Masalah telatnya tunjangan sertifikasi guru ini, kata Bupati, tidak hanya dialami para guru di Ciamis, tetapi juga di kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

"Jadi tidak benar kalau ada tudingan seolah-olah dana tunjangan sertifikasi guru tersebut diendapkan di kas daerah," ujar Bupati.

Ketua PGRI Ciamis, H Tatang SAg MPd, kepada wartawan mengakui ada informasi bahwa tunjangan sertifikasi guru dari pemerintah pusat ke kas daerah akan cair pekan ini.

"Bila kenyataannya nanti sampai akhir Agustus ini tidak juga cair, guru-guru di Ciamis akan ramai-ramai ke Jakarta," ujarnya.

Menurut Tatang, jumlah guru yang sudah lolos sertifikasi di Ciamis mencapai 8.000 orang dengan total tunjangan mencapai Rp 8,6 miliar tiap triwulan.

Sementara itu Tunjangan Profesi Guru Bersertifikasi di Kabupaten Bone bakal bertambah hingga Rp 50 miliar, dari Rp 143 miliar sebelumnya, Pemkab Bone menambahnya menjadi Rp 184 miliar. Penambahan itu karena bertambahnya guru sertifikasi di Kabupaten Bone. Hal itu terlampir dalam Format APBD Perubahan Kabupaten Bone tahun 2013. Selain itu, ada tiga jenis pendapatan yang juga ditambah.

"Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang diajukan Pemerintah ke DPRD untuk pembahasan APBD bertambah Rp 63 miliar dari total anggaran sebelumnya dalam APBD pokok," ungkap Kepala Bidang Anggaran DPKAD Bone Andi Hasanuddin, Kamis (29/8/2013) saat ditemui Tribun Timur (Tribunnews.com Network) di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, penambahan itu berasal dari tiga jenis pendapatan yang meliputi, dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 12 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 45 miliar menjadi Rp 58 miliar, tambahan tunjangan profesi guru bersertifikasi sebesar Rp 50 miliar dari Rp 143 miliar sebelumnya menjadi Rp 184 miliar, dan tambahan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan (Yankes) untuk program Jamkesmas dan Jampersal sebesar Rp 821 juta.

Menurutnya, meskipun tambahan anggaran nilainya terbilang besar, tidak terlalu berpengaruh terhadap pengalokasian kegiatan pemerintah ke depan, karena sebagian besar tambahan anggaran tersebut sudah diatur alokasinya dari pusat sehingga pemerintah daerah tidak bisa menggunakan untuk kegiatan lain.

"Dana itu tidak bisa dicaplok untuk kegiatan lain karena dananya sudah dialokasikan dari pusat. Seperti penambahan anggaran Tunjangan Profesi Guru yang peruntukannya harus dialokasikan untuk para guru yang bersertifikasi karena sudah jelas peruntukannya," jelas Hasanuddin.

Ia memaparkan, dana tambahan yang bisa digunakan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan tambahan dalam melaksanakan program selanjutnya hanya berkisar Rp 13 miliar, yaitu pendapatan yang berasal dari bagi hasil PBB dan Retribusi Yankes. Sebagai info, jumlah asumsi pembiayaan yang direncanakan pemerintah dalam APBDP sesuai dengan nilai dalam KUA PPAS sebesar Rp 75 miliar. Hal ini mengacu dari tambahan pendapatan sebesar Rp 63 miliar ditambah silva anggaran sebesar Rp 27 miliar.

Sedangkan untuk ribuan guru sertifikasi pendidikan di Kota Cilegon bisa bernafas lega. Pasalnya, setelah menunggu sekitar satu bulan lamanya, dana sertifikasi untuk tiga bulan terakhir, terhitung bulan April, Mei dan Juni sudah ditransfer ke rekening masing-masing guru. Demikian dinyatakan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik), Muhtar Gozali diruang kerjanya, Selasa (13/8).

Muhtar menjelaskan, sebenarnya anggaran dari pemerintah pusat tersebut sudah berada di rekening Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pendidikan sejak sebelum lebaran. Namun karena waktunya yang sangat sempit karena bertepatan dengan libur panjang, maka pencairannya diundur hingga setelah lebaran.

“Bukan sengaja ditunda, tapi karena waktunya sempit maka pencairannya dilakukan setelah lebaran ini,” kata Muhtar.

Terkait masih belum adanya peningkatan kualitas guru sebelum dan setelah sertifikasi, Muhtar berjanji akan melakukan pemantauan yang intensif kepada seluruh pemegang sertifikasi. Bahkan ia berjanji akan memberikan sanksi yang tegas bagi guru-guru yang masih malas mengajar setelah mendapatkan sertifikasi.

”Kami selalu melakukan pemantauan intensif bagi para guru pemegang sertifikasi. Bagi mereka yang melakukan kecurangan seperti malas dan pelanggaran lainnya untuk bekerja maka kami aka kenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tuturnya.

Saat ini, menurutnya ada beberapa guru yang sedang diproses karena melakukan pelanggaran kinerja. ”Kami sudah melaporkannya ke Kementerian Pendidikan dan saat ini sedang . Keputusannya nanti apakah yang bersangkutan masih mendapatkan sertifikasi atau tidak. Jika terbukti melanggar maka bukan saja hak sertifikasinya yang dicabut tetapi juga statusnya sebagai guru atau PNS,” tegasnya.

Ia kembali menekankan, pihaknya tak akan memberikan toleransi kepada mereka yang melakukan pelanggaran jabatan. Hukuman dan penghargaan akan tetap diberlakukan. Begitu juga kepada mereka yang sudah melakukan pengabdian yang cukup lama, pihaknya tidak akan segan untuk memberikannya penghargaan yang pantas.

“Seperti beberapa orang guru yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun baik disekolah negeri dan swasta sementara suainya sudah diatas 50 tahun dan belum mengambil program sarjana seperti ketentuan sertifikasi. Maka kam itetap akan memberikan yang nilanya sama dengan penerima sertifikasi,” jelasnya.

Hal tersebut, tambahnya, merupakan kekecualian karena saat ini masih ada beberapa guru yang sudah berusia uzur namun masih mengabdikan hidupnya untuk dunia pendidikan. “Sertifikasi itu sebagai bentuk penghargaan kepada mereka di dunia pendidikan menjelang pensiunnya,” katanya.

Sertfikasi sendiri, menurut Muhtar diberikan kepada para guru dengan masa kerja terntentu, telah lulus program sarjana dan cukup waktu mengajarnya yakni 24 jam perminggu serta berbagai persyaratan lainnya. Pemberian sertifikasi tidak terbatas pada PNS karena guru swasta juga berhak menerima sertifikasi setelah melalui proses yang sama dengan guru yang bersatus PNS.

”Saya menekankan kepada seluruh guru agar memberikan pengabdian terbaiknya kepada anak-anak bangsa. Para guru saat ini sudah banyak sekali menerima tunjangan. Ada gaji, tunjangan sertifikasi yang jumlahnya sama dengan gaji, ada juga tunjangan dari pemerintah daerah. Ini diberikan agar guru tidak memikirkan dapurnya saat sedang mengajar,” tandasnya.

Kabar baik juga dari Jambi, di sana dana tunjangan yang dinanti para guru bersertifikat untuk triwulan dua tahun 2013 akan segera cair. Kondisi terakhir semua berkas sudah hampir lengkap, bahkan jika tidak ada kendala akhir bulan Agustus ini semuanya cair ke rekening masing-masing guru sertifikasi.

"Entah apa kendalanya lagi di bagian keuangan. Tetapi bila datanya sudah di bagian keuangan, tak lama lagi akan cair. Mungkin dalam minggu depan bisa cair," kata Kepala Bidang (Kabid) Dikdas Dinas Pendidikan Kota Jambi, Adi Triono, Sabtu (24/8) melalui ponselnya.

Kata Adi, dari 3000 orang lebih guru sertifikasi yang ada di Kota Jambi, semuanya tidak ada kendala dalam persyaratan pencairan. Disdik Kota Jambi hanya mengurusi guru sertifikasi yang PNS saja. Sementara guru sertifikasi yang non PNS langsung ditangani oleh pusat.

"Yang akan dicairkan ini dari April, Mei dan Juni, kalau yang bulan sekarang belum. Dan di sini hanya guru yang PNS saja. Kalau non PNS langsung kepada pusat, itu tidak melalui kita," katanya.

Dari salah satu kabupaten di Sumatera Utara yakni Taput (Tapanuli Utara) dikabarkan juga bahwa sebanyak 1.801 guru PNS yang sudah sertifikasi menerima tunjangan profesi triwulan I (pertama). Tunjangan tersebut dicairkan dan langsung dikirim melalui rekening masing-masing guru.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Taput Rudolf Manalu kepada METRO, Rabu (26/6) mengatakan, tunjangan profesi triwulan I yang dicairkan itu untuk periode Januari hingga Maret 2013 lalu. Seluruh dana yang disalurkan sebesar Rp17.304.661.800.

Sementara untuk triwulan II periode April hingga Juni, menurut Nababan masih dalam proses. “Pembayaran tunjangan ini memang sangat bergantung pada proses penyaluran dana tersebut dari pusat ke daerah.


Semoga bermanfaat, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!


Disusun oleh Team sertifikasi-guru.com

Related Articles:

0 comments:

Post a Comment