Thursday, January 31, 2013

Materi POS Ujian Nasional 2013 - BSNP/Kemdikbud

Materi POS Ujian Nasional 2013 yang telah disosialisasikan oleh BSNP dan atau Kemdikbud begitu penting artinya bagi kita sebagai guru / pendidik. Karena selain Bapak/Ibu akan terlibat secara langsung/tidak langsung dalam proses pembelajaran jelang UN 2013 juga mungkin saja Bapak/Ibu akan bertugas sebagai pengawas ujian nasional di satuan pendidikan dimana anda bertugas.

Terlebih lagi bagi Bapak/Ibu yang sudah menyandang Guru Bersertifikasi, tampaknya hal ini merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kepada dunia kependidikan bahwa kita memang layak menyandang sertifikasi guru.

Tentu saja materi yang terdapat dalam Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional (POS-UN) bukan untuk sekedar kita miliki saja, namun lebih dari itu mari kita kaji secara lebih intensif agar bisa dijadikan acuan dalam ujian nasional tahun ajaran 2012/2013. Kisi-kisi UN 2013 yang telah lebih dahulu diterbitkan, kiranya merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. Karena terus terang dengan memahami kedua materi tersebut, keberhasilan ujian nasional akan lebih baik lagi.

Nah, berikut ini kami haturkan file POS Ujian Nasional 2013, selanjutnya bisa anda download :

  1. POS UN SD/MI 2013, silakan download disini
  2. POS UN SMP/MTs, SMA/MA, SMK, UN Paket 2013, silakan download disini
  3. Tata Tertib Pengawas Ujian Nasional 2013, bisa di download disini


Salah satu bagian penting yang harus kita fahami dari POS UN 2013 adalah peraturan mengenai Tata Tertib Pengawas Ruang UN dan Tata Tertib Peserta UN, contohnya :

Tata Tertib Pengawas Ruang UN


Perguruan Tinggi menetapkan pengawas ruang di satuan pendidikan SMA, MA, dan SMK berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan dan Kankemenag kabupaten/kota sebagai penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota. Pengawas ruang untuk UN SMA/MA dan SMK dilakukan oleh guru SMA/MA dan SMK yang diatur secara silang. Untuk tingkat SD/MI, SDLB pengawas Ruang UN adalah guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan serta bukan guru kelas VI. Penempatan Pengawas Ruang UN dilakukan oleh Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota dengan prinsip sistem silang murni antarsekolah/madrasah dalam satu kecamatan.


Tata Tertib Peserta UN


Peserta UN memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum UN dimulai. Peserta UN yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti UN setelah mendapat izin dari ketua Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan, tanpa diberi perpanjangan waktu.

Demikian Materi POS Ujian Nasional 2013 kami informasikan, semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!




Read More...

Sunday, January 13, 2013

Mendikbud Libatkan BPKP Awasi Dana Sertifikasi

Permasalahan penyaluran tunjangan dana sertifikasi guru di daerah daerah membuat gemas pemerintah pusat. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan mengawal dengan melibatkan Inspektorat Jenderal (Itjen), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kami akan kawal agar berjalan baik dan benar melibatkan irjen, Kemendagri dan BPKP. Yang baru juga, penyaluran tunjangan dekonsentrasi dari pusat ke provinsi akan kami tarik ke pusat," kata Mendikbud M Nuh di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/1).

Mendikbud yang didampingi Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, menyatakan kesejahteraan guru melalui tunjangan sertifikasi diharapkan dapat tersalur lebih baik pada 2013.

Saat ditanya tentang penyaluran tunjangan sertifikasi guru di Tangsel, Airin mengakui pihaknya sempat terlambat menyalurkannya karena masalah administrasi guru dan pendataan guru akibat pemekaran wilayah dari Kabupaten Tangerang.

Apakah pengendapan yang terjadi dananya dibungakan? "Oh tidak, kami kembalikan ke pusat. Kami tidak mau seperti itu sebab menyangkut kinerja pemerintahan kami yang ingin meningkatkan kesejahteraan guru juga," pungkas Airin.

Sumber:Metrotvnews.com
Read More...

Tunjangan Sertifikasi Senilai Rp10 Triliun Belum Disalurkan

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Haryono Umar mengatakan berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per Juli 2012 terdapat dana tunjangan sertifikasi sebesar Rp10 Triliun yang berada di kas daerah yang belum disalurkan kepada para guru yang berhak menerimanya.

Dana tersebut merupakan sisa dari total dana Rp40 Triliun untuk tunjangan sertifikasi guru pada tahun ajaran 2011-2012 selama dua semester. Sebanyak Rp30 triliun lainnya sudah disalurkan melalui mekanisme transfer daerah. Dana Rp10 triliun tersebut tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia. Di beberapa provinsi di Jawa, besaran dana yang belum disalurkan lebih dari Rp1 Triliun, sedangkan di provinsi lain berjumlah ratusan miliar.

Dana tersebut merupakan anggaran dana dari Kemenkeu yang ditransfer langsung ke APBD tiap daerah. Karena dana tersebut masuk ke APBD maka penyalurannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dengan pengawasan dari Inspektorat Daerah.

Pememrintah Pusat, kata Haryono, hanya melakukan audit untuk mencari tahu apa penyebab dana tersebut belum juga disalurkan. "Kami juga mengumpulkan data. Kami prihatin karena yang dikorbankan adalah guru yang tidak dapat tunjangan tepat waktu dan tepat jumlah," terangnya.

Karena pemerintah daerah yang menyalurkan dana ini Kemdikbud tidak bisa melakukan audit mendalam. Kemdikbud sudah pernah berbicara dengan Kemenkeu, Kemendagri, BPKP dan KPK untuk bagimana solusi masalah ini. Dalam waktu dekat data-data yang sudah dikumpulkan akan dikirimkan ke KPK untuk dipelajari. "Kami fokus untuk mencari solusi agar masalah ini tidak terulang lagi," katanya.

Mengenai dana tunjangan sertifikasi yang dikatakan Mendikbud akan ditarik dari daerah, Haryono menjelaskan dana tersebut adalah dana yang masuk anggaran di Kemdikbud yang lalu disalurkan ke daerah. Mulai 2013 dana ini akan disalurkan dari pusat.

Sumber:Metrotvnews.com
Read More...

Friday, January 11, 2013

Dana Kesra Guru Sebaiknya Dialokasikan Untuk Pembinaan

Koalisi Barisan Guru Bersatu (KoBar-GB) Aceh meminta Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk tidak memberikan dana kesejahteraan guru dalam bentuk tunai.

Anggaran senilai Rp 157 miliar yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2013 tersebut sebaiknya diberikan dalam bentuk program pembinaan peningkatan kualitas guru. Ketua KoBar-GB Sayuthi Aulia mengungkapkan alasannya bahwa kalau dana diberikan dalam bentuk uang tunai tidak akan efektif. Dana sebesar itu, sebaiknya bisa dimanfaatkan bagi pelatihan guru karena menurutnya kualitas guru di Aceh sangat rendah dan ini berdampak pada buruknya mutu pendidikan.

Sayuthi menerangkan, hasil kajian dari tim koordinasi pembangunan, pendidikan pemerintah Aceh membuktikan bahwa kualitas guru di Aceh memang masih sangat rendah.
Bukan hanya itu, hasil uji kompetensi guru yang dilaksanakan secara Nasional malah menempatkan posisi Aceh pada peringkat 30 dari 33 Provinsi di Indonesia.

Kemudian, hasil Pendidikan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) yang dilaksanakan FKIP Unsyiah Tahun 2012 kemarin juga mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, dari 6700 guru yang mengikuti diklat tersebut, hanya 1.800 orang guru saja dinyatakan lulus, selebihnya dinyatakan tidak lulus.

"Fakta itu tidak dapat dipungkiri dan ini salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Aceh," terangnya.

Oleh karena itulah, Dinas Pendidikan harus memprioritaskan peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendidik, kalau tidak dilakukan, maka. Pemerintah pusat bisa saja tidak lagi mengucurkan dana sertifikasi kepada guru di daerah ini.

Selain itu, guru yang dianggap tidak berkualitas bisa saja diberhentikan dan dimutasi sebagai pegawai biasa ataupun sebagai tata usaha.

Lebih lanjut, untuk menghindari itu, maka Dinas Pendidikan harus merubah strategi. Dana APBA yang selama ini begitu dominan digunakan bagi pembangunan fisik bisa dialihkan untuk melatih guru.

Kalau memang Pemerintah kekurangan dana, maka salah satu solusinya bisa memanfaatkan dana Kesra Rp 157 miliar yang akan dialokasikan dalam APBA 2013.

"Kalau kurang dana, maka kita minta tidak lagi berikan dana kesra dalam bentuk uang tunai. Tapi dalam bentuk program seperti era 80-an. Peningkatan kualitas guru juga visi misi gubernur dan Dinas Pendidikan harus bisa merealisasikan itu," ujarnya. (sul)

Sebagai info bahwa mulai tahun 2014 dana kesejahteraan guru tidak sepenuhnya ditanggung lagi dalam APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh). Pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa mengalokasikan dana sharing dikarenakan semakin besarnya beban Pemerintah Aceh.

Jawa Pos
Read More...

Dana Kesra Guru Rp2,2 Juta Setahun

Upaya peningkatan kesejahteraan guru terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Pada tahun 2013 dialokasikan anggaran Rp 157 miliar, yang ditampung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

"Tahun ini masih dialokasikan, tapi untuk tahun depan kita harap ada sharing dari Kabupaten/kota," demikian penjelasan anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk. Mahyaruddin Yusuf, Rabu (9/1).

Dalam beberapa tahun terakhir, dana kesejahteraan guru dialokasikan pemerintah Aceh. Tahun ini besarannya masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu Rp 2,2 juta.

Anggaran sebesar itu, hanya diberikan satu tahun satu kali. Tidak setiap bulan. Setiap guru di daerah ini berhak mendapatkan dana tersebut.

Namun begitu, mulai tahun 2014 dana kesejahteraan guru atau sering disebut uang NAD tidak sepenuhnya ditanggung lagi dalam APBA. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa mengalokasikan dana sharing dikarenakan semakin besarnya beban Pemerintah Aceh.

Selain itu, dana beasiswa bagi anak yatim pada APBA Tahun 2013 akan dialokasikan lebih dari Rp200 miliar."Dana beasiswa bagi anak yatim tetap dialokasikan,"sebutnya.

Lebih lanjut Mahyaruddin Yusuf menambahkan bahwa alokasikan anggaran yang akan diupayakan mengalami kenaikan adalah dana Pendidikan Luar Biasa (PLB).

Anggaran PLB tahun sebelumnya dialokasikan Rp6 miliar. Pada tahun APBA 2013 alokasinya akan diupayakan lebih. Sejumlah SLB akan dibangun di tingkat kabupaten/kota. Ini bagi pemerataan pendidikan.

Jawa Pos
Read More...

Tuesday, January 8, 2013

Tunjangan Sertifikasi Guru Timor Tengah Utara Telat Cair

Terlambatnya atau tidak jelasnya pembayaran tunjangan sertifikasi guru (TPG) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, membuat sejumlah pihak mengendus kejanggalan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO), Kabupaten TTU.

Direktur Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi, Nusa Tenggara Timur, Viktor Manbait, Kamis (3/1/2013) mengatakan, dana sertifikasi guru yang sudah ditransfer ke kas daerah untuk setiap bulannya paling lambat tanggal 27, tetapi para guru yang berhak, dalam dua tahun terakhir ini, selalu terlambat menerimanya. Bahkan oleh Pemerintah Daerah TTU dijadikan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

"Saya kira Kepolisian Resor TTU dan Kejaksaan Kefamenanu sudah harus melakukan penyelidikan atas keanehan 'pengelolaan' dana sertifikasi guru oleh Dinas PPO TTU. Menurut saya ada dugaan manipulasi dan penipuan serta di sana juga tidak tertutup kemungkinan adanya korupsi tersistematis dan berjamaah di tubuh Dinas PPO TTU. Parahnya lagi di tahun 2012, sampai enam bulan tidak terbayar," jelas Viktor.

Viktor juga merasa heran atas komentar Kepada Dinas (Kadis) PPO TTU di sejumlah media massa bahwa pembayaran dana sertifikasi guru akan terbawa sampai tahun 2014. "Ini sangat aneh dan menimbulkan tanda tanya besar. Saya kira kadis PPO sekarang sudah terlalu lelah untuk gesit memimpin Dinas PPO yang sangat berat, dan sudah saatnya untuk beristirahat. Jangan memaksakan diri, kasihan kalau kemudian menyusahkan diri sendiri," sindir Viktor.

Viktor berharap Bupati TTU harus turun tangan mengambil alih masalah keterlambatan pencairan dana sertifikasi guru, dan menunjuk orang baru yang lebih enerjik untuk memimpin Dinas PPO. Menurutnya, kinerja dinas PPO buru, sampai Oktober 2012 lalu, penyerapan anggaran baru bergerak di bawah sembilan persen.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas PPO Kabupaten TTU, Vinsensius Saba menyatakan, alasan tertundanya pembayaran tunjangan sertifikasi guru karena pihaknya masih melakukan verifikasi nomor rekening para guru calon penerima. Verifikasi dilakukan untuk menghindari adanya kiriman yang tertukar. Menurutnya, proses verifikasi nomor rekening membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Saya sudah perintahkan staf ke bank untuk koordinasi dengan pihak bank agar jangan sampai nanti uangnya salah masuk, sehingga tentunya proses agak tertunda. Dan saya pastikan awal tahun 2013 dana tersebut sudah cair," kata Vinsensius.

Sumber:Kompas

Read More...