Sunday, April 28, 2013

Kondisi Pencairan Tunjangan Sertifikasi di Berbagai Daerah

Sampai Januari 2013 diperkirakan sebanyak 10 triliun rupiah dana transfer daerah yang diperuntukkan bagi tunjangan profesi guru mengendap di rekening daerah. Pengendapan ini menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebab berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang besar. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar, mengungkapkan dana transfer daerah untuk tunjangan profesi guru periode 2011-2012 jumlahnya mencapai 40 triliun rupiah. Namun setelah ditelusuri per Juli 2012, hanya 30 triliun rupiah yang sudah ditransfer ke rekening guru. "Sisanya yang 10 triliun rupiah masih mengendap di rekening pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot)," ungkap Haryono, di Jakarta, Jumat (4/1) - Koran Jakarta.

Pengendapan anggaran tunjangan profesi guru di rekening pemkab dan pemkot tersebut terjadi hampir merata di seluruh provinsi di Indonesia. "Tapi jumlah pengendapan terbesar justru terjadi di daerah-daerah di Pulau Jawa," kata Haryono.



Data tersebut didapat setelah Itjen Kemdikbud menelusuri dan memetakan keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru di 10 provinsi, di antaranya Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Kalimantan. "Selain keterlambatan pencairan, juga ditemukan kasus pemotongan sana tunjangan profesi sehingga yang diterima guru tidak utuh," ujar mantan Pimpinan KPK bidang pencegahan itu.

Padahal, menurut dia, dana tersebut tidak dapat dikembalikan lagi ke pusat. "Jadi memang kita sangat bergantung pada upaya pemerintah daerah untuk segera menyalurkannya karena itu hak guru," papar dia.

Perlu diketahui, dari minimal 20 persen anggaran fungsi pendidikan yang berasal dari APBN, sekitar 70 persennya merupakan dana transfer daerah. Salah satunya berbentuk tunjangan profesi guru yang ditransfer langsung dari Kemenkeu ke kas daerah. Jadi, amat disayangkan jika dana yang jumlahnya bisa mencapai ratusan triliun rupiah itu menguap. "Bayangkan jika 50 persennya saja dari 220 triliun anggaran fungsi pendidikan yang ditransfer ke daerah menguap, bagaimana pendidikan bisa berkualitas?" terang Haryono.

Untuk itu, persoalan keterlambatan pencairan tunjangan profesi yang kerap terjadi tersebut menjadi bahasan penting dalam pertemuan yang dilakukan antara Kemdikbud, Kemendagri, Kemenag, Kemenkeu, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. Sebab konsekuensi dari dana yang mengendap ini adalah bunga simpanan yang ditimbulkannya. "Kami berharap pengendapan ini dengan segala konsekuensinya tidak berujung pada tindak pidana korupsi," harap dia.

Bahkan, menurut Haryono, KPK sangat menaruh perhatian besar terhadap keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru ini. Terlebih lagi, di tahun ini, tunjangan guru tersebut akan naik menjadi 43 triliun rupiah. "Jika sistem pengawasan dan pencairan tidak diprediksi maka angka pengendapan akan semakin membengkak," papar Dia.
KPK, kata Haryono, akan mendorong agar segera dibuat payung hukum yang jelas mengenai aturan pencairan tunjangan profesi guru. "Termasuk mengatur sanksi tegas di dalamnya," cetus dia.

Menyimak perkembangan proses pencairan dana sertifikasi guru di berbagai daerah selama bulan April, di beberapa daerah tampak ada perkembangan yang cukup menggembirakan. Di sebagian daerah yang belum membayar pun terdapat kemajuan-kemajuan yang cukup baik, walaupun daerah yang berangkutan belum bisa membayarnya pada tahun 2013 namun Pemerintah setempat menjanjikan dengan sistem rapel. Sebagai contoh di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemkab memastikan kekurangan tunjangan sertifikasi ribuan guru pada 2012 akan dibayarkan pada 2014. Menurut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Bantul, Fenti Yusdayanti, hal tersebut sesuai arahan dari pemerintah pusat kekurangan akan diberikan secara rapelan pada 2014.

Sementara itu kabar baik juga datang dari Wilayah Timur Indonesia. Pemerintah Kota Tomohon siap untuk membayar dana tunjangan sertifikasi guru pada triwulan pertama tahun 2013. Pembayaran itu akan dilakukan kepada sekitar 1.007 guru, setelah alokasi dana Rp 10,5 Miliar untuk tri wulan pertama mulai Januari hingga Maret masuk ke kas daerah dari pemerintah pusat.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Tomohon, Harold Lolowang, paling lambat 30 April, semua dana tunjangan sertifikasi guru sudah dibayar oleh Pemerintah Kota Tomohon, sesuai dengan edaran dari Permenkeu Nomor 41. Tidak akan melewati batas waktu tersebut, karena anggaran untuk tri wulan pertama senilai Rp 10,5 Miliar sudah masuk ke kas daerah.

Ia mengungkapkan pada tahun 2013, dana tunjangan sertifikasi guru dialokasikan sebesar Rp 42 Miliar, sebab terjadi ketambahan guru dari sebelumnya hanya 648 menjadi 1007 pada tahun ini. “Terjadi peningkatan jumlah guru yang disertifikasi, hampir setengah, makanya anggaran juga ikut meningkat,” ujarnya.

Harold menjelaskan pihaknya kini tinggal menunggu validasi data administrasi guru saja dari Dinas Pendidikan, untuk kelancaran pencairan dana tersebut. “Kami sudah menyurat ke Dinas Pendidikan meminta segera memasukkan data guru, karena disana masih melakukan verifikasi terkait jam mengajar guru, dan data pokok pendidikan,” tuturnya sembari menambahkan untuk tunggakan tahun sebelumnya akan direalisasikan setelah pembayaran tunjangan 2013 tuntas.

Nah para guru di mana pun anda berada, apabila proses pencairan dana sertifikasi guru lancar, maka profesi guru yang selalu digambarkan sebagai sosok "Umar Bakri" karena hidupnya pas-pasan dalam beberapa tahun terakhir mulai "naik daun". Sebab dengan sertifikasi, penghasilan guru bisa naik dua kali lipat dari sebelumnya.

Sertifikasi merupakan program yang nyata-nyata telah meningkatkan penghasilan guru. Lepas dari apakah program sertifikasi ini berpengaruh signifikan atau tidak pada peningkatan kualitas pendidikan, secara individu program ini telah memberikan banyak manfaat bagi para guru. Para guru yang memperoleh uang sertifikasi itu mereka yang semula kebingungan untuk memiliki rumah sudah mulai menyicil membeli kayu atau sebidang tanah. Ada juga yang digunakan untuk merenovasi rumah mereka.

Sistem pembayaran rapelan selama enam bulan sangat menguntungkan bagi guru karena uang dalam jumlah besar bisa dimanfaatkan untuk membeli barang bernilai tinggi dan tentu saja harus bermanfaat :) . Salam sukses!

Diolah dari berbagai sumber

Copyright © 2013 Sertifikasi-guru.com all rights reserved

Read More...

Pengumuman Sertifikasi Guru 2013

Sertifikasi dapat didefinisikan sebagai suatu konfirmasi karakteristik tertentu dari orang, organisasi atau objek.
Dalam kaitannya dengan orang pemberian sertifikasi tersebut adalah untuk melihat kemampuan kompetensi dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya. Certification may refers to the confirmation of certain characteristics of an object, person, or organization. Where a person is certified as being able to competently complete a job or task, usually by the passing of an examination (professional certification).

Sertifikasi Guru merupakan salah satu bentuk sertifikasi profesional. Sertifikasi guru bisa diartikan sebagai suatu proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru ini bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, serta meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas.



Mengacu hasil evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru tahun sebelumnya dan didukung dengan adanya beberapa kajian/studi, maka dilakukan beberapa perubahan mendasar pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2013, khususnya proses penetapan dan pendaftaran peserta.

Perubahan-perubahan tersebut antara lain perekrutan peserta sertifikasi guru sekaligus dilakukan untuk perangkingan calon peserta tahun 2013-2015 oleh sistem terintegrasi dengan data base NUPTK yang dipublikasikan secara online, penetapan sasaran/kuota per provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan keseimbangan usia dan keadilan proporsional jumlah peserta antar provinsi.

Pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2013 dimulai dengan pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemberian kuota kepada dinas pendidikan kabupaten/kota, dan penetapan peserta. Agar seluruh pihak yang terkait pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013.

Validasi data Guru Belum Bersertifikat Pendidik sudah diselesaikan Kemdikbud tanggal 7 Mei:

Pihak Kemdikbud merilis info bahwa validasi data selesai dilakukan per 7 Mei 2012, data tidak valid sudah dikeluarkan dari daftar calon peserta :

- Jenjang dan atau tempat tugas tidak diisi
- Bidang studi TIK, tidak memenuhi kriteria untuk bidang studi TIK
- Usia libih besar atau sama dengan 59 tahun atau usia kurang dari 16 tahun

Selama proses sertifikasi guru, pada tahap sebelum maupun sesudahnya, tidak dipungut biaya apapun

- Keterangan : yang dimaksudkan validasi data selesai dilakukan per 7 Mei 2012, menurut hemat kami adalah per 7 Mei 2013

Terkait tahap verifikasi data guru, daftar guru belum bersertifikat pendidik dan panduan penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2013 perlu difahami permasalahan berikut :

Pertama, Kisi-Kisi Uji Kompetensi (UK) Tahun 2013
Kisi-kisi UK Sertifikasi Guru 2013 dibuat untuk guru-guru yang mengajar di jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Mata pelajaran yang sudah disosialisasikan ada sekitar 69 mata pelajaran. Dimana sekitar 29 bidang studi berupa mapel umum seperti mata pelajaran Guru Kelas TK, mata pelajaran Guru kelas SD, mata pelajaran SLB, mata pelajaran Penjaskes, mata pelajaran IPA, mata pelajaran Matematika, mata pelajaran Biologi, mata pelajaran Fisika, mata pelajaran Kimia, dan lain-lain.

Sedangkan untuk mata pelajaran dalam lingkup Sekolah Menengah Kejuruan sekitar 40 kompetensi keahlian diantaranya kompetensi keahlian Instrumentasi Industri, kompetensi keahlian Teknik Kimia, kompetensi keahlian Teknik Elektronika, kompetensi keahlian TKI, kompetensi keahlian Seni Rupa, kompetensi keahlian Teknik Bangunan, kompetensi keahlian Teknik Plambing dan Sanitasi, kompetensi keahlian Teknik survei dan pemetaan, kompetensi keahlian Teknik Ketenagalistrikan, kompetensi keahlian Teknik Pendingin dan tataudara, dan lain-lain.


Kedua, Daftar guru belum bersertifikat pendidik
Guru belum bersertifikat pendidik adalah guru bukan GTT dan belum memiliki sertifikat pendidik, sertifikasi guru dalam jabatan. Verifikasi data guru bertujuan mendapatkan informasi yang benar sebagai bahan informasi awal dalam penetapan peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tahun 2013 dan tahun-tahun berikutnya.

Ketiga, Sertifikasi Guru dalam jabatan Tahun 2013 : Buku 1. Pedoman Penetapan Peserta
Penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2013 harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan sesuai urutan prioritas. Untuk itu BPSDMPK-PMP Kemdikbud telah mengembangkan AP2SG secara online dan terintegrasi dengan database NUPTK. Aplikasi tersebut telah difasilitasi dengan informasi persyaratan peserta dan prioritas perangkingan. Aplikasi bekerja secara otomatis menampilkan guru-guru yang memenuhi syarat. AP2SG menampilkan SELURUH daftar bakal calon sertifikasi guru tahun 2013-2015 berdasarkan hasil perbaikan data NUPTK yang dikirim oleh operator dinas pendidikan kabupaten/kota.

Keempat, Jadwal Uji Kompetensi (UK) Tahun 2013
Jadwal Pelaksanaan Uji Kompetensi (UK) 2013 mengalami perubahan. Penyelenggaraan UKG 2013 menurut jadwal semula akan digelar tanggal 2 April s.d. 12 April 2013, dirubah atau dimundurkan ke bulan Mei tahun 2013 (hari dan tanggal belum ditetapkan). Alasan perubahan pelaksanaan UKG tersebut dikarenakan anggaran pelaksanaan UKG masih dalam proses pembahasan ulang untuk proses pencairan dananya.


Prinsip Sertifikasi Guru


Sertifikasi Guru dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi guru yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi guru. Akuntabel merupakan proses sertifikasi guru yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Prinsip Sertifikasi Guru yang lainya adalah berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Dalam pelaksanaannya Sertifikasi Guru harus dijalankan secara terencana dan sistematis. Supaya pelaksanaan program sertifikasi guru berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi guru mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, dilakukan melalui uji kompetensi dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung kepada guru yang memenuhi persyaratan.

Sementara itu perihal jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar sertifikasi guru berjalan secara efektif dan efisiens sehingga kualitas hasil sertifikasi guru terjamin. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi guru untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sebagai contoh website Sertifikasi Guru memberikan ilustrasi untuk Sertifikasi Guru tahun 2013, Pemerintah menetapkan kuota sertifikasi guru bertambah 100.000 guru, menjadi 350.000 guru, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, penambahan kuota sertifikasi guru ini untuk mengejar target penyelesaian sertifikasi guru pada tahun 2015 sesuai dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen.

Untuk guru yang sudah memegang sertifikat pendidik Pemeintah akan segera melakukan evaluasi. Evaluasi dimaksud dalam kerangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara terus menerus. Pendidikan dalam prosesnya akan menghasilkan outcome yang final. Artinya, sekali satuan pendidikan memberikan tanda tamat belajar kepada siswa maka itulah hasil akhir dari proses yang ditawarkan sekolah dan dibeli oleh siswa. Jadi, kalau terjadi kesalahan dalam proses pendidikan yang diakibatkan oleh tidak dimilikinya kompetensi oleh guru, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki outcome dari sebuah proses pendidikan oleh satuan pendidikan itu sendiri.

Jika saja para guru yang telah disertifikasi itu tidak berdampak pada kualitas layanan, dapat dikatakan bahwa program sertifikasi belum berhasil. Di negara lain pun semua profesional juga selalu dievaluasi secara periodik. Misalnya di Amerika Serikat seorang ahli mekanik saja harus lulus uji sertifikasi setiap lima tahun sekali. Kalau tidak lulus, maka ijin bengkelnya dicabut. Begitu juga seorang dokter, setiap lima tahun sekali harus menjalani uji kompetensi. Kalau tidak lulus mereka di-grounded, tidak bisa prektek di bidang kedokteran lagi. Bagaimana semangat eavaluasi para guru bersertifikat pendidik? Tentu tidak ada niatan untuk memutuskan kegiatan mengajar mereka di dunia pendidikan, terlebih lebih memutuskan tunjangan profesinya. Tujuan utamanya ialah agar para guru profesional kita sadar bahwa continues professional development tetap dilakukan secara kontinyu.

Copyright © 2013 Sertifikasi-guru.com all rights reserved


Read More...

Thursday, April 4, 2013

Kemdikbud Jamin Tunjangan Guru Cair 9 April

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjamin tunjangan guru segera cair pada 9–16 April mendatang. Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, tunjangan guru yang akan dibayar pada tanggal itu adalah tunjangan profesi bagi guru non-PNS dan tunjangan bagi guru nonsertifikasi. Untuk permasalahan tunjangan guru bersertifikasi bisa dibaca artikel Problematika Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru.

Kemdikbud juga akan membayar tunjangan khusus bagi guru yang bekerja di daerah terpencil, terluar, dan terdepan (3T). ”Tunjangan yang segera cair ini juga akan dibayar kepada guru yang sedang mengambil gelar strata 1 (S-1) dan diploma 4 (D-4),” ujarnya di Jakarta.

Menteri menjelaskan, tunjangan ini dapat dicairkan karena termasuk dalam anggaran yang dikendalikan penuh oleh Kemdikbud. Oleh karena itu, selain dana tunjangan guru, maka dana bantuan operasional sekolah (BOS) pun akan dicairkan pada tanggal tersebut. ”Maksimal minggu depan itu batas waktu semua tunjangan guru sudah mulai dicairkan,” jelasnya.

Menurut dia, tunjangan guru itu dibayar per tiga bulan. Namun, pemerintah baru dapat membayarkan April ini karena anggaran tersebut masih dibidangi Kementerian Keuangan. Namun, Kemdikbud pun melobi Kemenkeu agar tunjangan guru, BOS, BO PTN, dana UN, dan bantuan siswa miskin (BSM) diturunkan segera. Pasalnya, kelimanya adalah program utama yang dananya harus segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dia menjelaskan, mulai tahun ini Rp7,6 triliun tunjangan guru sepenuhnya disalurkan melalui pemerintah pusat. Sebelumnya, pada tahun lalu, sebanyak Rp5,7 triliun tunjangan guru disalurkan melalui dekonsentrasi. Anggaran tersebut dialokasikan bagi sebanyak 629.044 guru. Jumlahnya meningkat dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 610.685 guru.

Dari anggaran tersebut, sebagian anggaran digunakan untuk tunjangan fungsional guru non-PNS daerah atau guru swasta serta yang belum mendapatkan tunjangan profesi karena belum sertifikasi. ”Alasan ditariknya anggaran fungsional ke pusat supaya efektif. Tahun lalu penyalurannya sering terlambat. Oleh karena itu, (sekarang) ke pusat supaya lebih efektif,” terang mantan menkominfo ini.

Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo mengatakan, selain telat pembayaran tunjangan guru banyak yang tidak tepat sasaran, kurang jumlah dan bahkan ada pemotongan tunjangan profesi di berbagai daerah.

Seperti halnya di Pekalongan (Jawa Tengah), jelasnya, pada 2012 lalu Pekalongan mendapat alokasi dana tunjangan Rp46 miliar, namun saat ini menurun menjadi Rp6,79 miliar saja. Padahal dengan tunjangan senilai Rp46 miliar saja, Pemkot Pekalongan hanya mampu membayarkan tunjangan profesi untuk 11 bulan.

Koran Sindo


Read More...

Disdik Sumut Cairkan Dana Sertifikasi

Dinas Pendidikan dan Pengajaran Langkat Sumatera Utara, segera mencairkan dana sertifikasi guru tahun 2011-2013 yang nilainya mencapai Rp44 miliar. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Langkat, Haji Sujarno di Stabat, mengatakan bahwa pihaknya segera mencairkan dana sertifikasi bagi guru-guru tahun 2011 dan 2013.

Disampaikannya bahwa tunjangan sertifikasi guru ini akan dicairkan untuk tahun 2013, triwulan pertama minggu ketiga di bulan April, yang diperuntukkan buat 2.045 orang guru.

Nilai yang akan dicairkan untuk guru sertifikasi tersebut sekitar Rp40 miliar, yang diperuntukkan bagi mereka yang sudah memenuhi syarat mengajar 24 jam seminggu, berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Sujarno juga menjelaskan bahwa dana tunjangan sertifikasi guru untuk tahun 2011, juga akan dicairkan di bulan April, yang totalnya mencapai Rp4 miliar.

Menyangkut dengan tunda bayar tahun 2012, instansinya sudah mendapatkan penjelasan dari pusat, bahwa dananya akan segera ditampung di dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Untuk keseluruhannya kami sudah mendapatkan konfirmasi dari pusat soal pencairan tunjungan sertifikasi untuk guru-guru ini, hanya tinggal menunggu waktunya saja," ungkap Sujarno.

Pada bagian lain, mantan Kepala Bahagian Sosial Pemerintah Kabupaten Langkat itu mengungkapkan bahwa dirinya bertekad melakukan perubahan, selama kepemimpinannya di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Langkat. "Kami akan meniadakan segala macam pungutan liar yang bisa memberatkan para guru dan masyarakat," katanya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa selama ini memang kerap ada potongan meresahkan para guru. Hal seperti itu tidak boleh lagi terjadi. "Saya tidak mau lagi mendengar ada pungutan liar. Kalau mau cari uang jangan seperti itu," tegasnya.

Sujarno juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan konsolidasi dengan "blusukan" ke sekolah-sekolah, tentang hal tersebut. Menyangkut tentang kurikulum baru, Sujarno menyatakan akan segera melaksanakan kurikulum baru sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pusat.

Bahkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada para guru. "Namun, tidak ada kutipan apa pun, sebab segala sesuatunya sudah dibiayai pemerintah pusat melalui dana APBN. Dengan demikian, dirinya berharap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Langkat bisa berjalan dengan baik.

Koran Waspada


Read More...