Monday, September 21, 2015

Informasi Uji Kompetensi Guru Bulan November 2015

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mulai tahun ini telah mencanangkan dua skema yang akan dilakukan untuk mengukur profesionalisme guru, yaitu secara akademis dan non-akademis. Pengukuran akademis dilakukan dengan rutin menyelenggarakan uji kompetensi guru (UKG) setiap tahun, dan pengukuran non-akademis dengan melakukan penilaian terhadap kinerja guru.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Supranata mengatakan, bahwa mulai tahun 2015 ini semua guru baik yang ada di bawah Kemdikbud maupun Kemenag akan menjalani UKG. Sebelumnya, UKG hanya dilakukan kepada guru yang telah tersertifikasi atau akan disertifikasi. Sumarna Supranata akan melakukan tes UKG ke seluruh guru di bawah Ditjen-nya (GTK) termasuk 318 ribu guru yang ada di Kemenag. Jadi ada 3,8 juta guru yang akan diuji mulai tahun ini untuk tahu potret kompetensinya.

Dirjen Sumarna Supranata, P.HD mengatakan, UKG harus dilakukan secara rutin karena ada target yang harus dicapai. Bahkan di tahun 2019 mendatang, menurutnya, rata-rata nilai UKG harus mencapai angka delapan. Target tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengenai guru yang terdiri atas tiga poin.

  1. Pertama, meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas GTK | (Guru dan Tenaga Kependidikan)
  2. Kedua, meningkatkan kualitas LPTK |
  3. Ketiga, meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru. |


Sedangkan untuk pengukuran non-akademis yang dilakukan dengan cara menilai kinerja guru, Pranata menjelaskan, pihaknya sedang melakukan review terhadap mekanisme penilaian tersebut. Yang diukur dalam penilaian kinerja guru adalah keterampilan, kehadiran dan motivasi. Penilaian kinerja guru selama ini dilakukan oleh atasan langsung guru yaitu kepala sekolah atau pengawas. Penilaian model tersebut, cenderung bersifat subjektif katanya. Untuk itu diperlukan pihak luar yang juga ikut menilai.

Selanjutnya, siapa saja yang wajib mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) bulan November 2015? Jawaban terhadap pertanyaan ini disampaikan sendiri oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Sumarna Suraprnata. Beliau mengatakan, yang menjadi peserta Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 adalah seluruh guru tanpa kecuali akan (harus) mengikuti. Memang semenjak 2012 lalu, ujarnya, sudah ada 1,6 juta guru yang mengikuti UKG dan nilai mereka kurang memuaskan. UKG sendiri akan digelar di 26 ribu kelompok kerja guru (KKG).

Kesimpulannya tahun ini seluruh guru tanpa kecuali yang sudah mengikuti UKG aka diuji kembali. Tiga juta guru akan kami potret seluruh kompetensinya.

Berdasarkan data Kemdikbud, berikut kami sampaikan hasil UKG yang sebelumnya didapat oleh 1,6 juta guru dibagi 10 kelompok :

  1. Nilai UKG 0-10: | 1.875 guru
  2. Nilai 10.1-20: | 7.652 guru
  3. Nilai 20,1-30: | 124.925 guru
  4. Nilai 30,1-40: | 405.369 guru
  5. Nilai 40,1-50: | 495.524 guru
  6. Nilai 50,1-60: | 356.557 guru
  7. Nilai 60,1-70: | 167.697 guru
  8. Nilai 70,1-80: | 46.007 guru
  9. Nilai 80,1-90: | 5.453 guru
  10. Nilai 90,1-100: | 192 guru

Terkait jumlah calon peserta Uji Kompetensi Guru (UKG) bulan November 2015 yang mencapai 3.015.315 orang guru, perinciannya adalah sebagai berikut :


  • 1.677.365 guru status PNS,
  • 523.471 guru tetap yayasan (GTY),
  • 717.257 guru tidak tetap (GTT),
  • 91.963 guru honor daerah dan
  • 5.259 guru bantu.

Dirjen GTK Sumarna mengatakan, Uji Kompetensi Guru ini dilakukan karena pemerintah ingin mempunyai data kompetensi guru secara keseluruhan. Perolehan nilai dari uji kompetensi yang akan dilakukan menjelang akhir tahun ini juga akan dibagi per 10 kelompok. Dari perolehan nilai itu, maka pembinaan akan dilakukan.

Uji Kompetensi Guru ini bisa disebut sebagai tes diagnostik. Dari tes itu kita bisa tahu apa penyakitnya dan apa obat yang mesti kita berikan. Jika ada guru yang sakit kepala kita beri obat sakit kepala, jika ada yang sakit lebih parah maka penangananya akan lebih dalam lagi.

Menurutnya, pihak Kemdikbud akan mempersiapkan 1.900 modul terstandar sebagai obat bagi pembinaan guru. Modul ini nanti akan didigitalisasi dan diunggahdi laman Ditjen GTK. Namun modul tersebut juga akan disebar melalui VCD dan dicetak sebanyak mungkin agar kompetensi guru dapat diperbaiki.

Demikian informasi mengenai Uji Kompetensi Guru 2015 yang akan digelar bulan November tahun 2015. Semoga bermanfaat, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!


Sumber:
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)
- Sumber lainnya yang terpercaya
Read More...

Sunday, September 20, 2015

Penyaluran Tunjangan Profesi Guru harus Tepat Sasaran, Jumlah, dan Waktu

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Sumarna Surapranata, Ph.D. mengatakan, bahwa penyaluran tunjangan profesi guru (TPG), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dilakukan empat kali dalam setahunnya.

Dalam PMK itu disebutkan bahwa penyaluran TPG dilaksanakan secara triwulanan atau pertiga bulan, yaitu triwulan I pada bulan Maret, triwulan II pada bulan Juni, triwulan III pada bulan September dan triwulan IV pada bulan November.

Dirjen Pranata mengatakan, ada tiga asas yang menjadi pegangan pemerintah dalam menyalurkan TPG ini, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.

Yang dimaksud dengan tepat sasaran adalah bahwa TPG disalurkan kepada guru yang berhak, yakni yang memenuhi persyaratan, antara lain memenuhi 24 jam tatap muka dan linier dengan bidang sertifikasinya.

Tepat jumlah, artinya jumlah TPG yang disalurkan harus senilai dengan satu kali gaji pokok guru. Untuk guru PNS, gaji pokok ini juga harus diperhatikan karena gaji pokok guru PNS naik sesuai kenaikan golongannya. Untuk guru swasta harus sesuai gaji inpassing. Inpassing adalah penyetaraan dari guru swasta ke guru PNS. Bagi guru swasta yang belum inpassing, ditetapkan TPGnya sebesar 1,5 juta rupiah.

Asas ketiga adalah asas tepat waktu. Pranata mengatakan, bagi guru PNS penyaluran TPG dilakukan pemerintah daerah melalui dana transfer daerah. Sedangkan untuk guru non-PNS, penyaluran TPG dilakukan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemdikbud.

Karena itu ia menegaskan, jika ada keterlambatan penyaluran TPG bagi guru PNS, konfirmasi seharusnya dialamatkan ke pemerintah daerah masing-masing, bukan ke Kemdikbud. Terkecuali kalau SKTP (Surat Keputusan Tunjangan Profesi) tidak keluar, itu baru bisa ditanyakan ke pusat. Karena ketika seorang guru PNS sudah mendapatkan SKTP dari Kemdikbud, maka selanjutnya penyaluran TPG yang bersangkutan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda).

"Secara nasional kebijakan tidak bisa berubah untuk tunjangan, karena slot transfernya sudah ada. Kami akan mempertahankan tunjangan (TPG) ini sesuai tiga asas tadi, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu," ujar Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Sumarna Surapranata, Ph.D..


Dikabarkan, Pemerintah juga Siapkan Bantuan Afirmasi untuk Program Sertifikasi Guru di Daerah. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam hal ini, guru dalam jabatan berarti mereka yang sudah menjadi guru maksimal pada Desember 2005, yaitu di tahun yang sama dengan diterbitkannya UU Guru dan Dosen. Sedangkan bagi mereka yang menjadi guru mulai 1 Januari 2006 harus membiayai sendiri program sertifikasinya.

Akan tetapi kebijakan itu tidak lantas membuat pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) lepas tangan. Kemdikbud sudah menyiapkan bantuan afirmasi untuk pemenuhan kualifikasi guru dan program sertifikasi guru di daerah-daerah tertentu.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Sumarna Surapranata mengatakan salah satu bantuan afirmasi yang sudah berjalan untuk pemenuhan kualifikasi akademik guru adalah di daerah Maluku. Menurut Sumarna Surapranata, sekitar 11.600 guru dibiayai dan disekolahkan ke Universitas Terbuka.

Sedangkan bantuan afirmasi untuk program sertifikasi guru akan dimulai pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Dirjen mengatakan, mulai tahun 2016, guru harus membiayai sendiri program sertifikasinya. Beliau mencontohkan proses sertifikasi di profesi akuntan atau pengacara. Untuk mengikuti sertifikasi profesi akuntan dan pengacara/advokat, mereka membiayai sendiri dan tidak didanai pemerintah. Menurutnya, sertifikasi merupakan kebutuhan masing-masing guru, apalagi sertifikasi menjadi salah satu syarat seorang guru berhak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).

Saat ini, menurut Pranata, dari total 2.294.191 guru PNS dan Guru Tetap Yayasan (GTY), ada 1.580.267 guru yang sudah mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi tersebut diperoleh melalui PSPL (Pemberian Sertifikat Pendidik Secara Langsung), PF (Portofolio) dan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru).

Sedangkan sebanyak 166.770 guru belum mendapatkan sertifikasi, dan 72.082 di antaranya sudah memenuhi syarat sebagai peserta program sertifikasi tahun 2015 dan sedang menjalani program sertifikasi. Mereka semua adalah guru dalam jabatan, yaitu sudah menjadi guru maksimal pada Desember 2005, sehingga program sertifikasinya masih menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pelaksanaan kegiatannya adalah di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang sudah ada selama ini, seperti Unnes Semarang, UPI Bandung, dan lainnya.

Sedangkan sebanyak 547.154 orang, katanya, akan memulai program sertifikasi pada tahun 2016. Mereka adalah orang-orang yang mulai menjadi guru pada 1 Januari 2006 ke atas. Sertifikasi akan dilakukan melalui Program PPG (Pendidikan Profesi Guru), Program Afirmasi dan pembiayaan sendiri dari guru yang bersangkutan.

Demikian artikel mengenai Penyaluran Tunjangan Profesi Guru 2015, semoga bermanfaat terutama untuk Bapak/Ibu Guru yang berada di kota atau pun di desa, yang berada di tingkat pusat atau di daerah. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!



Sumber:
- Kemdikbud RI
Read More...