Banyak Guru SD Tidak Lulus Sertifikasi

Advertisement

Pengurus Besar PGRI sering menerima komplain, dalam sertifikasi guru tahun ini banyak guru SD di Jateng yang tidak lulus. Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi itu mengingat pelaksanaan sertifikasi tahun ini sesungguhnya tidak sejalan dengan PP No 74 Tahun 2008 Pasal 12. Karena itu, PB PGRI menyampaikan protes kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi itu. Penyebab utama ketidaklulusan itu terutama nilai standar nasional yang minimal 42. Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Jateng itu, penentuan nilai standar nasional minimal 42 itu tidak jelas dasarnya karena diambil dari nilai rata-rata uji kompetensi awal (UKA) yang dilaksanakan sebelum guru mengikuti sertifikasi.

Penyelenggaraan UKA, lanjutnya, sebenarnya tidak sesuai dengan Pasal 12 PP tentang Guru. Uji kompetensi dalam sertifikasi sesungguhnya yang dimaksud adalah dengan portofolio serta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

“PGRI sangat mendukung setiap usaha untuk meningkatkan kualitas guru tetapi jangan sampai atas alasan peningkatan kualitas, kebijakan itu melanggar aturan dan menyiksa guru. Sebab, guru saat ini adalah produk lembaga pendidikan guru yang kualitasnya belum baik dan setelah kerja pun pembinaannya sangat jelek,” kata Sulistiyo. UKA juga bisa menghilangkan hak asasi guru yang berusia di atas 50 tahun, masa kerja di atas 20 tahun, atau golongan ruangnya telah mencapai IV/a jika tidak lulus UKA.

Padahal mereka seharusnya bisa langsung mengikuti sertifikasi (sesuai urutan, NUPTK online), walaupun belum S-1.

Menurut Sulistiyo, penentuan standar nasional itu tak jelas dasarnya, baik secara akademis maupun realitas kondisi guru. Akibatnya, banyak yang tidak lulus. Di sisi lain, secara psikologis dan kemampuan akademis, guru-guru usia lanjut tentu berbeda dari guru-guru muda. Pada kondisi itulah sesungguhnya pemerintah dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sebagai penyelenggara sertifikasi bisa melakukan intervensi. “Jangan sampai guru stres karena jika guru stres yang rugi para peserta didik, bukan para pejabat di Senayan, bukan pula para rektor LPTK saat ini,” kata Sulistiyo.

Di sisi lain, dia tetap meminta para guru belajar mengembangkan kompetensi, meningkatkan kinerja, lebih-lebih yang telah menerima tunjangan profesi. “Guru harus malu jika sudah menerima tunjangan profesi kerjanya tidak semakin baik. Kemampuan dan keterampilannya juga tidak meningkat. Sisihkan sebagian tunjangan itu untuk kegiatan peningkaan kualitas diri,” imbau Sulistiyo.

Sumber : Suara Merdeka

Related Articles: