Friday, May 17, 2013

Jadwal Uji Coba Sistem UKA 2013 - Berubah

Jadwal Uji Kompetensi Guru (UKG) atau Uji Kompetensi Awal (UKA) tahun 2013 akan dilaksanakan pada 27 Mei hingga 8 Juni mendatang. Uji kompetensi ini akan diikuti oleh guru-guru yang belum mempunyai sertifikat pendidik yang berjumlah lebih kurang 600 ribu guru TK (Taman Kanak-kanak) hingga SMA/SMK.

Uji Kompetensi Awal (UKA 2013) akan digunakan sebagai pemetaan kompetensi guru, baik kompetensi pedagogik maupun profesionalnya. Tidak semua guru yang lulus UKA akan serta merta menjadi peserta PLPG (Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru). Melainkan mengacu pada usia dan golongan masa kerja.

Terkait Try Out atau uji coba UKA 2013, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPPMP) Kemdikbud hari ini menyampaikan pengumuman Perubahan Jadwal Pelaksanaan Uji Coba Sistem di seluruh TUK tahap 2. Panitia menetapkan jadwal baru Uji Coba Sistem UKG 2013 menjadi tanggal 23 - 24 Mei 2013 (Sumber: Badan PSDMPK-PMP Kemdikbud).

Karena adanya perubahan Jadwal Uji Coba Tahap 2 Sistem UKG 2013, tampaknya penjadwalan uji coba yang sudah disusun di berbagai daerah perlu disesuaikan dengan penjadwalan ulang dari Badan PSDMPK-PMP Kemdikbud. Contohnya untuk jadwal uji coba UKG di Kota Balikpapan, yang menurut Surat Edaran Disdik setempat akan berlangsung 4 hari yaitu tanggal 10, 11, 19, 20 Mei 2013, kiranya perlu dirubah.

Kegiatan uji coba diselenggarakan karena sistem UKG sering terkendala teknis dalam pelaksanaan sebenarnya. Namun dalam uji coba pun bukan berarti tanpa kendala, contohnya pelaksanaan uji coba Uji Kompetensi Guru (UKG) online bagi guru-guru di 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, Jumat tanggal 10 Mei, sempat mengalami sedikit kendala.

Dikatakan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Drs Johny Runtuwene MSi melalui Ketua Pelaksana Teknis Drs SFY Matindas serta koordinator tim teknis Febry HJ Dien ST MInf Tech, dari 27 Tempat Uji Kompetensi (TUK), terdapat sejumlah wilayah yang mengalami kendala, yakni Kabupaten Talaud dan Minahasa Utara. Menurut Matindas, untuk sistem koneksi internet, sesuai laporan mengalami kelancaran. Bahkan dapat diakses dengan menggunakan flash modem.

Salah satu kendala yang dialami guru peserta adalah mengoperasikan komputer. Begitu juga soal yang lebih mengedepankan penalaran. Menyikapi hal ini, baik Matindas maupun Dien menyampaikan bahwa tujuan UKG online bukanlah uji keterampilan komputer. “UKG bukan mengujikan keterampilan guru mengoperasikan komputer. Tetapi murni untuk mengetahui kompetensi dan kienrja guru,” kata keduanya.

Seperti diketahui, untuk mempersiapkan pelaksanaan UKG online yang digelar serentak pada 27 Mei hingga 08 Juni 2013 mendatang, LPMP telah memulainya dengan menggelar pelatihan operator. Selanjutnya, sebagai koordinasi dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota, LPMP juga melakukan sinkronisasi dengan data ke sistem UKG online. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!

Disusun oleh : Team sertifikasi-guru.com


Read More...

Wednesday, May 15, 2013

Guru Peserta UKA Sergur 2013

Pelaksanaan kegaitan uji kompetensi awal (UKA) sebelum mengikuti PLPG merupakan salah satu bentuk upaya penjaminan mutu proses pelaksanaan sertifikasi guru tahun anggaran 2013. Uji kompetensi awal ini bertujuan untuk menetapkan akademik minimal peserta pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG).

Pelaksanaan uji kompetensi awal melibatkan berbagai instansi antara lain BPSDMP dan PMP, LPTK, LPMP, dan Dinas Pendidikan Kabuaten/Kota. Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi awal sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.


Mengenai siapa saja yang merupakan peserta uji kompetensi awal (UKA) tahun 2013, ditegaskan sendiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, di Jakarta, Rabu (17/4/2013). Pesertanya adalah guru-guru yang belum mengikuti sertifikasi, para guru yang ikut, yang namanya masuk dalam database Kemdikbud yang didaftarkan dinas pendidikan daerahnya. Uji kompetensi ini untuk memetakan kompetensi guru, seperti yang dilakukan kepada guru bersertifikat di tahun lalu.

Menurutnya, tercatat ada 623.489.000 guru TK-SMA/SMK yang ikut pendaftaran uji kompetensi. Uji kompetensi guru yang tahun 2012 sudah dilakukan untuk guru bersertifikat, hal itu dilakukan bukan untuk menentukan kelulusan guru agar bisa ikut sertifikasi. Kemdikbud memang pernah menggelar uji kompetensi awal (UKA) untuk calon guru yang masuk dalam kuota sertifikasi tahun lalu.

Penyelenggaraan uji kompetensi guru ini untuk pemetaan kompetensi guru-guru. Adapun untuk bisa ikut sertifikasi, Pemerintah mengacu pada aturan yang ada, yakni melihat usia dan golongan masa kerja, selain itu, untuk sertifikasi tahun 2013, yang juga diprioritaskan ialah para guru yang gagal di UKA 2012, tetapi sudah mengikuti pelatihan, serta guru yang tidak lulus dalam pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) tahun 2011.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sahiri Hermawan mengatakan, uji kompetensi guru untuk pemetaan memang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan pembinaan guru secara tepat.

Sebagai bahan-bahan untuk dipelajari kami juga sampaikan kembali beberapa hal terkait sistem sertifikasi guru tahun anggaran 2013 berdasar pada Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sergur 2013, diantaranya :

  1. Guru berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c, mengumpulkan dokumen untuk diverifikasi asesor Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung.
    Penyusunan dokumen mengacu pada Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3). LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila hasil verifikasi dokumen, peserta dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) maka yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi persyaratan (TMP), maka guru wajib mengikuti uji kompetensi awal. Guru yang lulus menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan yang tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.
  2. Guru berkualifikasi S-1/D-IV; atau belum S-1/D-IV tetapi sudah berusia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun, atau sudah mencapai golongan IV/a; dapat memilih pola PF atau PLPG sesuai dengan kesiapannya melalui mekanisme pada SIM NUPTK.
  3. Bagi guru yang memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut:
    a. Menyusun portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3).
    b. Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada LPMP setempat melalui dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dikirim ke LPTK sesuai program studi.
    c. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai batas minimal kelulusan (passing grade), dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai passing grade, guru wajib mengikuti uji kompetensi awal. Apabila lulus, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan
    kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.
    d. Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai passing grade, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun.
    e. Apabila hasil verifikasi dinyatakan lulus, guru yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila verifikasi portofolio tidak lulus, maka guru wajib mengikuti uji kompetensi awal. Apabila lulus, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi
    tahun berikutnya.
  4. Peserta yang memilih pola PLPG wajib mengikuti uji kompetensi awal.
    Pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 4).
  5. PLPG diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi berhak mendapat sertifikat pendidik dan peserta yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti satu kali ujian ulang. Apabila peserta tersebut lulus dalam ujian ulang, berhak mendapat sertifikat pendidik dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.

Kiranya bisa disimpulkan bahwa Peserta UKA adalah peserta sertifikasi guru kuota tahun 2013 yang ditetapkan atas dasar Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG). Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!


Diolah oleh Team sertifikasi-guru.com


Read More...

Jadwal UK Sertifikasi Guru Jabar

Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal (UKA) tahun 2012 di Jawa Barat berjalan dengan lancar. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 42.107 orang dan 3.510 orang diantaranya dinyatakan belum berhasil lolos untuk mengikuti diklat pasca UKA terlebih dahulu, dan setelah mereka berhasil lulus diklat pasca UKA maka mereka akan disertakan sebagai peserta PLPG 2013.

Dalam rangka persiapan Uji Kompetensi 2013, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) awa Barat mengadakan Rapat Koordinasi mengenai persiapan Uji Kompetensi Online yang diadakan pada tanggal 30 April-2 Mei 2013. Kegiatan Rakor yang dihadiri oleh Pengelola Sertifikasi di 26 kabupaten/kota di Jawa Barat diadakan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Uji Kompetensi yang direncanakan dilaksanakan pada akhir bulan Mei 2013.

Adapun pelaksanaan UKG 2013 dijadwalkan pada rentang tanggal 27 Mei sampai dengan 8 Juni 2013. Dinas Kabupaten/Kota akan segera mensosialisasikan kepada Peserta UKG 2013 terkait dengan pelaksanaan UKG ini.

Beberapa info mengenai tata tertib UKG perlu dipahami oleh para pseserta diantaranya :

1. Setelah registrasi, peserta memasuki ruangan minimal 30 menit sebelum jadwal ujian dengan menunjukkan Kartu Peserta UKG online dan identitas lainnya, yaitu :

- Kartu peserta UKG (dicetak melalui AP2SG) oleh Dinas Pendidikan
- Surat tugas dari Kepala Sekolah
- Kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor asli) yang sah dan masih berlaku

2. Setiap peserta ujian tidak diperkenankan membawa buku atau referensi, kamera, handphone, alat penyimpan data (flash disk, external hardisk, kalkulator dan lain-lain) ke dalam ruangan ujian.

3. Setiap peserta wajib mengikuti ujian sendiri dan tidak diperkenankan mewakilkan kepada orang lain. Jika ada peserta yang mewakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun, maka haknya sebagai peserta uji kompetensi dinyatakan gugur.

4. Peserta mengisi daftar hadir dan mendengarkan pengarahan dari tim teknis.


Tata Cara Ujian Online

1. Login pada sistem ujian online sesuai dengan nomor peserta uji kompetensi guru dan NUPTK.

2. Latihan menggunakan sistem ujian online selama 15 menit menggunakan soal ujicoba atau soal latihan

3. Mengikuti ujian yang sesungguhnya dengan mengakses soal uji kompetensi yang disediakan.

4. Waktu ujian akan tampil di layar komputer dan mulai menghitung mundur saat soal ujian mulai diakses.

5. Menjawab soal ujian dengan cara memilih jawaban benar menggunakan mouse atau memilih jawaban benar dengan menekan keyboard (huruf A atau B atau C atau D).

6. Jika terjadi salah pilih jawaban, peserta dapat memperbaiki jawaban dengan cara yang sama pada butir 7 di atas. Mengganti jawaban beberapa kali dapat dilakukan dan tidak mengurangi nilai peserta, namun harus dipertimbangkan waktunya.

7. Soal akan muncul di layar komputer satu per satu.

8. Aplikasi UKG online akan berhenti secara otomatis pada saat waktu ujian telah selesai.


Kegiatan Uji Kompetensi Guru Online 2013 di Jawa Barat rencananya akan diikuti oleh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memiliki NUPTK serta belum pernah mengikuti uji kompetensi.

Jumlah guru yang akan mengikuti Uji Kompetensi Guru pada tahun 2013 sejumlah 64.368 orang dengan jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) 255, tersebar di 26 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Para peserta merupakan guru-guru di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, sedangkan Kabupaten Pangandaran dimungkinkan masih menginduk ke Kabupaten Ciamis, karena Kabupaten Pangandaran merupakan pamekaran dari Kabupaten Ciamis.

Pengolahan nilai Uji Kompetensi Guru kali ini akan dilakukan oleh pihak Pusat Pengembangan Program Profesi Pendidik Badan Pengembangan SDMPK dan PMP. Keikutsertaan pendidik dan tenaga kependidikan menjadi salah satu dasar kelulusan seorang pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), tentunya dalam rangka sertifikasi guru tahun 2013.

Oleh Team sertifikasi-guru.com

Sumber:
LPMP Jawa Barat
Jl. Raya Batujajar Km 2 No. 90
Bandung Barat
Telepon (+6222) 6866152
Fax (+6222) 6854282, 6864521


Read More...

Solusi Masalah Pencairan Tunjangan Guru

Pada bulan Mei 2013 ini, tugas Bapak/Ibu Guru mengawal pelaksanaan ujian nasional (UN) telah hampir usai. Namun kegiatan para guru tampaknya terus berlanjut, sekitar tanggal 27 Mei akan dimulai Uji Kompetensi (Awal) untuk memastikan profesionalisme guru. Namun di tengah persiapan kegiatan tersebut, banyak guru di berbagai daerah di Tanah Air yang masih menguruskan masalah pencairan tunjangan guru (PNS) yang masih belum kelar.

Kendala pencairan uang tunjangan profesi pendidik (TPP) guru tidak hanya dialami oleh guru non PNS yang pembayarannya diambil alih kementerian pendidikan dan kebudayaan. Dana TPP guru PNS yang dibayarkan pemerintah daerah juga diberitakan kurang lancar. Masalah pemberian sertifikasi bagi guru, janganlah terlalu dipersoalkan. Karena kebijakan Pemerintah tersebut, penting artinya bukan hanya bagi guru namun juga bagi pendidikan pada umumnya termasuk siswa. Bahkan baru-baru ini Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru sangatlah penting dan berguna. Adanya sertifikasi ini menandakan bila guru sudah memiliki kompetensi. Dengan sertifikasi timbul keyakinan bahwa para guru di Negara kita sudah memiliki kompetensi. Selain itu, guru harus membuat anak didiknya lebih pintar, serta berahklak mulia.

Terkait Masalah Pencairan Tunjangan Guru kami pernah menyampaikan bahwa ada banyak permasalahan yang menyebabkan tunjangan tidak sesuai dengan harapan para guru. Ada sekitar 5 masalah yang kami rekap berdasarkan analisa Fsgi diantaranya : pertama yang dikeluhkan oleh guru adalah dana TPP ini kerap terlambat turun. Kedua adalah pembayaran TPP yang tidak sesuai jumlahnya. Sesuai dengan jadwal yang ditentukan, para guru berhak atas TPP selama sembilan bulan kerja. Masalah ketiga adalah pungutan liar yang ditujukan pada para guru yang belum mendapatkan TPP. Untuk kasus pungutan liar ini, umumnya menimpa para guru yang berada dalam naungan Kementerian Agama. Jumlah pungutannya sendiri bervariasi yaitu antara Rp 150.000 sampai dengan Rp 300.000 per penerimaan.

Masalah keempat adalah adanya intimidasi dari birokrasi pendidikan terhadap para guru yang menanyakan keterlambatan pembayaran TPP. Hal ini terjadi di Payakumbuh Sumatera Barat. Lantaran hal ini, guru-guru tersebut dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan. Masalah terakhir yang masih menghantui penyaluran TPP ini adalah tidak ada kejelasan jumlah yang semestinya diterima oleh para guru didasarkan pada gaji pokok masing-masing guru. Ia memberi contoh pada seorang guru dengan gaji pokok Rp 3.000.000, tidak ada jumlah pasti tunjangan yang diterimanya.

Solusi terhadap permasalah tersebut telah diambil oleh Pemerintah. Sebagai contoh upaya Pemerintah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Mohammad Nuh telah menugaskan Inspektorat Jenderal Kemdikbud untuk meneliti permasalahan yang mengakibatkan dana transfer daerah yang mengendap sehingga penyaluran tunjangan pada guru menjadi terhambat.

Penelusuran ini, menurut Menteri, memang bertujuan untuk mencari duduk perkara, tapi bukan berarti mencari siapa yang salah. Namun, sumber kesalahan ini perlu diketahui. Hal ini dilakukan untuk menentukan solusi yang diambil agar tunjangan profesi ini dapat tersalurkan dengan lancar.

Permasalahan lain, sebagaimana disampaikan Ketua PGRI Sulistyo bahwa seretnya pencairan TPP di antaranya disebabkan pembuatan surat keputusan (SK) pencairan TPP di Kemdikbud belum tuntas. Menurutnya Kemdikbud baru menuntaskan pembuatan SK untuk 60 persen guru. Padahal jumlah keseluruhan guru penerima TPP sekitar 1,2 juta jiwa. Perlu dipahami bahwa yang berhak menerima pencairan TPP tahun ini adalah guru yang lulus sertifikasi hingga 2012.

Salah satu solusi dari permsalahan ini adalah pihak PGRI meminta Kemdikbud serius mengawal pencairan TPP. Di antaranya mempercepat pengurusan SK pencairan TPP.

Penyebab lain sehingga pencairan TPP seret adalah pencatatan data pokok pendidikan (Dapodik) yang terkesan tidak lancar. Pihak Kemdikbud mengklaim dapodik sudah menyasar 96,1 persen guru di seluruh Indonesia. Namun menurut PGRI jumlah tadi tidak benar dengan hasil pengecekan PGRI di lapangan. Menurut Ketua PGRI Sulistyo untuk pengurusan Dapodik di Provinsi DKI Jakarta saja belum beres. Belia mencontohkan Jakarta Ibukota Negara yang dekat dengan Kemdikbud. Hal tersebut untuk menggambarkan bagaimana dengan di daerah-daerah lainnya (yang jauh dari Jakarta.

Tentunya kita berharap pencairan TPP tidaklah sulit atau dipersulit, penggunaan dapodik sebagai syarat pencairan TPP apakah mungkin perlu ditinjau ulang. Sulistyo mengatakan penggunaan dapodik hanya untuk guru pendidikan dasar (SD dan SMP). Sedangkan guru di pendidikan menengah (SMA) dan PAUD sudah tidak menggunakan syarat dapodik lagi. Pihak Kemdikbud belum memberikan kepastian resmi penuntasan TPP triwulan I 2013. Di depan rombongan PGRI, Menteri Nuh bakal menugaskan tim khusus untuk memperlancar pencairan TPP. Sedangkan untuk penghapusan dapodik sebagai syarat pencairan TPP akan dikaji oleh pihaknya.

Demikian kami sampaikan beberapa pendapat terkait Masalah Pencairan Tunjangan Guru tahun anggaran 2012/2013, semoga bisa dijadikan bahan yang bermanfaat minimal untuk kita renungkan bersama-sama. Amin Ya Rabbal Alamin!


Oleh Team Sertifikasi-guru.com
Editor : Drs. Asep Ihsan, SH


Read More...

Thursday, May 9, 2013

Cara Pengecekan Data Dapodik Guru

Pendataan pendidikan secara online lewat data pokok pendidikan (Dapodik) dikabarkan dikeluhkan banyak guru. Alasannya, pendataan masih bermasalah, namun informasinya sudah dipakai sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi guru. Dapodik merupakan sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perancanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif. Sistem pendataan yang baru menerapkan konsep keterbukaan dan sistem kontrol sosial. Dimana data dapat diakses secara online dan terbuka dalam batasan tertentu oleh masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga setiap data yang ada dapat dikritik dan diklarifikasi langsung oleh masyarakat. Dengan sistem ini, maka seluruh program-program Kemdikbud yang berkaitan dengan pendataan akan lebih akuntabel, sehingga tujuan Renstra Depdiknas dalam meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dapat tercapai.

Data pokok pendidikan (Dapodik) merupakan proyek pendataan informasi pendidikan, mulai dari sekolah, guru, dan siswa yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adanya Dapodik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan jadi basis data yang sahih secara nasional dalam pembuatan kebijakan pendidikan.




Terkait dengan pendataan guru di Dapodik, sejumlah daerah mengeluhkan pengunggahan data yang sulit. Selain itu, pilihan pengisian pendataan secara online tidak sesuai dengan kondisi guru.

Sementara di daerah lainnya para guru kebingungan karena pilihan isian data tidak sesuai dengan kondisi mereka. Sebagai contoh, isian untuk guru muatan lokal (mulok) untuk guru-guru di Magetan tidak bisa diproses. Sebab, jenis mulok beragam, bergantung pada kebijakan di sekolah dan daerah. Di Dapodik guru harus melaporkan pemenuhan kewajiban mengakar minimal 24 jam. Namun, guru yang mengajar dua mata pelajaran berbeda atau lebih dari satu sekolah supaya bisa memenuhi ketentuan tersebut tidak bisa mengunggah data mereka. Akibatnya, data para guru tersebut tidak dapat diproses di Dapodik.

Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) juga menegaskan bahwa Data Dapodik bermanfaat untuk penerbitan SK Tunjangan.

Keluhan lain terkait pendataan Dapodik adalah sulitnya atau kurang pahamnya cara mengakses server atau laman untuk pendataan. Berikut ini Team sertifikasi-guru.com memberikan update Laman Pengecekan Data Dapodik Guru :

Akses Pengecekan Data Dapodik, disini

Apabila laman tersebut error atau lambat, para guru bisa memilih salah satu Mirror di bawah ini :



Petunjuk:

  • Masukkan NUPTK sebagai username serta tanggal lahir sebagai password dgn format YYYYMMDD. Sebagai contoh jika tgl lahir anda 2 Agustus 1986 passwordnya: 19860802
  • Jika muncul informasi NUPTK tidak ditemukan, ada beberapa kemungkinan. 1) Kolom NUPTK belum diisi pada data Dapodik anda; 2) Kolom NUPTK anda diisi namun salah ketik. 3) Data Dapodik utk NUPTK ybs belum ter-import ke basis data.
  • Jika ada masalah tertentu, sertakan NUPTK dan masalahnya melalui email ke cekdataguru.dikdas@gmail.com utk kami telusuri penyebabnya. Mohon difahami, bahwa mekanisme update data hanya bisa dilakukan melalui aplikasi Dapodik. Pihak Kemdikbud katanya tidak akan menjawab request update data).

Menurut Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Supriyatno, S.Pd., M.A, bahwa data yang diunggah ke Dapodik harus lengkap, wajar, dan benar.

Tidak tercantumnya nama guru dalam Data Pokok Pendidikan, salah satunya, disebabkan pengisian instrumen data oleh operator sekolah tidak lengkap. Seharusnya data yang dimasukkan dalam aplikasi Dapodik lengkap. Jangan sampai ada variabel yang kosong dan terlewat diisi. Jika ada satu saja variabel tak diisi, maka data secara keseluruhan tidak bisa diolah. Misalnya si A mengajar, tapi rombongan belajarnya (rombel) tidak diisi, bagaimana bukti mengajarnya?.

Data Pokok Pendidikan merupakan program pendataan yang digalang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjaring tiga entitas data pokok pendidikan di seluruh Indonesia secara individual dan relasional. Tiga entitas data tersebut yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), dan satuan pendidikan. Penjaringan dilakukan secara daring (dalam jaringan—online). Instrumen pendataan pun dapat diunduh dari laman Dapodik.


Demikian info Cara Pengecekan Data Dapodik Guru kami sampaikan, semoga bermanfaat! Amin Ya Rabbal Alamin!



Read More...

Tentang Evaluasi Guru Bersertifikasi

Apabila kita menyimak media massa, terutama media cetak banyak sekali kritik dilontarkan kepada guru, juga pada program sertifikasi guru. Menurut kami kalau kita lihat sudut pandang positive thinking, lontaran kritik tersebut bukan bersifat pribadi dan bukan ungkapan rasa benci, tetapi sebaliknya justru karena penghargaan terhadap profesi guru. Anggota masyarakat justru merasa bahwa peran guru yang sangat startegis untuk menghantarkan generasi sekarang ke masa depan bangsa yang lebih cermerlang.

Salah satu bentuk kritikan pada guru atau salah satu ungkapan kekurangpercayaan misalnya terkait implementasi Kurikulum 2013. Implementasi kurikulum baru terutama untuk pelatihan guru selalu dipermasalahkan oleh banyak pihak. Dari durasi pelatihan yang singkat hingga metode pelatihan, menuai dikritik. Bahkan guru dinilai tak siap untuk menjalani perubahan ini. Benarkah demikian? Sementara pihak ada juga yang mengkhawatirkan, karena masa sosialisasi kurikulum baru yang terlalu singkat ditakutkan akan berdampak terhadap lemahnya pemahaman para guru.




Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa guru yang selama ini disebut sebagai ujung tombak penerapan kurikulum baru dan sebagai elemen penting dalam kurikulum baru ini menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Menurut Menteri, guru-guru ini malah antusias sekali, karena para guru adalah pelakunya. Seperti di Lombok, di Jogja, guru ini malah senang. Apalagi saat dikatakan tidak perlu lagi membuat silabus, menurutnya, sebagian besar guru yang ada di daerah yang selama ini dikatakan akan kesulitan menerapkan kurikulum baru justru malah sebaliknya. Para guru ini dinilai cukup bersemangat dengan perubahan kurikulum ini. Bahkan banyak guru tidak sabar untuk segera menjalankan pelatihan.

Sedangkan kritikan terkait sertifikasi guru diantaranya bahwa program sertifikasi guru belum mampu mendongkrak kualitas pendidikan (untuk daerah tertentu). Katanya, program sertifikasi guru baru berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru secara signifikan. Dengan kata lain, sertifikasi guru belum berdampak langsung pada kemajuan peningkatan kualitas pendidikan, karena hal itu dipengaruhi berbagai aspek yang mesti bersinergi. Bukan hanya faktor guru yang mengajar, tetapi kebijakan pemerintah menyediakan fasilitas pendukung proses belajar dan mengajar juga turut menentukan. Tim pemantau dan evaluasi program sertifikasi guru menjadi salah satu yang akan menjadi ukuran keberhasilan dalam mendorong kualitas pendidikan.


Kritikan lainnya yang pernah dipublikasikan di media adalah katanya program sertifikasi guru oleh pemerintah belum meningkatkan prestasi guru dan siswa secara signifikan. Sertifikasi guru hanya efektif meningkatkan minat kaum muda memilih pendidikan sebagai calon guru. Kesimpulan sementara itu berdasar pada hasil kajian Bank Dunia terhadap pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2009, 2011, dan 2012 yang dipaparkan Mae Chu Chang, Head of Human Development Sector Indonesia, pada pertemuan organisasi guru ASEAN di Denpasar. Penelitian di 240 SD dan 120 SMP meliputi 3.000 guru dan 90.000 siswa. Sertifikasi tak mengubah praktik mengajar dan tingkah laku guru. Perubahan yang dilakukan pemerintah untuk membayar lebih guru tak diterjemahkan dalam hasil belajar yang bagus.

Menanggapi kajian Bank Dunia, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo di Jakarta, Minggu (16/12), menjelaskan, sertifikasi baru langkah awal untuk pengakuan guru profesional. Menurutnya jika tanpa diiringi sistem peningkatan profesionalisme guru yang berkesinambungan, tentu saja sertifikasi guru tak berdampak apa-apa. Sayangnya, pemerintah dan pemerintah daerah belum mampu membangun sistem peningkatan profesionalisme yang berkelanjutan bagi tiap guru.

Terkait masalah ini, Prof. Suyanto, Ph.D Plt. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud beranggapan bahwa guru yang saat ini sudah memegang sertifikat pendidik akan segera dievaluasi. Demikian rencana pemerintah dalam kerangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara terus menerus. Pendidikan dalam prosesnya akan menghasilkan outcome yang final. Artinya, sekali satuan pendidikan memberikan tanda tamat belajar kepada siswa, itulah hasil akhir dari proses yang ditawarkan sekolah dan dibeli oleh siswa. Jadi, kalau terjadi kesalahan dalam proses pendidikan yang diakibatkan oleh tidak dimilikinya kompetensi oleh guru, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki outcome dari sebuah proses pendidikan oleh satuan pendidikan itu sendiri.

Kalau saja guru mengajarkan konsep, pengetahuan, ilmu, maupun sistem nilai yang salah kepada siswa, maka setelah seorang siswa lulus dari sekolahnya semua bentuk kesalahan itu akan dibawa serta oleh para lulusan kemana saja dia hidup dan mengabdi. Oleh karena itu guru harus benar-benar profesional, menguasai kompetensi profesi, akademik, sosial, maupun kompetensi pribadi.

Mengapa harus dievaluasi? Apakah tidak pantas dipercaya mereka para guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik? Persoalannya bukan percaya tidak percaya, tetapi permasalahnnya lebih terletak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu mengikuti prinsip deret ukur, sedang peningkatan kompetensi para guru bisa dipastikan hanya bisa berjalan sesuai prinsip deret hitung. Di samping itu, saat ini pembangunan pendidikan kita memusatkan pada kebijakan peningkatan mutu layanan.

Jika saja para guru yang telah disertifikasi itu tidak berdampak pada mutu layanan, apa kata dunia pada sektor pendidikan kita? Di negara maju semua profesional juga selalu dievaluasi secara periodik. Seorang mekanik saja, di Amerika Serikat, harus lulus uji sertifikasi setiap lima tahun sekali. Kalau tidak lulus, maka ijin bengkelnya dicabut. Begitu juga seorang dokter, setiap lima tahun sekali harus menjalani uji kompetensi. Kalau tidak lulus mereka di-grounded, tidak bisa prektek kedakteran lagi. Bagaimana semangat eavaluasi para guru bersertifikat pendidik? Tentu tidak ada niatan untuk memutuskan kegiatan mengajar mereka di dunia pendidikan, terlebih lebih memutuskan tunjangan profesinya. Tujuan utamanya ialah agar para guru profesional kita sadar bahwa continues professional development tetap dilakukan secara terus menerus.

Ada gejala bagi guru yang telah bersertifikasi tidak mau lagi meningkatkan kompetensi profesi mereka. Jika diminta untuk mengikuti seminar akademik saja mereka ogah-ogahan lantaran telah memiliki sertifikat pendidik. Di samping itu, pemerintah memang sudah luar biasa memberikan berbagai tunjangan kepada para guru kita. Paling tidak tahun ini di jenjang pendidikan dasar saja talah mencapai 30 trilyun rupiah untuk membayar berbagai tunjangan guru. Oleh karena itu wajar kalau kompetensi mereka dipetakan melalui sebuah evaluasi kompetensi.

Demikian sekedar wacana tentang Evaluasi Sertifikasi Guru yang disusun oleh team sertifikasi-guru.com, semoga jadi bahan bacaan dan renungan kita semua. Satu hal patut dicatat bahwa guru adalah tetap guru yang selalu bersemangat dalam tugas-tugasnya. Dalam perspektif pedagogis guru merupakan suatu konsep yang menggambarkan sosok pribadi mulia yang menjalankan peran mengajar, baik transferring dan transforming. Mengajar dalam arti transferring yaitu “memindahkan” informasi yang disebut ilmu pengetahuan kepada para siswa yang diajarnya, sedangkan mengajar dalam arti transforming yaitu menamkan nilai budaya positif kepada para siswa yang diajarnya. Dalam menjalankan peran kedua, guru tidak hanya mengajarkan tetapi sekaligus menjadi suri tauladan bagi siswanya.

Kenyataannya di lapangan, walaupun permasalahan tunjangan profesi belumlah lancar namun guru tetap melaksanakan tugas mengajar dengan baik. Walaupun Tunjangan belum lunas sertifikasi guru terus berlanjut. Bahkan untuk meningkatkan kompetensi guru, sebentar lagi Uji kompetensi akan digelar. Usaha pemerintah dalam peningkatan mutu guru tidak akan berhenti sampai di tahap sertifikasi guru saja. Pemerintah akan terus melakukan upaya untuk mengukur kinerja guru. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!



Read More...

Tuesday, May 7, 2013

Solusi Permasalahan Data Pokok Pendidikan - Dapodik

Data Pokok Pendidikan atau Dapodik merupakan sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perancanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.

Sumber data utama pendidikan nasional adalah Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yaitu sistem pendataan sekolah skala nasional dengan memberlakukan suatu kode indentitas yang bersifat unik, tunggal dan berlaku seumur hidup kepada seluruh sekolah Indonesia mulai jenjang pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Yang kedua adalah Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)dan yang ketiga adalah Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Ketiga program pengelolaan data utama tersebut menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan sebagai Data Pendukung Utama Pendidikan Nasional yang valid, akurat, akuntabel dan up to date untuk digunakan dalam melaksanakan program-program Pendidikan Nasional lainnya.

Sebagian daerah mengeluhkan akses Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Padahal, penyaluran tunjangan guru tahun ini bergantung dari sistem tersebut. Menurut Ketua Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan Kabupaten Buton Sultra M. Rusli Asaf, permasalahan mendasar untuk Indonesia bagian timur yaitu sulitnya mengakses internet dalam pemenuhan Dapodik. padahal sistem Dapodik yang bersifat online berbasiskan internet.

Lain halnya dengan masalah Dapodik di Yogyakarta, seperti dikatakan Ketua Umum PGSI, Muhammad Fatah saat ini pengisian Data Pokok Pendidik (Dapodik) pendidikan dasar terhambat. Menurutnya hal ini diakibatkan penerapan sistem online yang tidak disertai sosialisasi bagi penginput data di sekolah-sekolah. Akibat tenaga operator yang tidak disiapkan baik, sehingga saat melakukan pemasukan data sering mengalami kesalahan. Selanjutnya menurut Muhammad Fatah masih banyak guru yang belum ter-update datanya dan bahkan banyak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hanya karena perangkat teknologi yang disiapkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Terkait beberapa permasalahan Dapodik, sertifikasi-guru.com merekap juga beberapa hal terkait permasalahan SK Tunjangan Profesi, diantaranya :

Permasalahan : sudah SK namun Gaji Pokok Tidak Sesuai (PNS-DAU). Kemungkinan penyebabnya adalah kesalahan pengisian Riwayat Gaji Berkala pada Dapodik. Dalam hal ini jalan keluarnya adalah memperbaiki data Riwayat Gaji Berkala pada aplikasi Dapodik, anda harus melaporkan hal tersebut ke Dinas Pendidikan Kab/Kota agar ada penyesuaian Tunjangan. Gaji pokok yang digunakan ada yang sesuai dengan SK KGB per Desember 2012. Berkas-berkas penting yang dibutuhkan yang harus anda bawa, diantaranya :

1. SK Gaji Berkala per Desember 2012
2. Sertifikat yang sudah dilegalisir
3. Fotocopy kartu NUPTK/NRG
4. Dan berkas pendukung lain

Keterangan: sesuai dengan diktum pada SK –TP bahwa Kepala Dinas berhak melakukan perbaikan jika ada kesalahan pada SK dengan menyertakan berkas-berkas yang sah, sehingga tidak perlu perbaikan SK.

Permasalahan : sudah SK namun Gaji Pokok Tidak Sesuai (PNS-DEKON). Faktor penyebabnya adalah kesalahan pengisian Riwayat Gaji Berkala pada Dapodik. Dalam hal ini jalan keluarnya adalah memperbaiki data Riwayat Gaji Berkala pada aplikasi Dapodik, anda harus melaporkan hal tersebut ke Dinas Pendidikan Kab/Kota agar ada penyesuaian Tunjangan. Gaji pokok yang digunakan ada yang sesuai dengan SK KGB per Desember 2012. Berkas-berkas penting yang dibutuhkan yang harus anda bawa, diantaranya :

1. SK Gaji Berkala per Desember 2012
2. Sertifikat yang sudah dilegalisir
3. Fotocopy kartu NUPTK/NRG
4. Dan berkas pendukung lain

Keterangan: Dinas Kab/Kota mengajukan penyesuaian gaji Pokok melalui aplikasi Tunjangan.


Permasalahan : sudah SK namun Gaji Pokok Tidak Sesuai (NON PNS-DEKON). Faktor penyebabnya adalah Data Inpassing Tidak valid (bukan dari isian Dapodik, namun data inpassing dari Biro Kepegawaian). Dalam hal ini jalan keluarnya adalah melakukan update data pada dapodik. Isikan data riwayat gaji berkala dengan benar (jika non PNS dan sudah inpassing isilah sebagaimana isian Golongan dan Masa kerja PNS namun status tetap Non PNS). Kemudian laporkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota agar ada penyesuaian Tunjangan. Gaji pokok yang digunakan ada yang sesuai dengan SK Inpassing. Bawalah berkas yang dibutuhkan, diantaranya :

1. SK Inpassing
2. Sertifikat yang sudah dilegalisir
3. Fotocopy kartu NUPTK/NRG
4. Dan berkas pendukung lain

Keterangan: Dinas Kab/Kota mengajukan penyesuaian gaji Pokok melalui aplikasi Tunjangan


Permasalahan : sudah SK namun Tempat Tugas bukan Sekolah Induk. Faktor penyebabnya adalah kesalahan mengisi sekolah induk pada Dapodik. Dalam hal ini jalan keluarnya adalah meminta Surat Keterangan dari Sekolah yang tercantum dalam SK bahwa ybs mengajar di sekolah tersebut. Sebab umumnya tidak masalah dengan Pencairan tunjangan sepanjang ada Surat Keterangan tersebut. Apabila dipermasalahkan maka dapat mengajukan perbaikan SK melalui Operator Tunjangan Dinas Kab/Kota.


Permasalahan : sudah SK namun NUPTK, NRG dan Rek. Bank milik orang lain. Faktor penyebabnya adalah Data kelulusan menggunakan NUPTK orang lain. Dalam hal ini jalan keluarnya adalah melaporkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota. Bawalah berkas yang dibutuhkan. Dinas Kab/Kota mengajukan pembatalan SK agar dapat diperbaiki data kelulusannya. Setelah pembatalan disetujui pusat, operator Dinas Kab Kota akan melakukan perbaikan data kelulusan. Operator Dinas akan mengajukan SK baru untuk yang bersangkutan.


Permasalahan : data sudah memenuhi syarat, namun SK tak kunjung Terbit. Faktor penyebabnya adalah data pendukung kurang.

Dalam hal ini jalan keluarnya adalah menanyakan pada operator apa/bagaimana status dokumen anda. Apabila status masih edit, kemungkinan masih ada kekurangan data anda diantaranya :

1. Masa Kerja dan Golongan tidak diisi
2. Status Kepegawaian tidak diisi
3. No Rekening Bank belum ada
4. NRG Belum ada
5. NUPTK di data kelulusan menggunakan NUPTK orang Lain


Sebagai info, bahwa sistem Dapodik yang baru menerapkan konsep keterbukaan dan sistem kontrol sosial (social control) yang diberlakukan. Dimana data dapat diakses secara online dan terbuka dalam batasan tertentu oleh masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga setiap data yang ada dapat dikritik dan diklarifikasi langsung oleh masyarakat. Dengan sistem ini, maka seluruh program-program Depdiknas yang berkaitan dengan pendataan akan lebih akuntabel, sehingga tujuan Renstra Depdiknas dalam meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dapat tercapai.

Demikian sekedar solusi Permasalahan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kami sampaikan, semoga bermanfaat! Amin Ya Rabbal Alamin!


Copyright © 2013 sertifikasi-guru.com all rights reserved

Read More...

Kemenag Targetkan Lunasi Tunjangan Sertifikasi Guru Tahun 2014

Di beberapa daerah seperti di Kabupaten Indramayu Jawa barat diberitakan ratusan guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) bukan-PNS mengeluh karena belum menerima tunjangan sertifikasi triwulan pertama 2013. Biasanya, tunjangan sertifikasi biasanya dibayarkan setiap triwulan sekali. Namun, hingga memasuki triwulan kedua, tunjangan pada triwulan pertama 2013 belum cair.

Sementara itu puluhan guru non-PNS di jajaran Kemenag Kabupaten Aceh Utara mendatangi gedung DPRK Aceh Utara, Senin tanggal 6 Mei. Para guru honorer ini ingin menyampaikan keluhan kalau mereka belum menerima dana sertifikasi sudah setahun lebih. Padahal mereka sejak tahun 2011 telah dinyatakan telah lulus sertifikasi dan telah mengantongi nomor regestrasi.

Kehadiran para honorer karena telah berupaya melakukan konfirmasi dengan pihak kemenag, tapi katanya tidak ada kejelasan. Alasan pihak kemenag Aceh Utara, dana itu sudah masuk dalam DIPA kemenag tahun 2013 tapi masih bertanda bintang. Diperkirakan ada sekitar 75 tenaga honorer yang belum menerima dana sertifikasi tersebut.

Dana itu diperuntukan untuk membayar sertifikasi guru non PNS sebanyak 408 orang dibawah Kementerian Agama Aceh Utara. Apalagi, mereka sudah lulus sertifikasi tahun 2011 lalu dan mengantongi nomor regestrasi (NRG). Menurut ketua komisi A DPRK Aceh Utara, Amiruddin B, pihaknya sudah memenuhi persyaratan, baik bukti lulus sertifikasi dan memiliki nomor regestrasi (NRG) sejak tahun 2011 lalu. Seharusnya kami sudah menerima dana sertifikasi sejak januari 2012.

Terkait permasalahan sertifikasi guru Kemenag tersebut, Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama, Prof. Dr. Nur Syam menjelaskan, hingga kini kementerian tersebut masih memiliki utang kepada para guru sebesar Rp1,9 triliun dan pada 2014 pembayaran dana pasca sertifikasi para guru tersebut sudah harus lunas. Menurutnya dana sebesar Rp1,9 triliun belum dibayar karena berbagai hal, namun pada 2014 hutang kepada guru itu sudah harus lunas.

Penegasan Dirjen Pendis tersebut disampaikan ketika meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) di MIN 16 Cipayung, dan Madrasah Al Hamid Cilangkap di kawasan Jakarta Timur, Senin (6/5).

Nur Syam saat itu didampingi Kepala Kanwil Kemenag Prov DKI Jakarta Akhmad Murtado, Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Kidup Supriyadi dan sejumlah pejabat lainnya. Dirjen Pendis tersebut mengaku prihatin karena hak guru sebagai tunjangan profesinya sampai saat ini belum terbayarkan, tetapi ia berupaya bahwa dana pasca sertifikasi para guru sebesar Rp1,9 yang belum terbayarkan pada 2014 sudah harus lunas.

Kejadian ini juga dialami para guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang jumlahnya ia perkirakan mencapai Rp8 triliun. Untuk itu ia minta agar para guru tidak merasa khawatir bahwa hal itu akan terbayar. Tentu dengan catatan, data yang ada harus sesuai. “Mudah-mudahan tidak ada kesalahan pendataan, sehingga tunjangan profesi itu bisa dibayar,” ia menegaskan.

Terkait dengan hal itu, ia pun minta para guru tetap dapat memberikan kemampuannya untuk anak didik sehingga kualitasnya ke depan makin baik. Semoga saja pencairan dana sertifikasi untuk para guru yang bertugas di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bisa berjalan lancar dan tidak mempengaruhi proses kependidikan dalam arti pengajaran kepada siswa di sekolah. Amin Ya Rabbal Alamin!



Read More...

Saturday, May 4, 2013

Kisi-kisi UKA Sergur 2013

Penyelenggaraan Uji Kompetensi 2013 menurut jadwal semula akan digelar tanggal 2 April s.d. 12 April 2013, dimundurkan ke bulan Mei tahun 2013. Menurut informasi yang bisa dipercaya bahwa 2013 kegiatan uji kompetensi guru akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 15 – 27 Mei 2013.

Terkait Jadwal UKA Sertifikasi Guru 2013, beberapa waktu yang lalu Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kemdikbud mengirim surat resmi kepada para kepala LPMP se-Indonesia untuk mengantisipasi kesalahan mengenali jadwal.



Selain penyampaian perubahan jadwal, Kemdikbud juga menyampaikan beberapa hal penting lainnya terkait uji kompetensi tahun 2013, diataranya permasalahan verifikasi kelayakan tempat uji kompetensi guru (TUKG) dan menunjuk operator yang kompeten untuk menjamin kelancaran dan ketepatan waktu pelaksanaan UKG online oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, tugas tersebut wajib dilakukan.

Selain itu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yang belum selesai melakukan ploting peserta ke masing-masing TUKG masih diberi kesempatan sampai dengan tanggal 30 Maret 2013.

Terkait mata pelajaran, karena tidak adanya mata pelajaran TIK pada struktur kurikulum SMP dan SMA tahun 2013, maka UKG tahun 2013 tidak ada mata uji TIK. Oleh karena itu, peserta UKG mata Pelajaran TIK dapat merubah ke mata peïajaran lain yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan peserta sertîfikasi guru. Perubahan mata pelaiaran masih dimungkinkan dan diberi kesempatan sampai dengan tanggal 13 April 2013 (mekanisme perubahan akan disampaikan melalui AP2SG).

Pihak Kemdikbud masih menemukan kesalahan NUPTK peserta, untuk itu mohon dapat dikoordinasikan dengan kabupaten/kota konfirmasi data yang dikirim melalui e-mail untuk diverifikasi ulang kebenaran NUPTK serta pihak Kemdikbud menerima hasilnya paling lambat tanggal 30 Maret 2013.

Berikut ini kami akan menyampaikan Kisi-Kisi Uji Kompetensi Tahun 2013 yang merupakan pedoman berharga bagi para guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.

Perlu kita fahami bersama bahwa Guru belum bersertifikat pendidik adalah guru bukan GTT dan belum memiliki sertifikat pendidik, sertifikasi guru dalam jabatan. Verifikasi data guru bertujuan mendapatkan informasi yang benar sebagai bahan informasi awal dalam penetapan peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tahun 2013 dan tahun-tahun berikutnya.


Kisi-kisi Uji Kompetensi 2013


No.Mapel Umum Mapel SMK
1 Guru Kelas TK Download Instrumentasi Industri Download
2 Guru kelas SD Download Teknik Kimia Download
3 SLB Download Teknik Elektronika Download
4 Penjaskes Download TKI Download
5 IPA Download Seni Rupa Download
6 Matematika Download Teknik Bangunan Download
7 Biologi Download Teknik Plambing dan Sanitasi - file belum bisa didownload
8 Fisika Download Teknik survei dan pemetaan - file belum bisa didownload
9 Kimia Download Teknik Ketenagalistrikan Download
10 IPS Download Teknik Pendingin dan tataudara - file belum bisa didownload
11 Ekonomi Download Teknik Mesin Download
12 Sosiologi Download Teknik otomotif Download
13 Antropologi Download Tek Pswt Udara Download
14 Geografi Download Teknik Perkapalan Download
15 Sejarah Download Teknologi Tekstil Download
16 PKN Download Teknik Grafika Download
17 Bahasa Inggris Download Geologi Pertambangan Download
18 Bahasa Indonesia Download Pelayaran Download
19 Bahasa Arab Download Teknik Industri Download
20 Bahasa Jerman Download Teknik Perminyakan Download
21 Bahasa Perancis Download Teknik Telekomunikasi Download
22 Bahasa Mandarin Download Teknik Broadcasting Download
23 TKI Download Kesehatan Download
24 KKPI Download Perawatan Sosial Download
25 Kewirausahaan Download Seni Budaya Download
26 Bimbingan Konseling Download Desain Produksi Kria Download
27 Bahasa Jepang Download Pariwisata Download
28 Bahasa Jawa Download Tata Boga Download
29 Bahasa Sunda Download Tata Kecantikan Download
30 -- Tata Busana Download
31 -- Agribisnis Produksi Tanaman Download
32 -- Agribisnis Produksi Ternak Download
33 -- Agribisnis Sumberdaya Perairan Download
34 -- Mekanisasi Pertanian Download
35 -- Agribisnis Hsl Pertanian Download
36 -- Penyuluhan pertanian Download
37 -- Kehutanan Download
38 -- Administrasi Perkantoran Download
39 -- Keuangan Download
40 -- Tata Niaga Download


Demikian bahan-bahan Uji Kompetensi (UK/UKA) Sertifikasi Guru atau Kisi-kisi Uji Kompetensi Tahun 2013, dengan catatan tentunya ada beberapa file yang kami belum peroleh dari Kemdikbud Insya Allah secepatnya kami informasikan. Kami berharap informasi ini dapat membantu Bapak/Ibu Guru dalam mempersiapkan Uji Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Guru tahun anggaran 2013. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!


Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan




Copyright © 2013 sertifikasi-guru.com all rights reserved

Read More...

Problematika Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru 2013

Permasalahan Pencairan Tunjangan bagi guru yang bersertifikasi tampaknya sudah merupakan tugas kita semua untuk menyelesaikannya. Kurang lancarnya Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru 2013 di berbagai daerah merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA.

Team sertifikasi-guru.com mencoba merekap berbagai problematika terkait dana guru tersebut, tentunya dengan sumber-sumber yang kami anggap kredibel termasuk kebijakan-kebijakan yang disampaikan Kemdikbud.



Terkait permasalahan tunjangan profesi guru (TPG), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pernah menyampaikan hasil kajian yang menunjukkan pola dan modus yang sama dalam pendistribusian TPP. Menurut Fsgi bahwa permasalahan TPP diantaranya :

Masalah pertama yang dikeluhkan oleh guru adalah dana TPP ini kerap terlambat turun. Semestinya, para guru ini menerima tunjangan ini rutin tiap tiga bulan sekali. Namun pada kenyataannya, banyak guru yang tak kunjung mendapat tunjangan sejak masuk triwulan kedua yang artinya selama enam bulan guru tersebut tak menerima haknya.

Masalah kedua adalah pembayaran TPP yang tidak sesuai jumlahnya. Sesuai dengan jadwal yang ditentukan, para guru berhak atas TPP selama sembilan bulan kerja. Namun pada praktiknya, sebagian besar guru baru menerima TPP untuk lima sampai dengan tujuh bulan saja.

Selanjutnya, masalah ketiga adalah pungutan liar yang ditujukan pada para guru yang belum mendapatkan TPP. Untuk kasus pungutan liar ini, umumnya menimpa para guru yang berada dalam naungan Kementerian Agama. Jumlah pungutannya sendiri bervariasi yaitu antara Rp 150.000 sampai dengan Rp 300.000 per penerimaan.

Masalah keempat adalah adanya intimidasi dari birokrasi pendidikan terhadap para guru yang menanyakan keterlambatan pembayaran TPP. Hal ini terjadi di Payakumbuh Sumatera Barat. Lantaran hal ini, guru-guru tersebut dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Masalah terakhir yang masih menghantui penyaluran TPP ini adalah tidak ada kejelasan jumlah yang semestinya diterima oleh para guru didasarkan pada gaji pokok masing-masing guru. Ia memberi contoh pada seorang guru dengan gaji pokok Rp 3.000.000, tidak ada jumlah pasti tunjangan yang diterimanya.

Hal-hal tersebut marupakan rekap permasalahan versi Fsgi yang disampaikan Sekretaris Jenderalnya.

Terkait permasalahan keterlambatan dana sertifikasi, Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Sumarna Surapranata mengakui bahwa tunjangan profesi guru (TPG) kerap terlambat sampai pada guru penerima. Penyebab utamanya, ungkap Sumarna, dana itu urung dikirim karena banyak guru yang terganjal syarat penerimaan saat verifikasi data dilakukan.

"Ada guru yang tidak dibayar karena enggak memenuhi waktu minimal mengajar 24 jam. Kalau tetap dibayar, nanti kena sanksi," kata Pranata, Jumat (17/8/2012), di gedung Kemdikbud, Jakarta.

Dia menambahkan, penyebab lainnya adalah dana yang tersedia di kas umum daerah tidak mencukupi. Kekurangan dana itu terjadi karena banyak guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang naik golongan sehingga berpengaruh pada perubahan gaji pokok guru tersebut. Pasalnya, nominal TPG untuk guru PNS adalah satu kali gaji pokok.

Keterlambatan pembayaran TPG terjadi merata hampir di seluruh daerah. Banyak guru yang mengeluh karena di masa memasuki triwulan ketiga, TPG triwulan pertama dan kedua belum juga diterima.

Permasalahan lain yang ramai diperbincangkan adalah endapan dana transfer daerah. Pada bulan Maret 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus menelusuri duduk perkara endapan dana transfer daerah untuk tunjangan profesi guru yang mencapai Rp 10 triliun. Melalui tim bersama yang dibentuk dengan dua kementerian lain, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, diharapkan dapat segera diurai simpul masalahnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan bahwa pihaknya langsung menugaskan Inspektorat Jenderal Kemdikbud untuk meneliti permasalahan yang mengakibatkan dana transfer daerah tersebut mengendap sehingga penyaluran tunjangan pada guru menjadi terhambat.

Penelusuran ini, menurut Menteri, memang bertujuan untuk mencari duduk perkara, tapi bukan berarti mencari siapa yang salah. Namun, sumber kesalahan ini perlu diketahui. Hal ini dilakukan untuk menentukan solusi yang diambil agar tunjangan profesi ini dapat tersalurkan dengan lancar. Menteri juga menyampaikan bahwa untuk tahun ini, pencairan triwulan pertama harapannya April. Jadi sama seperti model BOS, jelas Nuh.

Salah satu alasan dari Pemda tentang mengendapnya dana disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Alexius Akim membantah bahwa tunjangan profesi guru sengaja diendapkan di rekening dana transfer daerah. Menurut Alexius, tak ada niat dari pemerintah daerah untuk menimbun dana transfer tersebut.

"Saya kira perlu diluruskan masalah mengendap ini. Kenapa dana transfer daerah tersebut tidak disalurkan pada guru sehingga banyak yang tak genap 12 bulan," kata Alexius seusai Sosialisasi Kurikulum 2013 di Hotel Mahkota, Pontianak, Minggu (10/3/2013).

Pemerintah juga akan membentuk tim bersama untuk menindaklanjuti aduan keterlambatan tunjangan guru tahun ini. Pembentukan tim ini untuk mencari solusi agar dana-dana seperti ini nantinya tidak terhambat lagi penyalurannya dan jelas akuntabilitasnya.

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar, mengatakan bahwa pembentukan tim ini telah dibahas bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Nantinya dari masing-masing instansi tersebut akan mengirimkan dua orang untuk bergabung dalam tim.

Menurutnya endapan dana transfer daerah tersebut, terbilang sangat besar yaitu sebanyak Rp 10 triliun. Hal ini diketahui saat ada penelusuran pada 1 Juli 2012, anggaran dana transfer daerah yang ditransfer sebanyak Rp 40 triliun untuk tunjangan profesi guru. Namun yang tersalurkan baru sebanyak Rp 30 triliun dan sisanya dibiarkan mengendap di rekening daerah.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah melakukan audit investigasi terhadap tunjangan guru dan dana alokasi khusus (DAK) di 10 provinsi. Dari audit tersebut, pihaknya menemukan anggaran yang dipotong, diendapkan, dan DAK yang bermasalah. Beliau mengklaim bahwa pihaknya telah monitoring dan evaluasi sudah dilakukan untuk sampel khusus. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh dana yang sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan baru 30 persen yang disalurkan kepada guru.

Haryono Umar, berharap bahwa masalah ini harus segera diselesaikan. Apalagi, dananya mencapai Rp 10 triliun dan berpengaruh pada pengembangan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Namun selain permasalahan tersebut, kita juga patut bersyukur bahwa untuk beberapa daerah proses pencairan tunjangan guru berjalan lancar. Pada bulan Mei 2013 ini kami melihat banyak daerah yang sudah mulai menyalurkan dana sertifikasi tersebut. Misalnya di Bantul Yogyakarta, Pemerintah setempat sudah mengeluarkan surat edaran yang mengatakan bahwa pencairan dana sertifikasi guru dilakukan 30 April. Beberapa guru mengaku “deg-degan” dan tengah menunggu tunjangan sertifikasi masuk ke rekening mereka. Salah satu guru SMP negeri yang enggan disebut namanya juga mengaku hingga siang tunjangan sertifikasi belum masuk ke rekeningnya. Meski begitu, dia mengaku tidak risau dan tetap optimistis dana sertifikasi ini akan cair segera.

Ditanya mengenai besaran dana yang diterima, dia menjelaskan tiap bulan menerima gaji pokok rata-rata Rp 2,5 juta. Sehingga tunjangan sertifikasi yang akan cair pada triwulan pertama sekitar Rp7,5 juta. Salah satu guru lain juga menambahkan, dia sempat menanyakan perihal dana sertifikasi ke Bank BPD tapi dijawab kemungkinan pencairan mundur antara tanggal 1-5 Mei mendatang Ketua Komisi D DPRD Bantul Sarinto berharap dana sertifikasi tahun ini tidak mengalami masalah seperti tahun lalu.

Dari Bandung Jawa Barat, dikabarkan Tunjangan Guru, sudah mulai dicairkan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji menampik pihaknya lalai dalam memperhatikan kesejahteraan guru terutama terkait pencairan tunjangan profesi guru. Menurut Oji, tunjangan tersebut sudah mulai dicairkan. Menurutnya prosedur pendairan tidak melalui Dinas Pendidikan, tapi ke guru yanag bersangkutan melalui rekening masing-masing.

Oji mengakui ada sebagian guru yang tidak menerima. Hal itu karena mereka belum memiliki Data Pokok Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dapodik) dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Demikian informasi Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru sebagai bahan renungan kita semua. Semoga bermanfaat, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!


Copyright © 2013 sertifikasi-guru.com all rights reserved

Read More...

Friday, May 3, 2013

Jadwal UKA Sertifikasi Guru 2013

Jadwal Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru 2013 sempat mengalami perubahan. Penyelenggaraan UKG 2013 menurut jadwal semula akan digelar tanggal 2 April s.d. 12 April 2013, dimundurkan ke bulan Mei tahun 2013. Menurut informasi yang bisa dipercaya bahwa pada tahun 2013 kegiatan uji kompetensi guru akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 27 Mei s.d 8 Juni 2013.

Sebagai contoh adanya kesiapan UKA Sertifikasi Guru 2013 di daerah Provinsi Sumatera Utara, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) setempat akan melaksanakan uji kompetensi guru (UKG) yang akan diikuti sekitar 45.022 orang guru di tahun 2013 serentak di seluruh Indonesia berlangsung mulai 15 – 27 Mei 2013. Para peserta UKG tersebut akan mengikuti ujian di 122 lokasi tempat uji kompetensi (TUK), meliputi 118 TUK online dan 4 TUK sistem manual.

Mohon dibaca update Jadwal UKA 2013

Kepala LPMP Sumut Drs Bambang Winarji MPd kepada wartawan usai memimpin upacara peringatan Hardiknas Tahun 2013 di kantor Jl Asam Kumbang Medan, Kamis (2/5) menjelaskan, sebelum pelaksanaan UKG, pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi (rakor) sertifikasi guru dan operator dengan seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Pada rakor tersebut juga akan dilakukan pembekalan petugas operator di tempat uji kompetensi (TUK) di seluruh kabupaten/kota yang dipusatkan kegiatannya di provinsi. Kemudian, LPMP juga akan melakukan uji coba dan pra UKG sebelum nantinya dilakukan UKG yang sebenarnya.

“Tahun ini, kegiatan UKG akan dilakukan menggunakan dua model, yakni UKG secara manual yang direncanakan berlangsung pada 21 Mei 2013 di empat daerah yaitu, di kabupaten Nias, Nias Selatan (Nisel), Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli,” jelasnya.

Bambang mengutarakan, untuk tahun ini UKG manual hanya dilakukan sehari, sedangkan UKG sistem online waktunya lebih lama.

Kepada seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diimbau untuk mempersiapkan diri dan mengirimkan data peserta UKG yang valid yang bertujuan untuk mensukseskan pelaksanaan UKG di Sumut.

Menyinggung penerapan kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan secara bertahap dan terbatas. Sesuai ketentuan Kemendikbud, kurikulum bertahap berarti kurikulum tidak diterapkan di semua kelas di setiap jenjang, tetapi hanya di kelas 1 dan kelas 4 untuk jenjang SD dan kelas 7 untuk SMP serta kelas 10 untuk SMA dan SMK.

Sedangkan terbatas tambahnya, diartikan bahwa jumlah sekolah yang melaksanakannya disesuaikan dengan tingkat kesiapan sekolah. Kurikulum 2013 ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap secara utuh. Hal ini penting dalam mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21 dan menyiapkan generasi emas 2045.

Mengenai kondisi pendidikan di Sumut selama setahun terakhir ini, Bambang menyebutkan, perkembangan dan kemajuan pendidikan cukup baik dan mendapat dukungan dari Pemprovsu serta seluruh komponen masyarakat lainnya. “Kita berharap kualitas pendidikan di Sumut akan lebih meningkat lagi kedepannya,” ucapnya.


Mendikbud M Nuh dalam sambutan dibacakan Kepala LPMP Bambang Winarji pada peringatan Hardiknas 2013 bertemakan,” Meningkatkan Kualitas dan Akses Berkeadilan” mengatakan, tantangan, persoalan dan harapan seluruh masyarakat dalam menyiapkan generasi yang lebih baik.

Layanan pendidikan haruslah dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (education for all) tanpa membedakan asal-usul, status sosial, ekonomi dan kewilayahan. Oleh karenanya, pemerintah pusat dan daerah telah berusaha memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 melalui pembangunan sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia termasuk di daerah 3 T (terdepan, terluar dan tertinggal).



Terkait Jadwal UKA Sertifikasi Guru 2013, beberapa waktu yang lalu Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kemdikbud mengirim surat resmi kepada para kepala LPMP se-Indonesia untuk mengantisipasi kesalahan mengenali jadwal.

Selain penyampaian perubahan jadwal, Kemdikbud juga menyampaikan beberapa hal penting lainnya terkait uji kompetensi tahun 2013, diataranya permasalahan verifikasi kelayakan tempat uji kompetensi guru (TUKG) dan menunjuk operator yang kompeten untuk menjamin kelancaran dan ketepatan waktu pelaksanaan UKG online oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, tugas tersebut wajib dilakukan.

Selain itu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yang belum selesai melakukan ploting peserta ke masing-masing TUKG masih diberi kesempatan sampai dengan tanggal 30 Maret 2013.

Terkait mata pelajaran, karena tidak adanya mata pelajaran TIK pada struktur kurikulum SMP dan SMA tahun 2013, maka UKG tahun 2013 tidak ada mata uji TIK. Oleh karena itu, peserta UKG mata Pelajaran TIK dapat merubah ke mata peïajaran lain yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan peserta sertîfikasi guru. Perubahan mata pelaiaran masih dimungkinkan dan diberi kesempatan sampai dengan tanggal 13 April 2013 (mekanisme perubahan akan disampaikan melalui AP2SG).

Pihak Kemdikbud masih menemukan kesalahan NUPTK peserta, untuk itu mohon dapat dikoordinasikan dengan kabupaten/kota konfirmasi data yang dikirim melalui e-mail untuk diverifikasi ulang kebenaran NUPTK serta pihak Kemdikbud menerima hasilnya paling lambat tanggal 30 Maret 2013.

Sebagai info terkait kegiatan UKA Sertifikasi Guru 2013, kami sampaikan Kisi-Kisi Uji Kompetensi Tahun 2013 yang merupakan pedoman berharga bagi para guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, bisa anda unduh melalui Disini. Semoga sukses Uji Kompetensi Guru dalam rangka melihat peta kemampuan dari Bapak/Ibu guru tidak hanya di lingkup kabupaten / kota tempat dimana Bapak/Ibu mengabdi, tetapi secara nasional, Amin Ya Rabbal Alamin!

Diolah oleh Team Sertifikasi-guru.com

Copyright © 2013 sertifikasi-guru.com all rights reserved



Read More...

Tunjangan Sertifikasi Guru Tasik Belum Tuntas

Pencairan dana sertifikasi bagi guru di Kota Tasikmalaya Jawa Barat, sampai Senin (29/4) masih menyisakan masalah. Sebanyak 705 guru belum menerima surat keputusan (SK) sertifikasi. Di sisi lain, sebanyak 3.118 telah menerima dana dari pemerintah pusat ini.

Menurut Dadang Abdul Patah, ketua Asosiasi Kepala Sekolah Kota Tasikmalaya, yang membuat ratusan guru itu belum mendapatkan tunjangan karena terganjal sistem dapodik (data pokok pendidikan). Dia menjelaskan, tidak keluarnya SK sertifikasi bagi para guru tersebut karena kini sistem pencairan tunjangan profesi guru mengacu pada dapodik. Sedangkan, data dapodik, tidak sesuai dengan kondisi riil lapangan, namun dijadikan dasar pembayaran tunjangan profesi.

"Sekarang tunjangan profesi berdasarkan dapodik, tapi sayangnya data itu tidak sesuai fakta. Banyak guru yang mengajar lebih dari 24 tidak terekam dan banyak guru yang mengajar di sekolah lain juga tidak terekam," ungkapnya.

Ditambah lagi, kata Dadang, di Kota Tasikmalaya, guru yang mengajar mata pelajaran Ekonomi Syariah dan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) tidak masuk kategori guru yang telah memenuhi jam pelajaran selama 24 jam.

"Ini sangat tidak adil bagi guru yang mengajar ekonomi syariah dan PLH, namun tidak bisa lolos sertifikasi. Akibat tidak diakui sebagai mata pelajaran yang telah memenuhi selama 24 jam," tutur Kepala SMPN 3 Kota Tasikmalaya ini.

Menurutnya, pembayaran tunjangan profesi guru yang didasarkan atas dapodik sudah berlaku bagi guru-guru yang mengajar di jenjang pendidikan dasar. Sedangkan untuk guru yang mengajar di jenjang pendidikan menengah, pembayaran tunjangan profesinya belum menggunakan dapodik online, masih berdasarkan perhitungan manual. "Meski begitu kita masih mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki data-data yang terkait dengan pendidikan, mulai dari data sekolah, siswa dan guru," ujarnya.

Dia berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan, bisa mencairkan tunjangan bagi guru yang terkena sistem dapodik. "Pemkot dan provinsi harus bertanggung jawab dengan tidak cairnya sertifikasi bagi diri yang tidak memenuhi sistem dapodik ini. Karena mereka memiliki hak mendapatkan tunjangan," ujarnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Budiaman Sanusi mengatakan sangat prihatin tidak cairnya tunjangan sertifikasi bagi guru yang tidak sesuai sitem dapodik. Menurutnya, pencairan tunjangan berdasarkan dapodik merupakan kewenangan dan keputusan pemerintah pusat. "Saya harap para guru tersebut bisa bersabar, sebab kita sedang berusaha memfasilitasinya. Karena masih ada waktu sampai dengan pertengahan Mei untuk penebitan SK sertifikasi yang belum cair," tandasnya.

Terkait Pendataan guru di Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Direktorat Pendidikan Dasar Kemendikbud yang menggunakan Dapodik (Data Pokok Pendidikan), Direktur P2TK Ditjen Dikdas Kemendikbud Sumarna Surapranata hari ini menyampaikan bahwa Pendataan guru mendekati 100%.

Menurutnya pendataan yang laksanakan pihaknya sudah dilaksanakan sejak April 2012 dan secara manual. Sampai April 2013, Dapodik Dikdas Kemendikbud mendekati hampir 100%,tepatnya mencapai 96.9%.

Dari berbagai sumber

Read More...