Thursday, November 27, 2014

Upah Minimum Guru Honorer Bakal Ditetapkan Pemerintah

Perhatian Pemerintah terhadap kesejahteraan guru-guru bukan pegawai negeri sipil (non-PNS), dinilai masih perlu ditingkatkan. Padahal, mereka memiliki tugas yang sama beratnya dengan para guru-guru PNS, yakni sama-sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan pantuan Komnas Pendidikan, sekolah-sekolah swasta yang memiliki funding (pendanaan) menengah ke atas, rata-rata mampu menggaji guru-gurunya Rp 5 juta ke atas. Namun, sekolah-sekolah swasta dengan funding menengah ke bawah rata-rata hanya mampu menggaji guru-guru mereka Rp 2 juta ke bawah. Dengan demikian banyak guru yang masih hidup di bawah kesejahteraan, baik honorer maupun swasta, harusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Karena mereka sama-sama bertugas mencerdaskan bangsa.


Belakangan ada angin segar, bahwa Pemerintah punya rencana menetapkan upah minimum guru honorer. Hal ini mendesak untuk dikaji lantaran masih rendahnya gaji para guru honorer, yang bahkan tak jarang lebih rendah dari upah minimum regional (UMR).

Kondisi itu diungkap oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Dampaknya kesejahteraan guru honorer masih rendah. Menurutnya, tenaga kerja saja punya upah minimum, tapi guru tidak punya. Pihaknya harus kembalikan, harus ada batas minimum untuk guru. Guru tidak bisa bekerja seperti sekarang.

Untuk memuluskan ide tersebut, Mendikbud mengaku telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Selain itu, dia juga akan membawa rencana ini untuk dibahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

Diakui oleh Menteri asal Kuningan Jabar tersebut, hingga kini memang tidak ada pagu dalam kontrak yang disodorkan untuk para guru honorer. Akibatnya, seringkali gaji mereka terlalu rendah. Padahal menurutnya, para guru ini merupakan ujung tombak dalam menentukan masa depan bangsa.

Menteri sudah berbicara dengan MenPAN, bahwa harus ditetapkan batas sehingga gaji guru jangan sampai hanya Rp 150 ribu, itu bukan gaji. Kalau yang PNS kan sudah jelas aturannya.

Saat ditanya terkait besaran upah minimum untuk guru honorer ini, Anies tidak berkata banyak. Dia mengatakan bahwa besaran upah minimum tersebut masih dalam pembahasan dan masih dihitung. Menteri pun masih belum bisa menentukan pihak mana yang wajib membayar upah minimum tersebut. Apakah pemerintah daerah atau pusat.

Semoga saja Upah Minimum Guru Honorer Bakal Ditetapkan Pemerintah, benar-benar diwujudkan dan bisa memenuhi harapan para guru. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!



Sumber:
- Jawa Pos
- Republika
Read More...

Monday, November 24, 2014

Jadwal Seleksi peserta sertifikasi guru 2015

Untuk tahun anggaran 2014, verifikasi penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2014 sudah berakhir sejak tanggal 31 Mei 2014. Para guru dapat melihat LPTK tempat pelaksanaan sertifikasi guru dilihat melalui informasi detail peserta
Pelaksanaan PLPG. Jadwal pelaksanaan PLPG dapat dilihat melalui situs resmi masing-masing LPTK penyelenggara. Perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya bahwa selama proses sertifikasi pendidik, pada tahap sebelum maupun sesudahnya, tidak dipungut biaya apapun. Demikian Pemerintah terus memberikan arahan / petunjuk agar para guru peserta Sergur 2014 tidak tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.

Pemerintah telah menuntaskan tanggungan sertifikasi 1,3 juta guru yang diangkat sebelum 2005. Tahun depan giliran guru yang diangkat mulai dari 2005 hingga 2015 disertifikasi. Teknis pelaksanaan sertifikasi diubah untuk mendongkrak kualitas guru.

Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan, Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. mengatakan, istilah program sertifikasi untuk guru yang diangkat sebelum 2005 adalah Sertifikasi Guru (Sergur) Dalam Jabatan.

Sedangkan untuk guru-guru yang diangkat mulai 2005 hingga 2015, dipakai istilah Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan. "Intinya sama, yakni mensertifikasi guru-guru yang belum bersertifikat tetapi sudah mengajar," katanya.

Penghitungan awal masa bekerja menggunakan SK NIP bagi guru PNS. Sedangkan bagi guru di sekolah swasta, acuannya adalah SK pengangkatan guru tetap oleh yayasan.

Mantan rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) itu juga menjelaskan, beban atau tanggungan sertifikasi guru jauh lebih sedikit. Ia mengatakan total kuota sertifikasi guru angkatan 2005-2015 adalah 600 ribu orang.

Khusus untuk gelombang sertifikasi tahun pertama (2015), kuotanya hanya 50 ribu guru. Sedangkan tanggungan sertifikasi guru yang diangkat sebelum 2005 adalah 1,3 juta orang.

Terkait pelaksaaan, Jadwal Seleksi peserta sertifikasi guru 2015 akan digelar sekitar Maret tahun 2015. Selanjutnya yang lulus akan mengikuti pendidikan keguruan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) selama dua bulan. Setelah mengikuti pendidikan di LPTK selama dua bulan, guru peserta sertifikasi dikembalikan lagi ke sekolah asal untuk praktek. Praktek setelah mengikuti pendidikan ini sekitar dua bulan juga.

Setelah praktek di sekolah asal itu, guru tadi kembali ke LPTK untuk mengikuti ujian akhir. Apabila dinyatakan lulus, guru bersangkutan akan mendapatkan sertifikat profesi guru. Sertifikat ini adalah salah satu syarat mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).

Pada program sertifikasi sebelumnya tidak ada sesi praktek kembali ke sekolah asal. Padahal praktek ini penting, untuk mengasah hasil pendidikan di LPTK.

Selain itu, beban pendidikan di LPTK antara satu guru dengan guru lainnya juga berbeda. Bagi guru dengan jam terbang mengajar yang tinggi, akan memiliki modal 10 SKS. Sehingga tinggal mengambil kekurangan 26 SKS ketika masa pendidikan di LPTK. Kemdikbud menetapkan total beban pendidikan sertifikasi guru ini sebesar 36 SKS.

Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan, Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud menguraikan tanggungan sertifikasi guru yang diangkat sebelum 2005 mencapai 1,3 juta, diduga karena ada penggelembungan. Di lapangan banyak guru yang aslinya baru mengajar setelah 2005, tetapi mengaku sudah mengajar sebelum 2005.

Praktek yang tidak baik ini sangat memungkinkan dilakukan untuk kelompok guru swasta. Sebab guru mudah sekali kongkalikong dengan pihak yayasan pengelola sekolah untuk membuat SK pengangkatan fiktif. Secara administrasi SK pengangkatan itu resmi karena dikeluarkan oleh yayasan. Tetapi SK itu dibuat dengan tujuan seakan-akan guru bersangkutan sudah mulai mengajar sejak sebelum 2005.

Terhadap permasalahan tersebut pihak Kemdikbud tidak bisa berbuat apa-apa. Karena secara administrasi mereka bisa menunjukkan SK pengangkatan guru dari yayasan sejak sebelum 2005.


Sumber:
- Diolah dari berbagai sumber
Read More...